Suara.com - Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) pembahasan tata tertib (Tatib) paripurna pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) kerap kali ditunda karena anggota yang hadir tidak memenuhi syarat kuorum.
Ketua Fraksi partai Nasional Demokrat (Nasdem) di DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus mengungkap adanya kemungkinan para anggota DPRD tidak menyetujui dua orang kandidat Wagub yang dicalonkan.
Menurut Bestari, Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu dianggap oleh anggota DPRD tidak memiliki kelas atau grade yang sesuai untuk menjadi Wagub DKI. Karena itu, hal tersebut bisa menjadi alasan para anggota DPRD tidak menghadiri Rapimgab.
"Mereka ini kan mungkin melihat bahwa grade-nya kurang bagus. Kami kepingin grade yang A plus," ujar Bestari saat dihubungi, Senin (22/7/2019).
Menurutnya jika hal itu terjadi maka proses pemilihan harus diulang lagi dari awal sesuai dengan keputusan pimpinan DPRD. Skenario yang terjadi nantinya rapat paripurna akan digelar namun akan terus ditunda karena tidak memenuhi kuorum sesuai dengan mekanisme yang ada.
"Bisa (diulang), berarti kan anggota dewan melihat dengan alasan bahwa ini dianggap grade-nya kurang bagus, atau grade C," kata Bestari.
Karena prosesnya masih panjang, menurutnya jika indikasi adanya keinginan anggota DPRD untuk mengulang proses pemilihan Wagub terjadi, maka akan dikerjakan oleh anggota DPRD periode mendatang.
"Kami lihat lagi aturannya, biar mereka (kandidat Wagub) kan kalau sudah dipulangkan gitu kan tidak akan cukup waktu lagi kalau ini yang mengerjakan anggota dewan baru," jelas Bestari.
Sebelumnya, Rapat paripurna pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta berpotensi telat diadakan atau molor. Pasalnya Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) yang beragendakan pengesahan Tata Tertib (Tatib) rapat paripurna belum dilaksanakan.
Baca Juga: Tatib Belum Disahkan DPRD, Paripurna Pemilihan Wagub DKI Molor Lagi
Sebelum mencapai rapat paripurna pemilihan Wagub, DPRD harus menggelar rapat paripurna penetapan Tatib dan penentuan Panitia Pemilihan (Panlih). Rencananya rapat paripurna Tatib dan Panlih itu akan digelar hari ini, Senin (22/7/2019).
Namun rapat tersebut tidak jadi digelar hari ini. Ketua fraksi partai Nasional Demokrat (Nasdem) DPRD DKI, Bestari Barus mengaku belum menerima undangan rapat paripurna tersebut.
"Sampai hari ini belum ada undangan rapat. Kalau belum ada undangan ya enggak jadi lah," kata Bestari saat dihubungi, Senin (22/7/2019).
Berita Terkait
-
Besok, Rian Ernest Akan Dipolisikan Politisi Demokrat
-
Tata Tertib Belum Jelas, Rapat Paripurna Wagub DKI Molor
-
Rapimgab Tatib Wagub Ditunda Lagi, Pansus Salahkan Sekwan
-
Terancam Dipolisikan, Jubir PSI: Seharusnya DPRD Berterima Kasih
-
PSI Sebut Ada Politik Uang, Nasdem: Jangan Kampanye, Pemilu Sudah Selesai
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Ustaz Khalid Basalamah Terseret Korupsi Kuota Haji: Uang yang Dikembalikan Sitaan atau Sukarela?
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
Terkini
-
Bakal Patroli, Menkeu Purbaya Siap Tarik Anggaran Kementerian yang Lambat Serap Dana
-
Syaifullah Tamliha Ungkap Dua Kelemahan PPP: Tak Punya Figur Berduit dan Alergi Outsider
-
Kepala Sekolah di Prabumulih Sempat Dicopot Gegara Tegur Anak Pejabat Bawa Mobil ke Sekolah
-
Punya Modal Besar: Pakar Politik Dorong Projo jadi Oposisi Prabowo-Gibran, Pasca-Budi Arie Didepak!
-
Sebut Ada Intervensi Sejak Dualisme Kepemimpinan P3, Syaifullah Tamliha : PPP Dibinasakan oleh Jokow
-
KPK Beberkan Peran Rudy Tanoesoedibjo di Dugaan Korupsi Bansos, Kuasa Hukum Justru Bersikap Begini!
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru