Suara.com - Meski belum menyatakan sikap resmi ke arah koalisi atau oposisi srbagai tempat berlabuh, Partai Gerindra mengklaim tidak mau dianggap sebagai pengganggu di internal partai pendukung Jokowi-Ma'ruf yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK).
Terlepas dari pertemuan Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum PDI Perjuangan Megawati, Waketum Gerindra Edhy Prabowo mengatakan jika partai berlambang burung garuda itu masih membuka peluang terkait sikap politik mana yang akan diambil.
"Kami tidak bicara sejauh itu dan kami tidak mau menempatkan diri juga sebagai pengganggu keharmonisan di internal (KIK), silakan saja kan keputusan akhir di presiden. Kami hanya sampaikan sikap kami ini, kami terbuka juga untuk bangun negeri. Mau apa lagi tujuannya? mau gontok-gontokan mau kita terusin terus sampai sekarang?" ujar Edhy di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (25/7/2019).
Edhy melanjutkan kompetisi Pilpres telah usai sehingga saat ini terpenting ialah membangun bangsa bersama.
"Ada waktunya nanti kita berdebat panjang, tapi ada waktunya kita harus saling berangkulan. Saya pikir jangan kita terprovokasi terlalu jauh, negara kita terlalu besar kalau akhirnya kita harus biarkan tertatih-tatih," tandasnya.
Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meragukan jika nantinya Gerindra akan ikut berada dalam barisan partai pendukung Jokowi - Maruf Amin.
Pasalnya tidak mudah bagi Gerindra untuk diterima oleh partai di KIK. Kehadiran Gerindra bahkan malah menjadi ancaman sendiri bagi para parati pendukung Jokowi lantaran khawatir jatah perolehan kursi dapat berkurang dengan masuknya Gerindra.
"Selanjutnya yang perlu dipahami apapun jadinya Gerindra merapat ke koalisi akan ada yang merasa kurang nyaman pasti. Takut gak kebagian nanti gara-gara Gerindra masuk, nanti kurang. Ada yang takut kurang porsi ya kan," ujar anggota Majelis Syuro PKS Aboe Bakar Alhabsy di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (25/7/2019).
"Apalagi nanti kalau PKB kurang, kan nanti. Jadi takut menurunkan solidaritas," sambung Aboe Bakar.
Baca Juga: PKS Sebut Parpol Pendukung Jokowi Tak Nyaman Jika Gerindra Gabung
Berita Terkait
-
Sindir Gerindra Usai Prabowo Bertemu Mega, Andi Arief Bawa-bawa Malaikat
-
Analis: Prabowo - Megawati Semakin Dekat, Gerindra Bisa Gabung Koalisi
-
Pengamat: Gerindra Perlu Rekonsiliasi untuk Tempati Kursi Ketua MPR
-
Megawati dan Prabowo Mau Bertemu, Gerindra: Patut Diapresiasi
-
Gerindra Siapkan Ahmad Muzani Jadi Calon Ketua MPR RI
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 5 Mobil Toyota Dikenal Paling Jarang Rewel, Ideal untuk Mobil Pertama
- 5 HP Murah Alternatif Redmi Note 15 5G, Spek Tinggi buat Multitasking
- 6 Moisturizer Pencerah Wajah Kusam di Indomaret, Harga di Bawah Rp50 Ribu
Pilihan
-
Perilaku Audiens Berubah, Media Diminta Beradaptasi dengan AI dan Medsos
-
Pintu Langit Dibuka Malam Ini, Jangan Lewatkan 5 Amalan Kunci di Malam Nisfu Syaban
-
Siapa Jeffrey Hendrik yang Ditunjuk Jadi Pjs Dirut BEI?
-
Harga Pertamax Turun Drastis per 1 Februari 2026, Tapi Hanya 6 Daerah Ini
-
Tragis! Bocah 6 Tahun Tewas Jadi Korban Perampokan di Boyolali, Ibunya dalam Kondisi Kritis
Terkini
-
Video Viral Pegawai Ritel Dianiaya di Pasar Minggu, Polisi Masih Tunggu Laporan Korban
-
5 Fakta Aksi Warga Tolak Party Station di Kartika One Hotel Lenteng Agung
-
Gaza Diserang, Prabowo Komunikasi ke Board of Peace
-
Sempat Picu Korban Jiwa, Polisi Catat 1.000 Titik Jalan Rusak di Jakarta Mulai Diperbaiki
-
Jelang Hadapi Saksi, Nadiem Makarim Mengaku Masih Harus Jalani Tindakan Medis
-
Propam Pastikan Bhabinkamtibmas Tak Aniaya Pedagang Es Gabus, Aiptu Ikhwan Tetap Jalani Pembinaan
-
Singgung Alasan Medis Nadiem Makarim, Pengacara Minta Penahanan Dibantarkan
-
Israel Kembali Serang Gaza, Komisi I DPR Minta RI Lebih Aktif Tekan Institusi Internasional
-
Febri Diansyah: Dialog Publik soal Fakta Sidang Bukan Obstruction of Justice
-
Ekonom UGM: Iuran Dewan Perdamaian Bebani APBN, Rakyat Bersiap Hadapi Kenaikan Pajak