Lima tahun berselang, dirinya justru mendukung PKL dan menyebutnya sebagai "marhaen kota yang memberi kita makan cukup terjangkau sehari-hari."
Setelah dicemooh warganet, Marco Kusumawijaya memberikan klarifikasi dengan menekankan bahwa cuitannya pada 2014 tidak mempermasalahkan PKL.
"Apa yang berubah, Mbak? Saya tidak merasa berubah pikiran, bahkan sebelum ada Twitter. Ikut mengkaji berbagai cara menata, bukan menghilangkan PKL," tulisnya untuk warganet yang menyindirnya.
Belum lama ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan pernyataan yang menimbulkan kontroversi dari berbagai pihak.
Ia mengatakan Pemprov DKI sedang mempersiapkan aturan agar PKL bisa berjualan di trotoar karena menurutnya, pemanfaatan fasilitas publik di Jakarta harus dirasakan oleh semua kalangan, termasuk PKL.
Berita Terkait
-
Beda Pernyataan Anggota TGUPP Anies pada 2014 dan 2019 Soal PKL
-
Koalisi Pejalan Kaki Pertanyakan Payung Hukum Izin PKL Dagang di Trotoar
-
Pro Kontra Pemindahan Ibu Kota, Begini Tanggapan Kirana Larasati
-
Dinas Bina Marga DKI Akan Desain Trotoar untuk PKL Berjualan
-
Pacaran dengan Bule Inggris, Ini 5 Gaya Liburan Seru ala Kirana Larasati
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu