Suara.com - Sebanyak 900 dari 7.000 kecamatan di Indonesia kesulitan mengakses penyaluran Program Keluarga Harapan (KPM-PKH). Ketiadaan jaringan internet atau blankspot menjadi salah satu kendala utama penyaluran bantuan sosial (bansos) tersebut.
Daerah yang kesulitan mengakses diantaranya di kawasan terluar dan terpencil. Diantaranya di Papua, Papua Barat, dan Natuna.
"Akhirnya PKH harus disalurkan secara offline karena kesulitan jaringan," kata Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI Harry Hikmat disela Rekonsiliasi Nasional Penyaluran Bansos Non Tunai PKH di Grand Mercure Yogyakarta, Selasa (6/8/2019).
Harry mengatakan, keterbatasan jaringan kerap membuat transfer dana dobel ke penerima. Hal ini menjadi masalah serius yang sering terjadi. Selain itu ketidaksesuaian jumlah PKH yang disalurkan dengan laporan pun jadi masalah yang kerap dihadapi.
Terkait itu, Kementerian Sosial mulai menggunakan aplikasi e-PKH untuk melakukan penyaluran tahap III keluarga penerima manfaat program keluarga harapan (KPM-PKH) pada 2019 ini. Penerapan teknologi ini untuk memudahkan business procces pelaksanaan PKH.
"Penerapan teknologi ini dapat memberi kemudahan bagi SDM PKH dalam melaksanakan PKH karena kita sudah tidak bisa menghindari perubahan teknologi yang begitu cepat," kata dia.
Harry berharap pemanfatan teknologi juga memudahkan Sumber Daya Manusia (SDM) PKH dalam melakukan validasi data Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Berupa aplikasi e-PKH, teknologi yang telah dimulai pada tahun 2018 ini tidak hanya berisi data KPM-PKH tetapi juga akan berisi modul-modul Family Development Session (FDS) seperti modul pengasuhan dan pendidikan anak.
Kemensos kata Harry, bakal melakukan penyesuaian data dan indeks bantuan sosial. Diantaranya adanya perubahan indeks bansos 2020.
"Ada tambahan untuk ibu hamil mendapatkan bantuan dari Rp 2,4 juta rupiah menjadi 3 juta rupiah dan untuk anak usia dini menjadi 3 juta, serta pengetatan kreteria lansia yang tidak lagi 6o tahun keatas melaikan menjadi 70 tahun keatas," kata dia.
Baca Juga: Sosialisasi Bansos di Bangka Belitung, Ini Pesan Jokowi
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Berita Terkait
-
2020, Penyaluran Subsidi Elpiji 3 Kg Bakal Sesuai Nama dan Alamat
-
Penyaluran Bantuan Sosial Pemda Tak Lagi Berbentuk Uang Tunai
-
Rumah Rusak Akibat Teror Tanah Bergerak, Warga Lebak Masih Tunggu Bantuan
-
4 Kontroversi Zakir Naik yang Sempat Bikin Geger Publik
-
Mensos dan Presiden Jokowi Salurkan Bansos Tahap I di Pangkal Pinang
Terpopuler
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- 6 Fakta Mencekam Pembacokan di UIN Suska Riau: Pelaku Sempat Sandera Korban di Ruang Seminar
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- Habiburokhman Ngamuk di DPR, Perwakilan Pengembang Klaster Vasana Diusir Paksa Saat Rapat di Senayan
Pilihan
-
Update Kuota PINTAR BI Wilayah Jawa dan Luar Jawa untuk Penukaran Uang
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
Terkini
-
Terbongkar! Hutan Kota Cawang Jadi Sarang Aktivitas Asusila, Pemkot Gerebek dan Segel Lokasi
-
Tolak Ambang Batas Parlemen, Partai Gerakan Rakyat Usul PT 0 Persen: Jangan Ada Suara Mubazir!
-
Luput dari Pengawasan, Praktik Tak Manusiawi di Panti Disabilitas Mental Dilaporkan ke Mensos
-
Siap Berdebat dengan Menteri Pigai Soal HAM, Zainal Arifin Mochtar: Bukan Teoretis tapi Tagih Janji
-
Demo Mahasiswa di Mabes Polri saat Ramadan, Polisi Berpeci dan Bersorban Siap Bagi Takjil
-
Geger Mobil Dinas Rp8,5 M, Golkar "Semprot" Gubernur Kaltim: Ukur Kondisi Rakyat
-
Kecewa Tak Ditemui Kapolri, BEM UI dan Aliansi Mahasiswa Ancam Gelar Aksi Lebih Besar
-
Diskon Besar hingga Transportasi Gratis! Ini Fasilitas Mudik ke Jakarta yang Ditawarkan Pemprov DKI
-
Amnesty International Anggap Tuntutan Jaksa Terhadap Delpedro Cs Sebagai Operasi Pembungkaman Kritik
-
Anies Baswedan Soroti Keberhasilan Gerakan Rakyat di Ultah Pertama: Bukan Sekadar Papan Nama!