Suara.com - Kehadiran Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam Kongres ke V PDIP atas undangan khusus Megawati Soekarnoputri dinilai sebagai sinyalemen pembentukan poros politik baru.
Poros politik baru tersebut disebut sebagai Poros Teuku Umar – Kertanegara, yang merujuk pada rumah Megawati dan Prabowo.
Partai Nasdem, salah satu partai anggota koalisi bersama PDIP saat Pilpres 2019 menilai wajar kalau poros politik baru itu benar-benar dilakukan.
"Dalam politik itu sah-sah saja, karena di Indonesia, parpol itu ada banyak, 13 partai,” kata Irma Suryani, politikus Partai Nasdem di DPR, Jumat (9/8/2019).
Nasdem juga tidak mempersoalkan apabila poros Teuku Umar - Kertanegara benar terwujud. Sebab, pembuatan poros baru oleh partai politik lainnya juga menjadi dimungkinkan.
"Jadi kalau ada yang ingin bikin poros-porosan ya silakan saja. Kan yang lain tentu juga akan bikin poros. Jadi dinamis saja, tak ada masalah, yang penting bangsa dan negara itu di atas kepentingan partai politik,” tuturnya.
Untuk diketahui, poros politik Teuku Umar - Kertanegara kali pertama dilontarkan oleh Wakil Ketua Advokasi DPP Partai Gerindra Hendarsam Marantoko.
Ia menuturkan, poros politik baru itu dimungkinkan kalau melihat keharmonisan Megawati dan Prabowo. Penilaian itu menyusul kehadiran Prabowo dalam Kongres ke V PDIP di Bali, Kamis (8/8).
Baca Juga: Didakwa Kasus Penipuan Tanah, Caleg Partai Nasdem Mahmud Keberatan
Berita Terkait
-
Nasdem Jadi Oposisi? PDIP: Pilihan Mereka Kalau Mau
-
Nasdem: Surya Paloh Tak Pernah Bicara Dukung Anies Nyapres
-
Seperti JK, Nasdem: Ma'ruf Amin Pasti Diajak Jokowi Bahas Kabinet
-
Kritikannya Dianggap Menyerang Anies, Bestari: Masa Rektor Bilang Gitu
-
Surya Paloh Tepis Pertemuan dengan Anies Bentuk Manuver Politik
Terpopuler
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Usia 50 Tahun ke Atas
- Ini 4 Smartphone Paling Diburu di Awal Januari 2026
- 5 Sepatu Nike Diskon hingga 40% di Sneakers Dept, Kualitas Bagus Harga Miring
- 5 Tablet dengan SIM Card Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking Anti Ribet
- Beda dengan Inara Rusli, Wardatina Mawa Tolak Lepas Cadar Demi Uang
Pilihan
-
UMP Minim, Biaya Pendidikan Tinggi, Warga Jogja Hanya jadi Penonton Kemeriahan Pariwisata
-
Cek Fakta: Video Rapat DPRD Jabar Bahas Vasektomi Jadi Syarat Bansos, Ini Faktanya
-
Dipecat Manchester United, Begini Statistik Ruben Amorim di Old Trafford
-
Platform Kripto Indodax Jebol, Duit Nasabah Rp600 Juta Hilang Hingga OJK Bertindak
-
4 HP RAM 12 GB Paling Murah Januari 2026, Pilihan Terbaik untuk Gaming dan Multitasking
Terkini
-
Retret Kabinet di Hambalang: Prabowo Baru Dengar Paparan 4 Menteri, Rapat Bisa Lanjut Sampai Malam
-
Istana Bongkar Maksud Prabowo Absen Para Ketum Parpol dan Singgung Kekuatan Koalisi
-
Kuasa Hukum Kerry Riza Ungkap Keanehan dan Kejanggalan Sidang Kasus Pertamina
-
Kasus Nikel Rp2,7 T Di-SP3 Diam-diam, Kenapa Baru Diumumkan KPK Setahun Kemudian?
-
Kerry Riza Tak Bisa Doorstop, Hamda Zoelva: Itu Hak Terdakwa yang Dilindungi
-
Amnesty Nilai Kehadiran TNI di Sidang Nadiem Makarim Langgar Prinsip Peradilan Merdeka
-
Kasus Pemerasan Izin TKA, KPK Bakal Panggil Lagi Eks Sekjen Kemnaker Heri Sudarmanto
-
Donald Trump Culik Nicolas Maduro, Apakah Amerika Berhak Menangkap Presiden Negara Lain?
-
Ambisi Panas Trump di Kutub Utara: Incar Greenland, Denmark dan Warga Lokal Murka
-
Respon Hadirnya TNI di Sidang Nadiem Makarim, Amnesty International: TNI Bukan Satpam Kejaksaan