Suara.com - Partai Gerindra menangkis tudingan ketua umumnya, Prabowo Subianto, mengkhianati para pendukung karena menemui presiden terpilih Jokowi, Sabtu (13/7) akhir pekan lalu.
Juru Bicara Partai Gerindra Kawendra Lukistian menilai, pertemuan itu justru menunjukkan Prabowo lebih mementingkan agenda kebangsaan, termasuk kehidupan para pendukung.
Pernyataan Kawendra itu merupakan respons terhadap tudingan perwakilan PA 212, Asep Syaifudin, yang menyebut Prabowo telah berkhianat.
"Prabowo tidak pernah berkhianat pada rakyat Indonesia, jelas itu, dan semua yang dilakukan adalah demi kepentingan bangsa dan negara," kata Kawendra kepada Suara.com, Jumat (19/7/2019).
Kawendra juga tak mau menanggapi pernyataan Asep yang berharap sistem khilafah diterapkan di Indonesia tahun 2024, setelah Prabowo berkhianat.
Ia menjelaskan, para ulama sebaiknya bisa menentukan sikap yang baik demi bangsa. Sikap itulah yang diharapkan dipilih oleh PA 212 dan ormas sejenis pada Ijtimak Ulama ke-IV.
"Mudah-mudahan di sana nanti ada arahan-arahan terbaik dari para ulama kita semua. Doakan saja semuanya tetap berjalan dengan spirit Keindonesiaan, spirit untuk membangun Indoneisa lebih baik.”
Untuk diketahui, Pelaksana Tugas Ketua PA 212 Asep Syarifudin mengharapkan khilafah bisa tegak berdiri di Indonesia.
Menurutnya, khilafah atau sistem kenegaraan yang berlandaskan ajaran Islam itu tidak terlarang.
Baca Juga: Gelar Rapat, Prabowo Bentuk Tim Seleksi Pimpinan DPR - DPRD dari Gerindra
Asep mengungkapkan, dirinya telah banyak belajar terkait konsep sistem kenegaraan berlandasan Islam. Justru dirinya menilai, kalau menolak khilafah, sama artinya menodai agama.
Sebab, menurut Asep, khilafah adalah sistem politik serta menjadi salah satu bagian syariat Islam.
"Harapan saya 2024 khilafah tegak di Indonesia. Khilafah itu adalah syariat Islam. Kalau menolak khilafah itu menolak syariat Islam. Itu penodaan agama," ungkap Asep dalam diskusi yang diselenggarakan di Gedung Joeang, Jalan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (18/7/2019).
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO