Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) melantik 744 Pamong Praja Muda IPDN di Lapangan Parade Abdi Praja IPDN, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Selasa (6/8/2019). Dalam sambutannya, JK meminta kepada lulusan IPDN untuk bekerja cepat melayani masyarakat.
JK mengatakan seorang pamong praja sejatinya memiliki kewajiban yakni untuk menjaga pelayanan kepada masyarakat. Pamong praja yang telah lulus dan menjadi ASN mesti melayani masyarakat dengan cepat dan tidak berbelit-belit.
"Di mana pun tugas anda ditugaskan, wajib jangan bekerja lambat, tidak berbelit-belit, tidak bekerja tidak tuntas dan mengecewakan masyarakat, karena pelayanan itu adalah tugas utama anda semua," kata JK dalam sambutannya.
"Tentunya juga merupakan harapan harapan masyarakat dan harapan orang tua masyarakat dan karier anda pada masyarakat dan oleh apa yang anda perbuat pada masa kini," sambungnya.
Kemudian JK mengungkapkan bahwa nantinya para pamong praja yang lulus tersebut langsung ditempatkan di daerah-daerah di Indonesia. Hal itu dilakukan agar para pamong praja tersebut bisa mempelajari adat istiadat di luar daerahnya sendiri.
"Karena itu kita tidak ingin PNS terkotak-kotak dalam pusat dan daerah, anda semua melayani baik daerah maupun pusat," ujarnya.
Lulusan dari IPDN menjadi harapan bagi negara untuk peningkatan birokrat pemerintah di daerah. Pamong praja yang kini resmi menjadi ASN harus bisa memajukan daerah-daerah sesuai dengan penempatannya nanti.
"Pada akhirnya kita harus meningkatkan SDM Indoensia dan anda merupakan kata kunci utama dalam pembangunan ini, dimulai dengan pendidkan kesehatan dan pengalaman yang ada," tandasnya.
Sebelum memberikan sambutan, JK sempat mengalungkan penghargaan, menyematkan pin purna, memasangkan pangkat dan menyerahkan keputusan Menteri Dalam Negeri. JK memberikan kepada pamong praja yang mendapatkan prestasi sebagai lulusan terbaik.
Baca Juga: JK akan Lantik 744 Pamong Praja Muda IPDN
Pelantikan Pamong Praja Muda IPDN ditandai dengan pengalungan penghargaan Kartika Astha Bratha kepada lulusan terbaik Program D-IV yakni Alexander Lendie Nicholas (praja asal pendaftaran provinsi Jawa Barat) dan Kartika Pradnya Utama kepada lulusan terbaik program S1 yakni Sarto Sirenden (praja asal pendaftaran provinsi Sulawesi Tengah).
Tag
Berita Terkait
-
JK akan Lantik 744 Pamong Praja Muda IPDN
-
Gelar Resepsi Lagi, Tania Nadira Undang Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla
-
Gelar Doa Kebangsaan di Istana, Jokowi Undang Ulama dan Tokoh Ormas
-
JK: Kalau Kecewa dengan Golkar Tak Usah Bikin Partai Baru
-
Disaksikan JK, Kosgoro 1957 Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi
Terpopuler
- 61 Kode Redeem FF Max Terbaru 20 Maret 2026: Raih THR Idul Fitri, AK47 Lava, dan Joker
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- 9 HP Gaming Terjangkau Rekomendasi David GadgetIn Buat Lebaran 2026, Performa Kencang!
- Apa Jawaban Minal Aidin Wal Faizin? Simak Arti dan Cara Membalasnya
- 7 HP Paling Murah yang Bisa Kamu Beli saat Idulfitri 2026
Pilihan
-
Ironi Hari Air Sedunia: Ketika Air yang Melimpah Justru Menjadi Kemewahan
-
Rudal Iran Hantam Dekat Fasilitas Nuklir Israel, 100 Orang Jadi Korban
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
-
Serangan AS-Israel di Malam Takbiran Tewaskan Jubir Garda Revolusi Iran
-
Mencekam! Jirayut Terjebak Baku Tembak di Thailand
Terkini
-
Pelaku Pembunuhan Wanita di Cipayung Tertangkap, Ternyata Mantan Suami Siri Asal Irak
-
Hawaii Diterjang Banjir Terparah Sepanjang 20 Tahun, 5000 Warga Mengungsi
-
Gaspol Reformasi Pendidikan, Prabowo Targetkan Renovasi 300 Ribu Sekolah
-
Prabowo: Lebih Baik Uang untuk Makan Rakyat daripada Dikorupsi
-
Strategi Prabowo Ciptakan Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen: Dari Dapur MBG hingga Perumahan Rakyat
-
Pertahanan Israel Jebol? Rudal Iran Lolos, Potret Kota Dimona dan Arad Porak-poranda
-
Karakteristik Berbeda dengan Nataru, Malioboro Mulai Dipadati Ribuan Wisatawan Mudik
-
Prabowo Tegas ke AS: Investasi Boleh, Tapi Harus Ikut Aturan Indonesia
-
Prabowo Soal Tarif Resiprokal AS: Kepentingan Nasional Tak Bisa Ditawar-tawar
-
Presiden Prabowo Tegas! Jenderal Pun Bisa Disikat Jika Tak Sejalan Reformasi TNI-Polri