Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menegaskan tetap menolak rencana DPR RI melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menilai, rencana revisi UU KPK tersebut sebenarnya tepat dilakukan sementara ini. Apalagi, DPR tak pernah mengajak KPK untuk mengkaji bersama substansi revisi terhadap UU KPK.
"Yang jelas KPK tidak membutuhkan perubahan UU KPK," kata Laode M Syarif kepada wartawan, Kamis (5/9/2019).
Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu mengklaim, usulan revisi UU KPK sudah lama dibahas Badan Legislasi.
Revisi itu, kata dia, bakal fokus pada empat poin penting yang juga sudah lama dibahas apakah harus direvisi atau tidak.
Keempat poin yang dimaksud adalah soal kewenangan penyadapan, penghentian penyelidik, status pegawai KPK, serta dewan pengawas.
Untuk diketahui, dalam sidang paripurna DPR RI, Kamis siang tadi, kesepuluh fraksi partai menyatakan setuju merevisi UU KPK.
Berita Terkait
Terpopuler
- Aliansi BEM Bersatu: Mobil Fortuner Tiyo Ardianto Tercatat Milik Adik Letjen Purn Setyo Sularso
- Milk Cleanser Viva untuk Umur Berapa? Ini Penjelasan dan 5 Pilihan Variannya
- 6 Sepatu Adidas Samba Lagi Diskon 50 Persen di Website Resmi, Kesempatan Langka Separuh Harga
- 4 Cushion Terbaik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Anti Crack Samarkan Garis Halus Seharian
- Struktur Kuno Muncul Kembali di Sendang Kamulyan Trenggalek
Pilihan
-
Ketegangan Memuncak di Hotel Sultan: Eksekusi Lahan Jadi Arena Perlawanan
-
'Sempurna Hanya Milik Allah!' Massa Gelar Aksi Damai Minta MBG Lanjut dan Sikat Koruptornya!
-
Link Live Streaming Portugal vs Kongo: Panggung Sesungguhnya CR7?
-
Demo Pakai Daster ke Istana, Aliansi Perempuan Tuntut Prabowo Turunkan Harga BBM dan Setop MBG
-
BREAKING NEWS: Kantor Dinas Pendidikan Sulsel Digeledah Kejati
Terkini
-
Aparat Jebol Pertahanan Massa Hotel Sultan, Provokator Diamankan dan Tamu Dievakuasi
-
Iran Keluarkan Ancaman Kalau Donald Trump Bohong dengan Perjanjian Damai
-
BTN dan Rumah123 Perkuat Ekosistem Properti Digital, Permudah Akses KPR dan Hunian
-
Memanas, Proses Pengosongan Lahan Hotel Sultan Diwarnai Aksi Lempar Batu
-
Bicara Rokok Murah untuk Warga Miskin Anggota DPR PAN Kena Semprot Forum Konsumen
-
Negara Rebut Paksa Lahan GBK dari Swasta, Minta 15 Bangunan Dikosongkan Serentak
-
Sempat Absen, Bos Maktour Fuad Datangi KPK untuk Diperiksa Kasus Haji
-
Kivlan Zen Ikut Kawal Eksekusi Hotel Sultan: Aparat Jangan Represif, Saya Juga Mantan Prajurit
-
Nyanyian Bos Blueray Seret Nama Dirjen Bea Cukai, KPK: Tak Akan Kami Lepaskan Begitu Saja!
-
Unik, Perjanjian Damai AS - Iran Dibuat dengan 2 Bahasa Ini