Suara.com - Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menilai upaya untuk melemahkan KPK semakin besar. Diketahui, KPK sudah berdiri 14 tahun silam di Republik Indonesia.
"Selama perjalanan tersebut, berbagai terobosan telah dilakukan oleh KPK untuk memenuhi harapan tersebut. Upaya untuk melemahkan KPK pun hadir untuk menghambat upaya pemberantasan korupsi," kata Anggota LBH Jakarta Nelson Nikodemus Simamora, melalui keterangan tertulis, Kamis (29/8/2019).
Nelson menuturkan, ancaman itu ada mulai dari ancaman fisik seperti penyerangan kepada penyidik senior KPK Novel Baswedan dan puluhan pegawai lainnya, kriminalisasi ke penyidik KPK, upaya mengubah legislasi untuk mengebiri kewenangan KPK, sampai upaya intervensi kasus yang ditangani.
"Pemilihan pimpinan KPK adalah momentum strategis untuk menjaga agar KPK tetap menjadi lembaga yang independen dan kuat dalam menghadapi berbagai upaya menjadikan KPK sebagai lembaga yang lemah dan tidak independen," ujar Nelson.
Menurut Nelson, 20 nama Capim KPK yang saat ini lolos masih ada orang yang diragukan dalam pemberantasan korupsi.
"Masih hadir calon yang memiliki rekam jejak yang menghambat penegakan hukum, tidak patuh LHKPN bahkan terdapat calon yang masih dalam proses penegakan kode etik di KPK. KPK dalam bahaya," ujar Nelson.
Nelson kemudian menganggap pelemahan KPK kali ini seperti mengembalikan memori kelam antara KPK dan Polri.
"Pelemahan ini seakan telah menghadirkan kembali upaya pelemahan KPK atau #CICAKvsBUAYA 4.0," kata Nelson
Terkait itu, Nelson yaang juga tergabung dengan koalisi masyarakat sipil mengharapkan kehadiran semua pihak untuk bersama-sama melantangkan suara dan memberikan solidaritas kepada KPK yang berintegritas pada Jumat (30/8/2019). Acara tersebut akan berlangsung di Gedung KPK, Jakarta Selatan.
Baca Juga: Capim KPK dari Setkab Sebut Visi KPK Saat Ini Keliru
"Mari bergandengan tangan untuk mendorong Presiden betul-betul memilih calon pimpinan yang berintegritas untuk diajukan ke parlemen. Berjuang bersama, bersama bejuang," kata Nelson.
Berita Terkait
-
Dituduh Sebar Hoaks, Asfinawati Ketua YLBHI Angkat Bicara
-
Pansel KPK Tanya Kasus Kayu, Sugeng: Jika Bersalah, Mustahil Saya di Sini
-
Capim KPK dari Setkab Sebut Visi KPK Saat Ini Keliru
-
LIVE STREAMING: Pansel KPK Beberkan Hasil Tes Calon Pimpinan KPK
-
Dicecar Pansel KPK soal Rumah Mewah, Brigjen Sri: Saya Atlet Lari Gawang
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
Terkini
-
Profil Andy Burnham Calon PM Inggris: Penganut Manchesterism yang Diteriaki Bukan Messiah
-
Tangis Tertahan Keir Starmer: Mundur sebagai PM Inggris, Tekanan Partai Jadi Pemicu
-
Babak Baru Kasus Ijazah Jokowi: Roy Suryo dan dr Tifa Segera Disidang di PN Jakarta Timur!
-
Akses KRL ke JIS Sudah Aktif: Ini Rute dan Jam Operasionalnya!
-
Niat ke Lombok Malah Dibuang ke Terminal Bayangan, WNA Uzbekistan Terlunta-lunta Ditipu Taksi Gelap
-
Ungkap Alasan Vonis 8 Tahun Bos Grup BJU Hendarto, Hakim: Hasil Korupsi Dipakai Judi!
-
KPK Incar 'Pemain' Lain di Skandal Korupsi MBG
-
Terancam 5 Tahun Bui Tapi Tak Ditahan, Eggi Sudjana: Ada 'Tangan' Politik di Kasus Roy Suryo!
-
Ancol Kaji Hapus Tiket Per Orang, Siapkan Skema 'Special Zone' Berbasis Parkir
-
Tok! Bos BJU Divonis 8 Tahun Penjara di Kasus Korupsi LPEI