Suara.com - Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, M Taufik menolak adanya wacana pemberlakuan sistem ganjil genap bagi motor. Menurutnya, kebijakan tersebut akan membuat warga untuk membeli motor lagi.
Taufik menganggap masyarakat bisa saja membeli motor untuk keperluan plat nomor ganjil atau genap. Ia hanya setuju perluasan ganjil-genap untuk mobil.
"Kalau motor, itu nanti orang beli motor lagi. Saran saya kalau mau diperluas ya mobil lah," ujar Taufik saat dihubungi, Selasa (6/8/2019).
Selain mendorong pembelian motor, sistem ganjil genap untuk kendaraan roda dua itu akan menyulitkan masyarakat yang berprofesi sebagai ojek. Ia meminta kebutuhan masyarakat kecil tidak dibatasi oleh aturan tersebut.
"Tolong dipertimbangkan kalau motor misalkan ojek bagaimana. Iya kan jadi mereka (ojek) susah," jelas Taufik.
Karena itu, menurutnya dari pada membuat peraturan ganjil genap bagi motor, lebih baik Pemprov DKI memperbaiki sarana transportasi umum. Ia meminta pembenahan ketepatan waktu dan kualitas kendaraan kendaraan massal itu.
"Transportasi umum dong yang benar, bagaimana orang mau pindah ke transportasi umum," kata dia.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo menyebut saat ini pihaknya sedang mengkaji aturan ganji genap ini. Untuk Aturan ganjil genap bagi sepeda motor tak hanya berlaku di jalan Sudriman-Thamrin. Kebijakan ini bakal diperluas ke beberapa ruas jalan lain. Namun Syafrin masih enggan memberkan rute-rutenya.
Adapun alasan dilakukan perluasan ganjil genap untuk sepeda motor karena berdasarkan kajian, jumlah sepeda motor tetap banyak mengasapal di jalan ibu kota saat aturan ini diberlakukan pada Asian Games 2018 lalu. Tercatat saat itu jumlah kendaran roda dua sebanyak 72 persen dan kendaran roda empat hanya 28 persen saja.
Baca Juga: Oposisi atau Bergabung ke Jokowi? Sikap Gerindra Tunggu Komando Prabowo
"Berdasar kajian untuk sepeda motor saat ganjil genap volumenya 72 persen sepeda motor. Hanya 28 persen roda empat. Artinya begitu ada pembatasan ganjil genap, maka sebagian tidak shifting (pindah) ke angkutan umum tetapi mereka justru berbalik ke motor. Itu menjadi perhatian khusus kita bersama," kata Syafrin di Polda Metro Jaya Jumat (2/9/2019).
Berita Terkait
Terpopuler
- Pandji Pragiwaksono Dihukum Adat Toraja: 48 Kerbau, 48 Babi, dan Denda 2 Miliar
- 6 HP Snapdragon dengan RAM 8 GB Paling Murah, Lancar untuk Gaming dan Multitasking Intens
- 8 Mobil Kecil Bekas Terkenal Irit BBM dan Nyaman, Terbaik buat Harian
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Aroma Citrus yang Segar, Tahan Lama dan Anti Bau Keringat
- 5 Rekomendasi Moisturizer Korea untuk Mencerahkan Wajah, Bisa Bantu Atasi Flek Hitam
Pilihan
-
Bahlil soal Izin Tambang di Raja Ampat : Barang Ini Ada, Sebelum Saya Ada di Muka Bumi!
-
Berapa Gaji Zinedine Zidane Jika Latih Timnas Indonesia?
-
Breaking News! Bahrain Batalkan Uji Coba Hadapi Timnas Indonesia U-22
-
James Riady Tegaskan Tanah Jusuf Kalla Bukan Milik Lippo, Tapi..
-
6 Tablet Memori 128 GB Paling Murah, Pilihan Terbaik Pelajar dan Pekerja Multitasking
Terkini
-
Lalu Lintas Jakarta Rabu Pagi: Sawah Besar Macet Akibat Kebakaran, Slipi Padat karena Kecelakaan
-
Usut Suap Bupati Ponorogo, KPK Geledah 6 Lokasi dan Amankan Uang di Rumah Dinas
-
Roy Suryo Jadi Tersangka, Mahfud MD: Tuduhan Tidak Jelas, Pembuktian Ijazah Harusnya di Pengadilan
-
Korupsi PLTU Rugikan Negara Rp1,35 Triliun, Adik JK Halim Kalla Diperiksa Polisi Hari Ini
-
Satgas Pangan Cek 61 Titik, Temukan Satu Pedagang di Jakarta Jual Beras di Atas HET
-
Usulannya Diabaikan, Anggota DPR Protes Keras dan Luapkan Kekecewaan kepada Basarnas
-
Prabowo Pangkas Rp15 Triliun, Tunjangan ASN DKI dan KJP Aman? Ini Janji Tegas Gubernur!
-
Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas Viral di Dunia Maya, Raup Lebih dari 85 Juta Views
-
Babak Baru PPHN: Ahmad Muzani Minta Waktu Presiden Prabowo, Nasib 'GBHN' Ditentukan di Istana
-
KPK Digugat Praperadilan! Ada Apa dengan Penghentian Kasus Korupsi Kuota Haji Pejabat Kemenag?