Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo tak mempermasalahkan Gubernur Papua Lukas Enembe yang berkunjung ke Asrama Papua di Surabaya, Jawa Timur.
Alasannya, Lukas sudah lebih dulu meminta izin kepada dirinya untuk menemui Mahasiswa Papua di asrama tersebut.
"(Lukas) sudah izin saya, bahwa dia akan ketemu mahasiswa Papua, Gubernur Jawa Timur (Khofifah Indar Parawansa)," kata Tjahjo di Hotel Grand Paragon, Jakarta Barat, Rabu (28/8/2019).
Diketahui, Tjahjo sempat melarang kepala daerah Papua dan Papua Barat keluar daerah mengingat situasi di daerah mereka masih memanas pasca adanya aksi diskriminasi dan rasial di Jawa Timur.
Kendati begitu, Tjahjo enggan berkomentar lebih banyak terkait kunjungan Lukas Enembe ke Surabaya. Politikus PDI Perjuangan itu juga tak mau menanggapi ihwal adanya penolakan dari mahasiswa Papua saat Lukas Enembe mencoba menemuinya di Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya.
Sebelumnya, Lukas Enembe dan Khofifah mengunjungi Asrama Mahasiswa Papua di Jalan Kalasan Nomor 10, Kota Surabaya, Jawa Timur pada Selasa (27/8) kemarin. Namun, mereka justru mendapat penolakan keras dari mahasiswa yang bahkan melakukan pelemparan batu dari dalam asrama serta memukul kursi lipat ke pagar untuk mengusir rombongan.
Dari dalam halaman, penghuni asrama tersebut berteriak ke arah rombongan Gubernur Papua beserta Gubernur Jawa Timur dan media yang hadir.
"Baca ini, baca ini baca. Bisa baca atau tidak," ujar para mahasiswa sambil menunjuk spanduk bertuliskan 'Siapapun yang Datang Kami Tolak.' teriak mereka.
Selain itu, mereka juga menginginkan rombongan Gubernur Papua dan Jawa Timur, untuk melepas aksesoris berbentuk Garuda.
Baca Juga: Sentil Kominfo, Ombudsman: Blokir Internet Papua Hambat Pelayanan Publik
Karena mendapat perlakuan tidak baik, dua kepala daerah itu beserta rombongan seperti Kapolda Jatim serta Kapolrestabes Surabaya, langsung meninggalkan lokasi yang berada di Jalan Kalasan Surabaya ini.
Tag
Berita Terkait
-
Kata Gubernur Lukas Enembe Soal Tuntutan Referendum dari Mahasiswa Papua
-
Kapolda Jatim Sebut Ada Salah Paham Soal Penolakan Gubernur Papua dan Jatim
-
Lemparan Batu Sambut Gubernur Enembe dan Khofifah ke Wisma Mahasiswa Papua
-
Gubernur Enembe dan Khofifah Diusir Penghuni Wisma Mahasiswa Papua
-
Telepon Lukas Enembe, Ganjar: Saya Jamin Keamanan Mahasiswa Papua di Jateng
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka