Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengkritik keras rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan saat Sidang Tahunan MPR RI.
Menurut Fadli kajian pemerintah terhadap rencana pindag ibu kota masih mentah. Ia berharap akan ada kajian lebih dalam sehingga pemindahan ibu kota tak sekadar keinginan belaka.
"Masih mentah menurut saya, masih mentah sekali. Belum ada apa-apa itu," ujar Faldi Zon di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).
Fadli mengatakan pemerintah Indonesia harus banyak belajar dari negara lain yang sudah lebih dulu memindahkan ibu kota mereka.
Ia juga meminta agar pemerintah melihat aspek prioritas dari segala sisi soal ibu kota baru nanti.
"Tentu ini harus ada satu rumusan, rancangan yang serius, kalau lihat negara lain mereka merancang ini dengan waktu yang lama. Jadi bukan sekadar satu statement saja walaupun gagasan itu bukan gagasan baru, dari Bung Karno dan Bung Harto juga ingin memindahkan," katanya.
"Tapi lihat prioritas ekonomi kita, apa yang menjadi prioritas kita, apakah pemindahan ibu kota sudah menjadi prioritas kita?" ujar Fadli.
Menurutnya pemerintah harus mengumpulkan ahli dari berbagai bidang untuk mengkaji bersama persoalan pemindahan ibu kota. Setidaknya kata Fadli, kajian itu harus dilakukan dakam jangka waktu lima tahun ke deoan sebelum ibu kota benar-benar dipindahkan.
Ia sekaligus mengingatkan pemerintah agar tidak terlalu melibatkan asing dalam pembiayaan ibu kota baru di Kalimantan.
Baca Juga: Ribut Penumpang Gelap Pilpres, Fadli Zon: Mereka Rakyat, Umat yang Berjuang
"Saya kira bisa saja dikaji di lima tahun yang akan datang ini. Kemudian bagaimana skema pembiayaannya kan waktu itu ada cerita tidak dibiayai oleh APBN, lantas dibiayain oleh siapa? Jangan sampe ini justru mengundang keterlibatan asing untuk masuk campur tangan urusan kita," tandasnya.
Sebelumnya, Jokowi meminta izin dan dukungan terkait wacana untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan. Menurutnya, sebuah ibu kota menjadi representasi kemajuan sebuah bangsa.
Hal itu disampaikan Jokowi saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-47 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dalam sidang bersama DPD RI dan DPR RI di Kompleks Parlemen, sidang tadi.
"Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," kata Jokowi.
Jokowi menjelaskan bahwasanya sebuah ibu kota tidak bisa hanya dianggap sebagai sebuah simbol dari suatu bangsa. Akan tetapi juga menjadi representasi kemajuan bangsa.
Kemudian, Jokowi juga mengungkapkan pemindahan ibu kota ke Kalimantan itu juga dilakukan untuk mewujudkan keadilan ekonomi di Indonesia.
"Ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi. Ini demi visi Indonesia maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya," katanya.
Berita Terkait
-
Sandiaga Tak Ingin Gegabah Komentari Rencana Pemindahan Ibu Kota
-
Soal Pemindahan Ibu Kota, KSP: Masih Dianalisa Lebih Dalam
-
Ragu Soal Pemindahan Ibu Kota, Jansen Demokrat: Benar atau Mainan Politik?
-
Mendagri: Konsep Ibu Kota Baru Seperti Putrajaya di Malaysia
-
Ibu Kota Akan Pindah ke Kalimantan, Ini Saran Pakar Lingkungan
Terpopuler
- 17 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 September: Klaim Pemain 110-111 dan Jutaan Koin
- Prompt Gemini AI untuk Edit Foto Masa Kecil Bareng Pacar, Hasil Realistis dan Lucu
- Siapa Zamroni Aziz? Kepala Kanwil Kemenag NTB, Viral Lempar Gagang Mikrofon Saat Lantik Pejabat!
- Bali United: 1 Kemenangan, 2 Kekalahan, Johnny Jansen Dipecat?
- Jelajah Rasa! Ini Daftar Kota di Jawa Tengah yang Jadi Surganya Pecinta Kuliner
Pilihan
-
Malaysia Turunin Harga Bensin, Netizen Indonesia Auto Julid: Di Sini yang Turun Hujan Doang!
-
Drama Bilqis dan Enji: Ayu Ting Ting Ungkap Kebenaran yang Selama Ini Disembunyikan
-
Rapor Dean James: Kunci Kemenangan Go Ahead di Derby Lawan PEC Zwolle
-
Nostalgia 90-an: Kisah Tragis Marco Materazzi yang Nyaris Tenggelam di Everton
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan Memori 256 GB Terbaru September 2025
Terkini
-
Eks Kapolres Ngada Malah Predator Anak, Dituntut 20 Tahun Bui dan Denda Rp5 Miliar
-
Prabowo Bangun 23 Ribu Rumah di Jakarta, Proyek Ini Ditargetkan Serap 100 Ribu Tenaga Kerja
-
Dasco Dukung Stop Tot Tot Wuk Wuk: Pengawal Seharusnya Tak Perlu Terlihat
-
Driver Gojek Jadi Korban Kekerasan di Pontianak, GOTO Ambil Tindakan Tegas
-
Roy Suryo 'Sentil' Keras Gibran: Orang Waras Pasti Ragukan Ijazahnya, Desak Mundur dari Kursi Wapres
-
Transformasi Posyandu: Dari Layanan Kesehatan Menuju 6 Standar Pelayanan Minimal
-
Buni Yani Sebut Ijazah Gibran Bodong, Yakin Gugatan Rp125 Triliun Menang: Pasti Dikabulkan Hakim!
-
Heboh 'Tot tot Wuk Wuk' di Jalan, DPR Desak Polisi Hentikan Kawal Orang Nggak Penting Termasuk Artis
-
Skandal Subuh di Rumah Janda: Momen Kapolsek Brangsong Digerebek Warga, Cuma Pakai Sarung dan Kaos
-
Alarm Darurat Program MBG: Ribuan Siswa Jadi Korban, Dapur Jorok dan Dugaan Vendor Fiktif Terkuak