Menteri BUMN Didesak Mundur karena Listrik Padam, Moeldoko: Haknya Publik

Suara.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat mendengarkan keluhan masyarakat terkait pemadaman listrik secara massal di Jabodetabek, Banten, Jawa Barat, dan sejumlah daerah lain di Pulau Jawa.

Moeldoko menyebut Kepala Negara tidak ingin pemadaman listrik mengganggu usaha dan perekonomian warga.

"Yang pasti Presiden sangat mendengarkan suara publik, itu yang pertama. Dan jangan sampai kegiatan itu mengganggu usaha dan seterusnya," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/8/2019).

Selain itu, Moeldoko menyebut PLN seharusnya memiliki manajemen risiko dan mitigasi.

"Ya, manajemen risiko. Memitigasi perlunya memang langkah-langkah emergency sangat ditekankan oleh Presiden, dan jangan lengah," kata dia.

Mantan Panglima TNI itu menyebut Jokowi tidak akan menjatuhkan sanksi kepada Plt Direktur Utama PLN Sripeni Inten Cahyani. Namun yang paling utama kata dia, adalah perlu ada perbaikan listrik yang dilakukan PLN.

"Saya pikir yang paling utama segera ada perbaikan situasi. Setelah itu akan dievaluasi. Dievaluasi dalam arti kenapanya, dan susah itu kan, kita kan perlu ada perbaikan," ucap Moeldoko.

Saat ditanya soal adanya desakan agar Menteri BUMN Rini Soemarno untuk mundur dari jabatannya, Moeldoko menyerahkan hak kepada publik.

"Ya publik, ya haknya publik," tandasnya.

Baca Juga: Lamban Tangani Listrik Padam, Pengamat: PLN Tidak Punya Direktur Definitif