Suara.com - Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) pembahasan tata tertib (Tatib) paripurna pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) kerap kali ditunda karena anggota yang hadir tidak memenuhi syarat kuorum.
Ketua Fraksi partai Nasional Demokrat (Nasdem) di DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus mengungkap adanya kemungkinan para anggota DPRD tidak menyetujui dua orang kandidat Wagub yang dicalonkan.
Menurut Bestari, Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu dianggap oleh anggota DPRD tidak memiliki kelas atau grade yang sesuai untuk menjadi Wagub DKI. Karena itu, hal tersebut bisa menjadi alasan para anggota DPRD tidak menghadiri Rapimgab.
"Mereka ini kan mungkin melihat bahwa grade-nya kurang bagus. Kami kepingin grade yang A plus," ujar Bestari saat dihubungi, Senin (22/7/2019).
Menurutnya jika hal itu terjadi maka proses pemilihan harus diulang lagi dari awal sesuai dengan keputusan pimpinan DPRD. Skenario yang terjadi nantinya rapat paripurna akan digelar namun akan terus ditunda karena tidak memenuhi kuorum sesuai dengan mekanisme yang ada.
"Bisa (diulang), berarti kan anggota dewan melihat dengan alasan bahwa ini dianggap grade-nya kurang bagus, atau grade C," kata Bestari.
Karena prosesnya masih panjang, menurutnya jika indikasi adanya keinginan anggota DPRD untuk mengulang proses pemilihan Wagub terjadi, maka akan dikerjakan oleh anggota DPRD periode mendatang.
"Kami lihat lagi aturannya, biar mereka (kandidat Wagub) kan kalau sudah dipulangkan gitu kan tidak akan cukup waktu lagi kalau ini yang mengerjakan anggota dewan baru," jelas Bestari.
Sebelumnya, Rapat paripurna pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta berpotensi telat diadakan atau molor. Pasalnya Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) yang beragendakan pengesahan Tata Tertib (Tatib) rapat paripurna belum dilaksanakan.
Baca Juga: Tatib Belum Disahkan DPRD, Paripurna Pemilihan Wagub DKI Molor Lagi
Sebelum mencapai rapat paripurna pemilihan Wagub, DPRD harus menggelar rapat paripurna penetapan Tatib dan penentuan Panitia Pemilihan (Panlih). Rencananya rapat paripurna Tatib dan Panlih itu akan digelar hari ini, Senin (22/7/2019).
Namun rapat tersebut tidak jadi digelar hari ini. Ketua fraksi partai Nasional Demokrat (Nasdem) DPRD DKI, Bestari Barus mengaku belum menerima undangan rapat paripurna tersebut.
"Sampai hari ini belum ada undangan rapat. Kalau belum ada undangan ya enggak jadi lah," kata Bestari saat dihubungi, Senin (22/7/2019).
Berita Terkait
-
Besok, Rian Ernest Akan Dipolisikan Politisi Demokrat
-
Tata Tertib Belum Jelas, Rapat Paripurna Wagub DKI Molor
-
Rapimgab Tatib Wagub Ditunda Lagi, Pansus Salahkan Sekwan
-
Terancam Dipolisikan, Jubir PSI: Seharusnya DPRD Berterima Kasih
-
PSI Sebut Ada Politik Uang, Nasdem: Jangan Kampanye, Pemilu Sudah Selesai
Terpopuler
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
Terkini
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan
-
Ditantang Megawati Sumbang Rp2 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra, Pramono Anung: Samina wa Athona
-
OTT Bekasi, KPK Amankan 10 Orang dan Segel Ruang Bupati
-
OTT KPK: Ruang Kerja Bupati Bekasi Disegel, Penyelidikan Masih Berlangsung
-
Wamendiktisaintek Soroti Peran Investasi Manusia dan Inovasi untuk Kejar Indonesia Emas 2045
-
Rumus Baru UMP 2026, Mampukah Penuhi Kebutuhan Hidup Layak?
-
Bobol BPJS Rp21,7 Miliar Pakai Klaim Fiktif, Kejati DKI Tangkap Tersangka berinisial RAS
-
Mengapa Penanganan Banjir Sumatra Lambat? Menelisik Efek Pemotongan Anggaran
-
Atasi Krisis Air, Brimob Polri Targetkan 100 Titik Sumur Bor untuk Warga Aceh Tamiang
-
Mendikdasmen Pastikan Guru Korban Bencana di Sumatra Dapat Bantuan Rp2 Juta