Suara.com - Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, M Taufik menolak adanya wacana pemberlakuan sistem ganjil genap bagi motor. Menurutnya, kebijakan tersebut akan membuat warga untuk membeli motor lagi.
Taufik menganggap masyarakat bisa saja membeli motor untuk keperluan plat nomor ganjil atau genap. Ia hanya setuju perluasan ganjil-genap untuk mobil.
"Kalau motor, itu nanti orang beli motor lagi. Saran saya kalau mau diperluas ya mobil lah," ujar Taufik saat dihubungi, Selasa (6/8/2019).
Selain mendorong pembelian motor, sistem ganjil genap untuk kendaraan roda dua itu akan menyulitkan masyarakat yang berprofesi sebagai ojek. Ia meminta kebutuhan masyarakat kecil tidak dibatasi oleh aturan tersebut.
"Tolong dipertimbangkan kalau motor misalkan ojek bagaimana. Iya kan jadi mereka (ojek) susah," jelas Taufik.
Karena itu, menurutnya dari pada membuat peraturan ganjil genap bagi motor, lebih baik Pemprov DKI memperbaiki sarana transportasi umum. Ia meminta pembenahan ketepatan waktu dan kualitas kendaraan kendaraan massal itu.
"Transportasi umum dong yang benar, bagaimana orang mau pindah ke transportasi umum," kata dia.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo menyebut saat ini pihaknya sedang mengkaji aturan ganji genap ini. Untuk Aturan ganjil genap bagi sepeda motor tak hanya berlaku di jalan Sudriman-Thamrin. Kebijakan ini bakal diperluas ke beberapa ruas jalan lain. Namun Syafrin masih enggan memberkan rute-rutenya.
Adapun alasan dilakukan perluasan ganjil genap untuk sepeda motor karena berdasarkan kajian, jumlah sepeda motor tetap banyak mengasapal di jalan ibu kota saat aturan ini diberlakukan pada Asian Games 2018 lalu. Tercatat saat itu jumlah kendaran roda dua sebanyak 72 persen dan kendaran roda empat hanya 28 persen saja.
Baca Juga: Oposisi atau Bergabung ke Jokowi? Sikap Gerindra Tunggu Komando Prabowo
"Berdasar kajian untuk sepeda motor saat ganjil genap volumenya 72 persen sepeda motor. Hanya 28 persen roda empat. Artinya begitu ada pembatasan ganjil genap, maka sebagian tidak shifting (pindah) ke angkutan umum tetapi mereka justru berbalik ke motor. Itu menjadi perhatian khusus kita bersama," kata Syafrin di Polda Metro Jaya Jumat (2/9/2019).
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Bedak Lokal yang Awet untuk Kondangan, Tahan Hingga Belasan Jam
- 7 Cushion Anti Oksidasi untuk Usia 50 Tahun, Ringan di Wajah dan Bikin Tampak Lebih Muda
- Awal Keberuntungan Baru, 4 Shio Ini Akhirnya Bebas dari Masa Sulit pada 11 Mei 2026
- Berapa Harga Sewa Pendopo Soimah? Ini Fasilitas Pendopo Tulungo
- Lipstik Merek Apa yang Mengandung SPF? Ini 5 Produk untuk Atasi Bibir Hitam dan Kering
Pilihan
-
Jauh di Bawah Tuntutan Jaksa, Eks Konsultan Kemendikbud Kasus Chromebook Hanya Divonis 4 Tahun
-
Tok! Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibam Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
-
Fenomena Tim Musafir Masih Hiasi Super League, Ketegasan PSSI dan I.League Dipertanyakan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
Terkini
-
50 Santriwati di Pati Diduga Jadi Korban Seksual, LPSK Siapkan Perlindungan
-
Hati-hati! Eks Intelijen BAIS Sebut RI Bisa Jadi 'Padang Kurusetra' Rebutan AS-China
-
Fantastis! Korupsi Chromebook Rugikan Negara Rp5,2 T, Jauh Melampaui Dakwaan Jaksa
-
Prabowo Minta UMKM Diprioritaskan, Cak Imin Usulkan Tambahan Anggaran Rp1 Triliun
-
Polisi Buka Peluang Tambah Tersangka Kasus Daycare Little Aresha
-
Nyawa Dijaga Malah Diajak Berantem: Curhat Eks Penjaga Rel Liar Hadapi Pemotor 'Batu' di Jalur Tikus
-
Wamen PANRB Tinjau MPP Kota Kupang untuk Perkuat Pelayanan Publik Terintegrasi
-
Tim Advokasi Bongkar Sisi Gelap Tragedi PRT Benhil: Penyekapan, Gaji Ditahan, hingga Manipulasi Usia
-
Dua Hakim Dissenting Opinion: Ibam Seharusnya Dibebaskan di Kasus Chromebook
-
MBG di Kalbar Serap 22 Ribu Tenaga Kerja, BGN: Ekonomi Masyarakat Bawah Bergerak Kencang