Suara.com - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bisa menerapkan sistem pengelolaan sampah seperti yang diterapkannya di kota Pahlawan.
Apalagi, kata Risma, Pemprov DKI Jakarta memiliki anggaran khusus untuk pengelolaan sampah yang jauh lebih besar jika dibandingkan Pemkot Surabaya.
Risma menuturkan, Pemkot Surabaya hanya mengalokasikan dana sebesar Rp 30 miliar khusus untuk operasional pengelolaan sampah.
Dengan alokasi dana mencapai Rp 3,7 triliun yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta khusus untuk pengelolaan sampah, Risma menilai Anies bisa menerapkan sistem pengelolaan sampah seperti yang ada di Surabaya.
"Ya bisalah, wong Jakarta punya uang kok, Jakarta punya uang," kata Risma seusai menghadiri acara diskusi di Soehanna Hall, SCBD, Jakarta Selatan, Rabu (31/7/2019).
Risma menjabarkan bagaimana Pemkot Surabaya dalam mengelola sampah. Pertama, Risma mengatakan Pemkot Surabaya memiliki alat pengontrol.
Alat pengontrol itu berfungsi untuk mengawasi pengangkutan sampah dari tempat penampungan sementara ke tempat pembuangan akhir.
Kedua, Risma mengatakan untuk mengurangi sampah yang dibuang ke TPA, Pemkot Surabaya membuat rumah kompos yang kekinian jumlahnya lebih dari 28 buah.
Selain untuk mengurangi sampah di TPA, Risma mengatakan kompos tersebut bisa dimanfaatkan untuk pupuk taman-taman di Surabaya yang berjumlah sekitar 450 taman.
Baca Juga: Risma Dirayu Anggota DPRD Selesaikan Sampah Jakarta, Anies: Tak Perlu
"Taman itu kalau saya rawat dengan kimia itu mahal sekali, sehingga saya membuat rumah kompos. Rumah kompos yang itu jumlahnya banyak sekali di Surabaya sekitar 28 rumah kompos. Ini yang mengurangi sampah yang kita buang ke TPA," ungkapnya.
Ketiga, Risma mengungkapkan bagaimana Pemkot Surabaya meminimalisasi pengeluaran untuk pengelolaan sampah.
Risma mengaku telah memperhitungkan berapa pengeluaran biaya bahan bakar minyak (BBM) kendaraan truk pengangkut sampah hingga biaya operasional petugas kebersihan.
"Nah itu kami pantau betul. Sebetulnya kuncinya adalah pengawasan dan kontrol sehingga efisien,” tuturnya.
Berita Terkait
-
Jalan Tol Disebut Sumber Polusi, Organda: Kontribusinya Kecil
-
Risma Dirayu Anggota DPRD Selesaikan Sampah Jakarta, Anies: Tak Perlu
-
Sekarang, Anies Salahkan Musim Panas Penyebab Kualitas Udara Jakarta Buruk
-
Kritikannya Dianggap Menyerang Anies, Bestari: Masa Rektor Bilang Gitu
-
Cerita Risma Takut Berdoa Jadi Gubernur DKI Jakarta 2022, Gantikan Anies
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, Sektor Energi hingga Kebebasan Sipil Disorot: Haruskah Reshuffle?
-
Hendra Kurniawan Batal Dipecat Polri, Istrinya Pernah Bersyukur 'Lepas' dari Kepolisian
-
400 Tersangka 'Terlantar': Jerat Hukum Gantung Ratusan Warga, Termasuk Eks Jenderal!
-
Respons Pimpinan DPR Usai MK Larang Polisi Aktif di Jabatan Sipil, Apa Katanya?
-
Roy Suryo Cs Diperiksa Maraton: Dicecar Ratusan Pertanyaan Soal Fitnah Ijazah Jokowi!
-
Bivitri Susanti: Penetapan Soeharto Sebagai Pahlawan Bisa Digugat ke PTUN dan MK
-
Ini Alasan Polisi Tak Tahan Roy Suryo Cs Usai Diperiksa Tersangka Kasus Fitnah Ijazah Palsu Jokowi
-
Tidak Ada Kriteria Amnesti Bagi Koruptor, Menko Yusril Jelaskan Kewenangan Presiden
-
Putusan MK Larang Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil, Yusril: Jadi Masukan Reformasi Polri
-
Prabowo Sudah Dengar Gerindra di Sejumlah Daerah Tolak Budi Arie Gabung, Suara Bakal Dipertimbangkan