Suara.com - Eks anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Jimly Asshiddiqie meminta Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab tidak merendahkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Sebab, kata Jimly, Rizieq sebagai warga negara tak pantas merendahkan lembaga resmi negara.
"Boleh saja berpendapat begitu, tapi BPIP lembaga resmi negara jangan direndahkan. Sebagai warga negara tak selayaknya merendahkan institusi formal, tugasnya tugas negara, kami hormati," ujar Jimly di Kementerian Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta, Rabu (28/8/2019).
Pernyataan Jimly menanggapi kritikan Rizieq yang menyerukan BPIP untuk dibubarkan karena tidak paham eksistensi Pancasila. Kata Jimly, sah- sah saja berbeda dalam menyampaikan pendapat. Namun, ia mengatakan BPIP adalah lembaga negara yang tidak boleh direndahkan.
Eks Ketua MK ini juga menyebutkan seharusnya Rizieq yang tersangkut masalah hukum untuk pulang ke Indonesia, bukanlah malah merendahkan BPIP. Ia pun menantang Rizieq untuk pulang ke Indonesia untuk menghadapi kasus hukumnya.
"Boleh berbeda pendapat tapi jangan merendahkan. Apalagi warga negara yang bermasalah secara hukum, mbok (ya) pulang ke Indonesia. Misal kalau ada masalah hukum hadapi saja, kalau tak percaya pada mekanisme bernegara bagaimana, kita bernegara bukan kegiatan tak resmi, harus melembagakan cara berpikir cara bernegara," kata dia.
Ketika ditanya apakah kritik Rizieq berlebihan, Jimly mengatakan pernyataan Rizieq bukanlah kritikan, melainkan merendahkan sebuah konsitusi.
"Itu bukan kritik, kritik kan beda pendapat, melihat segala sesuatu dengan perspektif berbeda, bukan merendahkan konstitusi, misal pengadilan direndahkan enggak boleh," kata dia.
Sebelumnya, Rizieq Shihab sempat menyerukan pembubaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang dibentuk pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Baca Juga: TMP Kalibata Hampir Penuh, Jimly Minta Pemprov DKI Carikan Lahan Baru
Sebab, Rizieq mengklaim, pembentukkan BPIP bukan hanya pemborosan, tapi juga berbahaya untuk eksistensi Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia.
"Sehingga (BPIP) harus dibubarkan. Karena bukan saja pemborosan uang negara, melainkan sangat berbahaya untuk eksistensi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Innalillahi wa innailaihi rojiun," ujar Rizieq dalam rekaman video yang diputar saat Milad ke-21 FPI di Stadion Rawabadak, Jakarta Utara, Sabtu (24/8/2019).
Menurut Rizieq, anggota BPIP yang digaji Rp 100 juta per bulan justru tidak paham eksistensi Pancasila. Mereka, kata dia, hanya menonton dagelan penghianatan pergeseran dari dasar negara menjadi pilar negara.
"Karenanya jangan salahkan orang saat ini menyebut bahwa BPIP adalah badan penghianat ideologi Pancasila," ucapnya.
Berita Terkait
-
Minta BPIP Bubar, Mendagri Suruh Habib Rizieq Belajar Pancasila
-
Kalau Arab Cabut Cekalnya, Habib Rizieq Ingin ke Malaysia Selesaikan Kuliah
-
FPI: Rizieq Shihab Hadapi Pencekalan sebagai Risiko Perjuangan
-
FPI Sebut Pemerintah Indonesia Persulit Keberadaan Rizieq di Arab Saudi
-
Menteri Tjahjo ke Rizieq: Menyoal BPIP sama Saja Memasalahkan Pancasila
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Saham Entitas Grup Astra Anjlok 5,87% Sepekan, Terseret Sentimen Penutupan Tambang Emas Martabe
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
-
Resmi Melantai di Bursa, Saham Superbank Melambung Tinggi
Terkini
-
Pramono Sebut UMP Jakarta 2026 Naik, Janji Jadi Juri Adil Bagi Buruh dan Pengusaha
-
Polda Metro Bongkar Bisnis Aborsi Ilegal Modus Klinik Online: Layani 361 Pasien, Omzet Rp2,6 Miliar
-
Beda dengan SBY saat Tsunami Aceh, Butuh Nyali Besar Presiden Tetapkan Status Bencana Nasional
-
Kronologi Pembunuhan Bocah 9 Tahun di Cilegon, Telepon Panik Jadi Awal Tragedi Maut
-
Gubernur Bobby Nasution Serahkan Bantuan KORPRI Sumut Rp2 Miliar untuk Korban Bencana
-
Gubernur Bobby Nasution Siapkan Lahan Pembangunan 1.000 Rumah untuk Korban Bencana
-
Misteri Kematian Bocah 9 Tahun di Cilegon, Polisi Periksa Maraton 8 Saksi
-
Rencana Sawit di Papua Dikritik, Prabowo Dinilai Siapkan Bencana Ekologis Baru
-
Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
-
Geledah Kantor dan Rumah Dinas Bupati Lampung, KPK Sita Uang Ratusan Juta Rupiah