Suara.com - Kepala Kepolisian Indonesia Jendral Pol Tito Karnavian menginstruksikan jajarannya untuk mengamankan lahan di wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantna Timur pasca ditunjuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai ibu kota baru.
Pengamanan itu dilakukan agar tidak agar tidak ada pelaku pasar yang mencari keuntungan atau spekulan tanah yang berpotensi menimbulkan konflik.
“Kami akan mengamankan daerah itu yang sudah ditunjuk. Kami amankan supaya tidak terjadi spekulan-spekulan yang kemudian berkompetisi menimbulkan konflik,” kata Tito di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (29/8/2019).
Selain menjaga dari potensi spekulan tanah, Polri juga mulai melakukan pendekatan terhadap masyarakat agar bisa menerima pemindahan ibu kota secara terbuka.
"Kita menjaga situasi wilayah masyarakat sana juga agar mereka welcome dan tidak menimbulkan konflik resistensi," tegasnya.
Lebih lanjut Tito juga mulai berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk merancang gedung Mabes Polri yang baru.
"Polri pasti akan membuat desain kantor dan caranya sesuai dengan desain yang dibuat grand desain yang di buat pemerintah karena ini desain yang gak bisa dibuat dengan cara sendiri," tutup Tito.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
Terkini
-
Usai Bertemu Wapres Gibran, Pengurus BEM UBK Akui Terima Uang: Baru Cair 20 Persen!
-
Kronologi BEM FH UBK Diinterogasi, Diduga Terima Uang Usai Bertemu Wapres Gibran
-
Tragis di Negeri Rantau, PMI Asal Aceh dan Bayinya Tewas Diduga Dibunuh di Malaysia
-
Iran vs Barat: Skema Asuransi Selat Hormuz Bisa Lumpuhkan Perdagangan Dunia
-
Profil Andy Burnham Calon PM Inggris: Penganut Manchesterism yang Diteriaki Bukan Messiah
-
Tangis Tertahan Keir Starmer: Mundur sebagai PM Inggris, Tekanan Partai Jadi Pemicu
-
Babak Baru Kasus Ijazah Jokowi: Roy Suryo dan dr Tifa Segera Disidang di PN Jakarta Timur!
-
Akses KRL ke JIS Sudah Aktif: Ini Rute dan Jam Operasionalnya!
-
Niat ke Lombok Malah Dibuang ke Terminal Bayangan, WNA Uzbekistan Terlunta-lunta Ditipu Taksi Gelap
-
Ungkap Alasan Vonis 8 Tahun Bos Grup BJU Hendarto, Hakim: Hasil Korupsi Dipakai Judi!