Suara.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo tetap memberikan penjelasan terkait blokir internet di Papua karena kerusuhan di Manokwari yang berujung melebar ke beberapa kota di Papua dan Papua Barat. Dalam pertemuan itu, Menkominfo Rudiantara tidak datang.
Kemenkoinfo diwakili oleh Direktur Jenderal Aplikasi Telematikan (Dirjen Aptika) Kemkominfo Samuel Pangarepan tiba di kantor Ombudsman RI pada pukul 10.30 WIB. Dengan mengenakan kemeja batik berwarna biru, pria yang kerap disapa Sammy itu tidak memberikan keterangan apapun kepada wartawan dan langsung menuju ke lift untuk menemui pihak Ombudsman RI.
Kemenkoinfo mendatangi kantor Ombudsman RI, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (28/8/2019). Kedatangannya tersebut bermaksud untuk menjelaskan soal kebijakan pemerintah yakni membatasi akses layanan internet di Papua.
Sebelumnya Ketua Ombudsman Republik Indonesia Amzulian Rifai di Solo, Jawa Tengah, Senin (26/8/2019) mengatakan pemerintah perlu memberikan penjelasan ke publik terkait blokir internet di Papua.
"Pada prinsipnya perlu ada penjelasan dari pemerintah. Paling tidak jadi jelas apa alasan pembatasan itu dan sejauh mana pembatasan itu," kata dia.
Amzulian juga mengatakan ada kemungkinan pihaknya memanggil Menkominfo untuk mendengar langsung pertimbangan pemerintah serta mekanisme sebelum memutuskan dilakukan pemblokiran internet.
"Sebagai negara demokratis tentu ada aturan. Oleh karena itu, perlu ada koordinasi sebelum menteri mengambil langkah seperti itu. Bagaimana intelijennya, kepolisiannya. Kalau menjadi jelas kan pebisnis bisa mengambil langkah antisipasi, termasuk juga masyarakat," ujar Amzulian.
Berita Terkait
-
Wakili Menkominfo, Sosok Ini akan Jelaskan Blokir Internet di Papua
-
Blokir Internet Papua Dikeluhkan, JK: Demo Besar-besaran Lebih Menghambat
-
Zulhas: Merebut Hati Papua Tak Cukup dengan Bangun Jalan
-
Disindir Sandiaga Uno soal Papua, Moeldoko: Jangan Provokatif!
-
Soal Rasial Berujung Kerusuhan Papua, Quraish Shihab: Harus Saling Terbuka
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka