Penyebab Mati Lampu Massal Tak Jelas, Alasan DPR Panggil Direksi PLN

Suara.com - Anggota Komisi VII DPR Fraksi PAN Bara Hasibuan menyayangkan insiden listrik padam secara massal atau blackout di sebagian Pulau Jawa pada Minggu (4/7/2019).

Ia mengatakan atas kejadian tersebut maka Komisi VII DPR memanggil direksi PLN pada Selasa siang ini. Meski saat ini masih dalam masa reses anggota dewan. Namun pemanggilan direksi PLN dilakukan guna mendengar langsung penjelasan perushaan setrum milik negara itu.

"Walaupun DPR masih dalam masa reses, tapi kami merasakan kami punya tanggung jawab untuk memanggil direksi PLN untuk terlibat langsung juga masalah ini," kata Bara di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/8/2019).

Pemanggilan direksi PLN penting dilakukan, sebab menurut Bara ada kesimpangsiuran infomarsi ihwal penyebab terjadinya blackout.

"Kami ingin mendengarkan secara langsung dari pihak PLN apa yang sebeneranya terjadi. Karena penjelasan yang kami pantau dari media itu berubah-ubah tidak konsisten dan ada penjelasan terakhir yang kami semua baca tadi malam bahwa penyebab yang kata kepolisan karana pohon," kata Bara.

Pemanggilan terhadap direksi PLN dijadwalkan pada pukul 13.00 WIB hari ini. Namun sudah lewat sekitar 30 menit, pertemuan antara DPR dan direksi PLN tersebut belum juga terjadi.

Komisi VII DPR RI memanggil Direksi PT PLN (persero) termasuk Pelaksana Tugas plt. Direktur Utama PT PLN Sripeni Inten Cahyani ke Gedung Parlemen pada hari ini, menyusul insiden mati listrik massal atau blackout pada Minggu (4/8/2019).

Berdasarkan agenda, pemanggilan yang dijadwalkan pada siang hari ini akan dilangsungkan ruang pimpinan Komisi VII DPR RI. Anggota Komisi VII DPR Abdul Kadir Karding membenarkan hal tersebut.

Ia berujar pemanggilan direksi PLN oleh DPR tersebut guna meminta klarifikasi langsung kepada perusahaan setrum plat merah soal insiden balckout.

Baca Juga: Polisi Periksa 4 Petugas PLN Sebagai Saksi Mati Lampu Massal Jakarta

"Iya diklarifikasi soal kejadian. Diminta penjelasan soal solusi dan antisipasi," ujar Karding kepada wartawan, Selasa (6/8/2019).