Suara.com - Pentolan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab tak terima atas perlakuan pemerintah Arab Saudi yang mencekal dirinya agar tak keluar dari negara tersebut. Ia menganggap pencekalan itu sebagai bentuk perlakuan tidak adil.
Diketahui, berdasarkan penuturan dari Ketua Bantuan Hukum FPI Sugito Atmo Pawiro, pemerintah Arab Saudi sengaja mencekal Rizieq atas permintaan resmi dari pemerintah Indonesia.
Namun demikian, kata Sugito, Rizieq tak menanggap apa yang tengah menimpanya hingga tak bisa pulang ke negara asal ialah sebagai risiko perjuangan.
"Enggak (terima) siapapun tidak akan menerima ketidakadilan. Tapi kalau ini (upaya pencekalan ) sebagai risiko perjuangan tetap dihadapi," kata Sugito kepada Suara.com, Senin (26/8/2019).
Gara-gara pencekalan itu pula, hingga kini Rizieq masih terus tinggal dan beraktivitas di Arab Saudi.
"Untuk sementara tetap di Saudi karena kan dokumen keimigrasiannya dia gak punya terutama masalah dia gak bisa keluar dari Saudi sementara di Saudi. Tapi tetap dia warga negara Indonesia cuma sementara dia gak bisa ke mana-mana saja," tandas Sugito.
Sebelumnya, atas pencekalan itu, kata Sugito, Rizieq bergantung besar kepada pemerintah Indonesia untuk membantu kepulangannya ke negara asal, Indonesia.
"Jadi kalau misalnya kalau itu bukan pemerintah saya kira hal yang susah untuk bisa kita menterjemahkan. Kalau misalnya pemerintah itu tidak mencabut atau menginformasikan clean and clear-nya Habib Rizieq keimigrasian Arab Saudi saya kira enggak bisa keluar kan dokumentasi ke luar negeri harus ada paspor ada visa. Ketika dia enggak bisa keluar dari mana-mana dari Saudi ya susah pulang ke Indonesia," tutur Sugito.
Sugito mengungkapkan, pencekalan tersebut berdampak terhadap terbatasnya aktivitas Rizieq yang hanya bisa dilakukan di wilayah Arab Saudi. Rizieq juga akan tetap tinggal di Arab Saudi hingga waktu ke depan.
Baca Juga: Habib Rizieq Lama Tak Pulang, PKPI: Kerja Apa di Arab Saudi?
Berita Terkait
-
FPI Sebut Pemerintah Indonesia Persulit Keberadaan Rizieq di Arab Saudi
-
Abu Janda: FPI yang Rasis, Kok Minta Banser Dibubarkan?
-
Menteri Tjahjo ke Rizieq: Menyoal BPIP sama Saja Memasalahkan Pancasila
-
Habib Rizieq Lama Tak Pulang, PKPI: Kerja Apa di Arab Saudi?
-
PA 212 Minta Jokowi Pulangkan dan Hentikan Kasus Hukum Habib Rizieq
Terpopuler
- Terpopuler: Geger Data Australia Soal Pendidikan Gibran hingga Lowongan Kerja Freeport
- Mengupas MDIS: Kampus Singapura Tempat Gibran Raih Gelar Sarjana, Ijazahnya Ternyata dari Inggris!
- Siapa Zamroni Aziz? Kepala Kanwil Kemenag NTB, Viral Lempar Gagang Mikrofon Saat Lantik Pejabat!
- Prompt Gemini AI untuk Edit Foto Masa Kecil Bareng Pacar, Hasil Realistis dan Lucu
- 10 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 21 September 2025, Kesempatan Klaim Pemain OVR 110-111
Pilihan
-
Petaka Arsenal! Noni Madueke Absen Dua Bulan Akibat Cedera Lutut
-
Ngamuk dan Aniaya Pemotor, Ini Rekam Jejak Bek PSM Makassar Victor Luiz
-
Menkeu Bakal Temui Pengusaha Rokok Bahas Cukai, Saham-saham 'Tembakau' Terbang
-
Jurus Menkeu 'Koboi' Bikin Pasar Cemas Sekaligus Sumringah
-
IHSG Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah, Saham-saham Rokok Jadi Pendorong
Terkini
-
KPK Periksa 5 Sosok Terkait Korupsi Haji, Mayoritas Direktur Biro Haji dan Umrah
-
Di Hadapan PBB Prabowo Klaim Indonesia Sudah Swasembada Beras: Siap Jadi Lumbung Pangan Dunia
-
Bukan Omon-Omon! Prabowo Siap Kirim 20 Ribu Pasukan Perdamaian RI ke Zona Konflik
-
Prabowo di PBB: Palestina Harus Merdeka, Dua Negara Keturunan Abraham Harus Hidup Damai!
-
Tiga Kecelakaan dalam Sebulan, Transjakarta Akan Terapkan Tes Psikologi Lanjutan untuk 11 Ribu Sopir
-
Tiga Kecelakaan dalam Sebulan, DPRD DKI Minta Sertifikasi Sopir Transjakarta Diperketat
-
PN Jaksel Jadwalkan Sidang Praperadilan Nadiem Makarim pada 3 Oktober
-
Diduga Cemburu, Suami di Kebon Jeruk Bunuh Istri Lalu Serahkan Diri ke Polisi
-
Tri Tito Buka Rakornas Posyandu, Tekankan Pentingnya Posyandu Dukung Implementasi Enam SPM
-
Kepala BGN Wanti-wanti Setiap Daerah Siaga Tangani Keracunan MBG