Suara.com - Politisi PPP Lena Maryana Mukti menilai Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) harus menjadi ujung tombak yang mencegah agar isu Papua tidak dibawa ke kancah Internasional. Sebab menurut Lena kekini isu Papua telah menjadi perhatian di beberapa media asing.
Hal itu dikatakan Lena dalam rapat kerja antara Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/9/2019). Lena mengungkapkan berdasar pengalamannya berkunjung ke luar negeri ternyata isu Papua telah menjadi perhatian media asing.
"Saya melihat bahwa Kemenlu harus menjadi ujung tombak untuk mencegah terjadinya internasionalisasi terhadap isu Papua. Karena kebetulan minggu lalu kami berada di luar negeri dan mengikuti perbincangan yang ditayangkan oleh Al Jazeera Stream, kemarin diangkat isu tentang Papua, dihadirkan di situ Benny Wenda dan berhadap-hadapan dengan Yenny Wahid," kata Lena.
Anggota Komisi I DPR RI itu pun menyayangkan langkah pemerintah yang melakukan pembatasan akses internet di Papua dan Papua Barat. Sebab, kata Lena, langkah pemerintah membatasi akses internet untuk menekan penyebaran berita bohong atau hoaks dan provokasi terkait isu Papua itu justru dipandang negatif oleh negara lain.
"Mengapa saya meminta bahwa Kemenlu harus berperan aktif untuk tidak diinternasionalisasinya isu West Papua ini karena tindakan yang dilakukan oleh pemerintah ini agak disayangkan dengan cara memblokir internet di Papua. Karena di luar negeri itu kemudian mjd isu yang sangat negatif. Dipakai untuk menghajar pemerintah Indonesia seolah-olah pemerintah Indonesia itu sangat otoritarian," ungkapnya.
Padahal, kata Lena, Indonesia merupakan negara yang demokratis. Bahkan, menurutnya demokrasi di Indonesia lebih maju dibandingkan di Amerika Serikat.
"Kita tahu kalau kita mengundang diplomat asing ke dalam negeri, Indonesia ini adalah negara demokrasi terbesar sekarang ini. Bahkan menurut saya, jauh lebih maju dibanding AS," tandasnya.
Berita Terkait
-
Pemimpin Kharismatik Pembebasan Papua Barat Buchtar Tabuni Ditangkap
-
Bangun Istana Negara di Papua Bisa Lebih Mahal 2 Kali Lipat dari Jakarta
-
Menteri PUPR Gelar Sayembara Desain Istana Negara di Papua
-
Sultan HB X Berharap Jokowi Segera Selesaikan Polemik Revisi UU KPK
-
Mendagri Cari Celah Hukum untuk Pemekaran Papua dan Papua Barat
Terpopuler
- Bawa Kasus Penebangan Pohon ke Jalur Hukum, Farhan Siap Lapor Gubernur Jabar dan KLH
- Putusan MK soal Kuota Internet Hangus Ubah Peta Bisnis Operator, Pakar: Paket Data Bakal Berubah
- 5 Kulkas Mini yang Murah dan Hemat Listrik, Bisa Dipakai di Kamar Kos dan Mobil
- Harta Kekayaan Iptu Setya Budi Dias, Oknum KPK Pemeras Bupati Pemalang
- 5 Sepatu Kasual Nyaman untuk Jalan Kaki di Kota, Ringan dan Empuk Dipakai Seharian
Pilihan
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
Terkini
-
Tak Hanya Penggerak Ekonomi, Industri Juga Jadi Motor Konservasi Laut
-
7 Perbedaan Parfum EDT, EDP, dan Extrait de Parfum: Daya Tahan hingga Karakter Aroma
-
IHSG Pagi Ini Melesat ke Level 6.200, Saham Diburu Investor
-
Baru Sehari Dibuat, Mural 'Tritura Baru' Mahasiswa Trisakti Dicat Hitam Petugas
-
Harga Jual Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Senin 3 Agustus 2026
-
Dari Bali hingga Sumatra, Main Hakim Sendiri Kian Marak: Krisis Kepercayaan atau Efek Populisme?
-
Prediksi Skor, Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026
-
Kurir Sabu Berkedok Kondektur Bus Ditangkap, Barang Bukti Disembunyikan di Botol Permen
-
Mati Listrik di Cirendeu Sudah Pulih, PLN Ungkap Penyebabnya
-
Minky Momo Rilis OVA Baru, Soroti Kekuatan Mimpi dan Harapan di Era Digital