Suara.com - Pemprov DKI Jakarta tak kunjung menyelesaikan rencana pengadaan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP). Saat ini, Pemprov DKI disebut akan melakukan lelang ulang proyek tersebut.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan rencana tersebut dilakukan setelah menerima rekomendasi dari Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk melelang ulang proyek ERP. Anies mengaku pihaknya sedang membahas lelang ulang itu.
"Dari pihak kejaksaan sudah mengirimkan surat, menyampaikan bahwa proses tender harus diulang dan kita harus melakukan ulang,” ujar Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (16/8/2019).
Anies menganggap tahapan lelang ulang ini sebagai babak baru dari proyek yang bertujuan untuk mengurangi kendaraan bermotor di jalan itu. Pemprov DKI, kata Anies, juga membahasnya dengan kementerian terkait.
“Kita sedang membahas bersama dengan Kementerian Kominfo, khususnya Dirjen Aplikasi (APTIKA)," jelas Anies.
Ia juga sudah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pengendalian Lalu Lintas dengan Pembatasan Kendaraan Bermotor Melalui Sistem Jalan Berbayar Elektronik. Namun landasan hukum untuk kebijakan itu juga akan dibuat ulang.
"Nanti sudah ada pembicaraan itu baru kita lakukan langkah hukumnya," sambung Anies.
Anies tidak menjelaskan lebih jauh soal rekomendasi dan alasan ia mengikuti saran dari Kejagung itu. Namun, Selain pertimbangan dari Kejagung, Anies juga menyebut faktor perkembangan teknologi dalam program tersebut menjadi alasan dilakukannya lelang ulang.
Menurutnya penggunaan teknologi untuk ERP tidak memerlukan gate atau gerbang yang mendeteksi mobil saat melintas. Pasalnya, terdapat infrastruktur lain yang bisa dimanfaatkan seperti satelit, Base Transceiver Station (BTS), dan teknologi lainnya.
Baca Juga: Anies Naikkan Tarif Parkir, Ferdinand Usul Solusi Jalan Berbayar
"Jangan sampai DKI mengadopsi konsep ERP yang masih menggunakan teknologi yang lama, yang kita kenal sebagai gawang, kendaraan masuk di tempat-tempat tertentu. Hari ini kita pakai ini saja (ponsel) kita sudah tahu rutenya ke mana saja," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Dana Tambahan Rp 934 M untuk Formula E, Anies Bandingkan dengan Asian Games
-
DPRD Jakarta Pertanyakan Anggaran Rp 934 Miliar Untuk Ajang Formula E
-
Anies Kekeh Upacara 17 Agustus di Pulau Reklamasi, Mendagri: Itu Hak Dia
-
APBD Perubahan 2019 Jakarta Turun Rp 2 Triliun, Jadi Rp 86,89 Triliun
-
Anies Akan Pimpin 4.000 PNS Upacara Hari Kemerdekaan di Pulau Reklamasi
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional