Suara.com - Sekitar 1.000 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menandatangani petisi untuk menolak calon pimpinan atau capim KPK periode 2019-2023 yang dinilai bermasalah.
"Terkait akan diserahkannya nama-nama kepada bapak Presiden, kami dari Wadah Pegawai (WP) KPK sudah menghimpun aspirasi dari pegawai KPK yang jumlahnya 1.000 orang dari sekitar 1.500 pegawai KPK yang akan kami sampaikan kepada bapak Presiden melalui surat tertutup," kata Ketua WP KPK Yudi Purnomo saat jumpa pers gedung KPK, Jakarta, Senin (2/9/2019).
Hal tersebut terkait dengan akan diserahkannya 10 nama capim KPK dari panitia seleksi (pansel) kepada Presiden Joko Widodo, Senin sore.
"Adapun dari 1.000 pegawai yang menandatangani itu dikarenakan pegawai lainnya masih ada yang di luar kota, ada tugas dan juga ada beberapa yang tidak boleh disebut namanya sehingga kami mendapatkan 1.000 dalam waktu hanya tiga hari mulai Kamis (29/8) sampai Senin ini. Banyak juga yang masih on progress karena ada di direktorat masing-masing," kata Yudi.
Adapun, kata dia, capim KPK yang bermasalah itu, yakni diduga melakukan beberapa pelanggaran etik berat selama bekerja di KPK, memiliki rekam jejak pernah menghambat penanganan kasus KPK baik melalui teror maupun hal lainnya. Selain itu tidak patuh menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Ia menyatakan harapan dari Wadah Pegawai KPK sama dengan harapan dari seluruh masyarakat Indonesia agar Presiden Jokowi benar-benar selektif dalam memilih 10 capim KPK yang akan diserahkan ke Komisi III DPR tersebut.
Diharapkan, kata dia, 10 capim itu adalah orang-orang yang bersih, berintegritas.dan mempunyai semangat pemberantasan korupsi.
"Maka tidak perlu khawatir siapapun yang dipilih DPR, pegawai KPK akan menerimanya dan kami akan tetap memberantas korupsi terutama untuk periode 2019-2023 sehingga jangan sampai ada lagi upaya-upaya melemahkan KPK," kata Yudi. (Antara)
Baca Juga: Koalisi Masyarakat Sipil Minta Jokowi Berani Evaluasi Seleksi Capim KPK
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Bukan Septic Tank! Ternyata Ini Sumber Ledakan di Pamulang yang Rusak 20 Rumah
-
Nama PBNU Terseret Kasus Haji, KPK Buka Suara: Benarkah Hanya Incar Orangnya, Bukan Organisasinya?
-
Rentetan Kasus Keracunan Makan Bergizi Gratis, DPD Minta BGN Kurangi Jumlah Penerima MBG
-
Asmara Berujung Maut di Cilincing: Pemuda Tewas Dihabisi Rekan Sendiri, Kamar Kos Banjir Darah!
-
Video Gibran Tak Suka Baca Buku Viral Lagi, Netizen Bandingkan dengan Bung Hatta
-
KPK Ungkap Kasus Korupsi Kuota Haji, Libatkan Hampir 400 Biro Perjalanan
-
Nabire Diguncang Gempa Berkali-kali, Jaringan Internet Langsung Alami Gangguan
-
KPK Sita Uang Hingga Mobil dan Tanah dari Dirut BPR Jepara Artha dalam Kasus Kredit Fiktif
-
Terungkap! Modus Oknum Kemenag Peras Ustaz Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji
-
PWNU DKI Ingatkan soal Transformasi PAM Jaya: Jangan Sampai Air Bersih Jadi Barang Dagangan