Suara.com - Ijtimak Ulama IV yang digelar oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama akan membahas cara memulangkan pentolan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab ke Indonesia.
Di sisi lain, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto juga masih memiliki utang untuk membantu kepulangan Rizieq.
Anggota Badan Komunikasi Gerindra, Andre Rosiade mengungkapkan kalau Prabowo akan masih berkomitmen dengan kontrak politiknya dengan GNPF Ulama. Kontrak politik itu dibubuhkan saat penyelenggaraan Ijtimak Ulama II.
"Gerindra insyaallah akan tetap komitmen dengan yang ditandatangin pak Prabowo, yang kontrak politik di Ijtimak Ulama II itu ada, kami akan komit soal itu," kata Andre saat ditemui di Sanggar Prativi Building, Jalan Pasar Baru Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (2/8/2019).
Setidaknya ada 17 pakta integritas yang ditandatangani Prabowo saat menghadiri Ijtimak Ulama II pada September 2018 lalu.
Dalam pakta integritas nomor 16, Prabowo akan menjamin kepulangan serta memulihkan hak-hak Habib Rizieq Shihab sebagai WNI apabila berhasil menjadi presiden RI periode 2019-2024.
Meskipun Prabowo tidak berhasil menjadi presiden, Andre memastikan kalau mantan Danjen Kopassus tersebut akan tetap memegang komitmen sesuai dengan kontrak politik itu.
"Baik kami di dalam atau di luar pemerintahan, Gerindra akan tetap berjuang mewujudkan kontrak politik itu," ujarnya.
Andre menambahkan bahwa komitmen Prabowo tersebut sudah dibuktikan dengan penangguhan yang diajukan baik olehnya maupun melalui Partai Gerindra untuk sejumlah ulama yang terseret kasus hukum. Belum lagi dengan beberapa tokoh yang juga ikut terseret ke dalam kasus hukum karena peristiwa rusuh 21-22 Mei 2019.
Baca Juga: Terungkap! Ijtimak Ulama IV Digelar untuk Pulangkan Habib Rizieq
"Kalau ada ulama dan umat yang diberikan surat penangguhan yang jamin siapa? Gerindra dan Prabowo. Sekarang 21-22 sekarang lagi proses hukum yang siapin tim pengacara siapa? Gerindra," katanya.
"Jadi kami akan terus bersama ulama dan pendukung relawan. Pak Prabowo dan Gerindra tidak akan pernah meninggalkan pendukung dan relawan."
Berita Terkait
-
FPI Dicurigai Anti Pancasila, PKS Kutip Omongan Habib Rizieq
-
Meme Habib Rizieq Minta Diajak Makan Nasi Goreng Megawati, Ferdinand: Kejam
-
Prabowo dan Amien Diminta Jemput Rizieq, Lieus: Terlalu Lama di Pengungsian
-
Rapat Gerindra di Hambalang, Prabowo Tak Bahas Pemulangan Rizieq Shihab
-
Wiranto: Pemerintah Tak Pernah Cekal Rizieq Shihab Pulang ke Indonesia
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Bukan Cuma Joget! Kenalan dengan 3 Influencer yang Menginspirasi Aksi Nyata untuk Lingkungan
-
Heboh! Rekening Nasabah Bobol Rp70 Miliar di BCA, OJK dan SRO Turun Tangan, Perketat Aturan!
-
Emiten Sejahtera Bintang Abadi Textile Pailit, Sahamnya Dimiliki BUMN
-
Jaminan Laga Seru! Ini Link Live Streaming Bayern Munchen vs Chelsea
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
Terkini
-
Mengapa Tutut Soeharto Gugat Menteri Keuangan Purbaya ke PTUN?
-
DPR Dukung Aturan Satu Warga Satu Akun Medsos, Legislator PKS: Bisa Cegah Kriminal
-
Kepsek Dicopot Gegara Anak Walikota Prabumulih? Klarifikasi Malah Bikin Warga Meradang!
-
Kekayaan Tutut Soeharto yang Gugat Menteri Keuangan Purbaya
-
Ratusan Siswa di Banggai Kepulauan Keracunan Usai Santap MBG
-
DPR Enggan Ambil Pusing Pigai Ganti Istilah Aktivis Hilang: Terpenting Kembalikan ke Keluarganya
-
Mendagri Beberkan Perbedaan Kepemimpinan Birokratis dan Teknokratik kepada Calon Kepala OJK
-
Balas Dendam? Pengamat Ungkap Alasan Prabowo Pilih Mantan Pemecatnya Jadi Menko Polkam
-
Bus Transjakarta Tabrakan dengan Truk di Cideng, Manajemen Pastikan Penumpang Selamat
-
DPR Ungkap Seabrek PR Besar Menko Polkam Djamari Chaniago, Salah Satunya Masalah Demokrasi Cacat!