Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk memberikan insentif kepada pengguna mobil listrik. Salah satunya membebaskan biaya parkir pada pengemudi mobil listrik, alias gratis.
Terkait itu, Anies seolah tdak percaya dengan permintaan Jokowi. Menurutnya kebijakan soal mobil listrik, termasuk masalah parkir masih dalam pembahasan Pemprov DKI Jakarta.
"Masa bilang gitu, kapan? Enggak. Gini, nanti kebijakan parkir jadi satu saja paparannya. Jadi enggak parsial-parsial," ujar Anies di Halte Busway GBK, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2019).
Anies menuturkan, pihaknya belum merencanakan untuk memberikan intensif khusus bagi pengguna mobil listrik. Namun ia menginginkan warga DKI Jakarta menggunakan kendaraan ramah lingkungan dan transportasi umum.
"Makin banyak yang menggunakan kendaraan bebas emisi, itu makin baik. Makin banyak yang menggunakan kendaraan umum itu makin baik" jelas Anies.
Meskipun menyetujui penggunaan mobil listrik, Anies juga enggan ikut campur untuk mendorong pembelian mobil listrik. Ia menganggap hal itu merupakan urusan pribadi warga Jakarta.
"Apakah nanti mau menyewa, apakah mau membeli, apakah mau apa mekanismenya, itu keputusan di level pribadi warga negara," katanya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta Gubernur Jakarta memberikan insentif terhadap pengguna mobil listrik. Agar masyarakat beralih mengganti mobil konvensional ke mobil listrik.
Menurut Jokowi, harga mobil listrik terbilang mahal jika dibandingkan dengan mobil bahan bakar bensin.
Baca Juga: Di Mobil Listrik, Tingkatkan Fitur Keamanan Lebih Penting dari Suaranya
"Tapi mendorong konsumen untuk membeli kalau harganya terlaku mahal, siapa yang mau juga. Sehingga ya kita mendorong, terutama pak Gubernur DKI yang APBD-nya gede, bisa memberi insentif. Saya kira sudah dimulai," ujar Jokowi usai meresmikan gedung baru Sekretariat ASEAN, di Jakarta, Kamis (8/8/2019).
Kata Jokowi, salah satu insentif yang bisa diberikan Pemprov DKI yang menggunakan mobil listrik yakni dengan membebaskan aturan ganjil genap.
Kemudian pemberian parkir gratis juga merupakan insentif yang bisa diberikan Pemprov untuk pemilik kendaraan mobil listrik.
"Ya ganjil genap bebas untuk mobil listrik, itu sudah memberi insentif. Mungkin bisa saja nanti, parkirnya gratisin," ucap Jokowi.
Berita Terkait
-
Dinilai Zalim karena Ganjil Genap, Anies: Saya Tak Mau Komentar
-
Warga Keluhkan Program Kurban Bintang 5 Anies: Daging Kecil dan Cepat Habis
-
DKI Bakal Gelar Upacara 17 Agustus di Pulau Reklamasi, PNS Wajib Datang
-
Ingin Nyetir Mobil Listrik di Jakarta? Ini Regulasi Polda Metro Jaya
-
Polda Metro Jaya Sudah Terbitkan Regulasi Mobil Listrik di Jakarta
Terpopuler
- 5 HP Terbaru 2026 Baterai Jumbo 10.000 mAh: Tahan 3 Hari, Performa Kencang
- Promo Indomaret Hari Ini 1 Mei 2026, Dapatkan Produk Hemat 30 Persen
- Promo Alfamart Hari Ini 2 Mei 2026, Menang Banyak Diskon hingga 60 Persen Kebutuhan Harian
- 5 Rekomendasi Sepeda Wimcycle Termurah untuk Dewasa, Solusi Olahraga Hemat
- 5 Cushion Waterproof dan Tahan Lama, Makeup Awet Seharian di Cuaca Panas
Pilihan
-
Teror di London: Penembakan Brutal dari Dalam Mobil, 4 Orang Jadi Korban
-
RESMI! Klub Milik Prabowo Subianto Promosi ke Super League
-
Dibayar Rp50 Ribu Sebulan, Guru Ngaji di Kampung Tak Terjamah Sistem Pendidikan
-
10 Spot Wisata Paling Hits di Solo 2026: Paduan Sempurna Budaya, Estetika, dan Gaya Hidup Modern!
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
Terkini
-
5 Hari Pencarian, Pemancing Tenggelam di Payangan Ditemukan Meninggal
-
Prabowo Bahas Pengawasan Aliran Dana Bersama PPATK di Hambalang
-
Rencana Awal Berubah Jadi Pembunuhan Sekeluarga, Fakta Baru Kasus Rumbai Terungkap
-
Pembunuhan di Rumbai Terungkap, Menantu Korban Diduga Jadi Otak Pelaku
-
PPG Unhas Diusulkan Jadi Pusat Pengembangan Standar MBG Nasional
-
Langit Tangsel Memburuk, Pemkot Siapkan Sanksi Denda hingga Genjot Ekosistem Kendaraan Listrik
-
Netanyahu Terjepit Tekanan Amerika Serikat dan Ancaman Perang Iran
-
Percepat Pemulihan, Kasatgas PRR Minta Daerah Terdampak Bentuk Satgas Provinsi
-
PDIP Dorong Dialog Terbuka Tentukan Ambang Batas Parlemen di RUU Pemilu
-
Menteri PPPA Minta Proses Hukum Kasus Kekerasan Seksual di Pesantren Pati Dipercepat