Suara.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyatakan sepakat ihwal rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memindahkan Ibu Kota ke Kalimantan Timur di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara.
Hal itu disampaikan melalui Juru Bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak. Ia mengatakan rencana pemindahan Ibu Kota juga merupakan usul Gerindra sejak 2014 lalu. Maka dari itu Prabowo beserta seluruh anggota Gerindra sepakat namun dengan beberapa catatan.
"Pak Prabowo menyampaikan kepada seluruh anggota Fraksi Gerindra bahwa usulan pemindahan Ibu Kota sudah menjadi usulan rencana jangka panjang yang menjadi usulan Gerindra sejak 2014 lalu. Pada prinsipnya beliau dan Gerindra setuju dilakukan pemindahan ibu kota, dengan catatan," kata Dahnil dalam keterangan tertulis yang diterima Suara.com.
Catatan pertama, kata Dahnil ialah pemindahan Ibu Kota harus didasari dengan kajian yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Serta tidak terburu-buru atau dengan kata lain harus dipersiapkan secara matang.
Kemudian pemindahan Ibu Kota juga harus didasari dengan pandangan ekonomi oppourtunity cost atau biaya kesempatan dan financial cost atau biaya keuangan yang pondasi dasarnya tentu adalah prioritas.
Dahnil berujar, jangan sampai rencana pemindahan Ibu Kota justru malah mengabaikan masalah paling dasar yang lainnya.
"Catatan ketiga, masalah paling dasar lain kapasitas negara menyelesaikan kemiskinan, pengangguran, dan kedaulatan ekonomi seperti kedaulatan pangan, kedaulatan energi, pertahanan dan keamanan, karena semua masalah di atas adalah masalah primer kita sebagai bangsa dan negara," kata Dahnil.
Selain harus memperhatikan skala prioritas, terakhir, Prabowo ingin proses pemindahan Ibu Kota dapat memperhatikan kesenjangan ekonomi hingga dampak sosial, budaya dan politik bagi persatuan dan kesatuan NKRI.
"Karena pemindahan Ibu Kota tidak sekadar masalah ekonomi, namun ada masalah antropologis atau budaya dan masalah geopolitik, pertahanan, keamanan, juga masalah lingkungan hidup dan lain-lain. Jadi tidak boleh pandangan pemindahan Ibu Kota sekadar dilihat dari sisi keekonomian sich," tandasnya.
Baca Juga: Ibu Kota Pindah, Penajam Paser Utara Jadi Trending Topic Twitter
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya secara resmi menyatakan bahwa Ibu Kota negara akan dipindah ke wilayah Kalimantan Timur.
"Saya ingin menyampaikan, lokasi Ibu Kota baru yang paling ideal adalah di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kutai Kertanegara," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu