Suara.com - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan, konsep Wisata Halal tidak menghilangkan kearifan lokal yang ada di Danau Toba.
Pasalnya, konsep halal yang dimaksud adalah menyediakan fasilitas pendukung bagi wisatawan, termasuk muslim yang datang ke kawasan Danau Toba.
Kabid Bina Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumut Muchlis mengatakan, wisata halal bisa diterapkan berdampingan dengan kearifan lokal yang ada, termasuk tak menghalalkan daging babi.
“Wisata halal beda konsep wisata syariah. Wisata halal hanya sekadar memberi kebutuhan bagi wisatawan, wisata halal bukan berarti meniadakan, makanya kearifan lokal tidak terganggu,” katanya saat menerima pengunjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Danau Toba, di Ruang Pers Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Senin (2/9/2019).
Aksi yang dilakukan massa menuntut klarifikasi mengenai konsep wisata halal Danau Toba yang sedang ramai dibicarakan.
Mereka meminta Pemprov Sumut untuk menjelaskan tentang konsep wisata halal di Danau Toba, sehingga tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
“Kami meminta klarifikasi tentang maksud wisata halal di Danau Toba itu,” ujar salah satu pengunjuk rasa Rico Nainggolan seperti diberitakan Kabarmedan.com—jaringan Suara.com.
Muchlis mengatakan, konsep wisata halal sudah bergulir sejak lama. Konsep tersebut untuk mengakomodir kebutuhan para wisatawan yang datang ke Danau Toba.
“Saat ini 55 persen wisatawan yang datang berkunjung berasal dari Malaysia,” ujarnya.
Baca Juga: Presiden Jokowi Kunjungi Kampung Adat Huta Siallagan di Kawasan Danau Toba
Konsep itu juga dimaksudkan untuk mengambil pasar yang sedang bertumbuh saat ini, yakni wisata halal.
“Selama ini sudah ada fasilitas untuk wisatawan muslim di Danau Toba. Namun fasilitas (amenitas) muslim yang ada, diperkirakan tidak mencukupi jika mengacu pada pemerintah pusat yang menargetkan 1 juta pengunjung,” jelasnya.
Untuk menghindari kesalahpahaman tentang konsep wisata halal ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumut akan mengadakan pertemuan lebih lanjut dengan para kepala dinas pariwisata kabupaten kawasan Danau Toba.
“Pemprov Sumut juga akan mengadakan pertemuan dengan masyarakat terkait itu,” tuturnya.
Tag
Berita Terkait
-
Presiden Jokowi Kunjungi Kampung Adat Huta Siallagan di Kawasan Danau Toba
-
Presiden Jokowi Ingin Danau Toba Jadi Kawasan Wisata Berkelas
-
Nekat Cemari Danau Toba, Jokowi Ancam Cabut Izin Perusahaan
-
KPUPR Anggarkan 2,4 Triliun untuk Danau Toba Jadi Wisata Internasional
-
Balai Latihan Kerja Medan Dukung Pengembangan Pariwisata Danau Toba
Terpopuler
- Apa yang Terjadi Jika Gunung Anak Krakatau Meletus?
- 3 Pimpinan BGN Dilaporkan ke Ombudsman, Diduga Rangkap Jabatan di BUMN
- Kacamata Cat Eye Cocok untuk Bentuk Wajah Apa? Ini 3 Pilihan dengan Harga Ramah di Kantong
- 5 Sepatu Lari Reebok yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- 8 Pilihan Parfum di Alfamart yang Semakin Berkeringat Semakin Wangi
Pilihan
-
PHK 1.250 Karyawan Tokopedia Berujung Aksi Buruh ke Kantor TikTok
-
Mengapa Kursi Komisaris Layak Untuk Sang Loyalis?
-
Cristiano Ronaldo Umumkan Perpisahan! Piala Dunia 2026 Jadi Panggung Terakhir
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
Terkini
-
Biang Kerok Blackout! Polri Bongkar Korupsi Batu Bara PLTU yang Bikin Listrik Padam Massal
-
WNI Tewas Mengenaskan di Jepang, Terduga Pelaku Diduga Tabrakkan Diri ke Kereta
-
Mahfud MD Heran Fenomena UU 'Simsalabim': Tiba-tiba Jadi, Kapan Dibahasnya?
-
Bulog Respon Cepat Masukan Masyarakat, Direktur Operasi Tinjau Penanganan Gudang Karawang
-
Dewan Pers Kabulkan Pokok Aduan Gus Ipul atas Artikel Opini yang Dinilai Menyudutkan
-
Rumor 'Orang Dalam' Bocorkan OTT Kuansing Mencuat, KPK: Itu Cuma Spekulasi!
-
Soroti Fenomena 'Rule by Law', Eks Ketua KY Sebut Hukum Dibajak Oligarki Demi Proyek Elite
-
Kemendagri Koordinasikan Usulan BSPS dari Daerah untuk Perkuat Program Perumahan
-
Bukan Cuma Jakarta, PM Narendra Modi ke Yogyakarta Demi Restorasi Candi Prambanan
-
Online Scam hingga Ancaman Privasi: Era AI Butuh Tata Kelola Ruang Digital Berbasis HAM