Suara.com - Politisi PPP Lena Maryana Mukti menilai Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) harus menjadi ujung tombak yang mencegah agar isu Papua tidak dibawa ke kancah Internasional. Sebab menurut Lena kekini isu Papua telah menjadi perhatian di beberapa media asing.
Hal itu dikatakan Lena dalam rapat kerja antara Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/9/2019). Lena mengungkapkan berdasar pengalamannya berkunjung ke luar negeri ternyata isu Papua telah menjadi perhatian media asing.
"Saya melihat bahwa Kemenlu harus menjadi ujung tombak untuk mencegah terjadinya internasionalisasi terhadap isu Papua. Karena kebetulan minggu lalu kami berada di luar negeri dan mengikuti perbincangan yang ditayangkan oleh Al Jazeera Stream, kemarin diangkat isu tentang Papua, dihadirkan di situ Benny Wenda dan berhadap-hadapan dengan Yenny Wahid," kata Lena.
Anggota Komisi I DPR RI itu pun menyayangkan langkah pemerintah yang melakukan pembatasan akses internet di Papua dan Papua Barat. Sebab, kata Lena, langkah pemerintah membatasi akses internet untuk menekan penyebaran berita bohong atau hoaks dan provokasi terkait isu Papua itu justru dipandang negatif oleh negara lain.
"Mengapa saya meminta bahwa Kemenlu harus berperan aktif untuk tidak diinternasionalisasinya isu West Papua ini karena tindakan yang dilakukan oleh pemerintah ini agak disayangkan dengan cara memblokir internet di Papua. Karena di luar negeri itu kemudian mjd isu yang sangat negatif. Dipakai untuk menghajar pemerintah Indonesia seolah-olah pemerintah Indonesia itu sangat otoritarian," ungkapnya.
Padahal, kata Lena, Indonesia merupakan negara yang demokratis. Bahkan, menurutnya demokrasi di Indonesia lebih maju dibandingkan di Amerika Serikat.
"Kita tahu kalau kita mengundang diplomat asing ke dalam negeri, Indonesia ini adalah negara demokrasi terbesar sekarang ini. Bahkan menurut saya, jauh lebih maju dibanding AS," tandasnya.
Berita Terkait
-
Pemimpin Kharismatik Pembebasan Papua Barat Buchtar Tabuni Ditangkap
-
Bangun Istana Negara di Papua Bisa Lebih Mahal 2 Kali Lipat dari Jakarta
-
Menteri PUPR Gelar Sayembara Desain Istana Negara di Papua
-
Sultan HB X Berharap Jokowi Segera Selesaikan Polemik Revisi UU KPK
-
Mendagri Cari Celah Hukum untuk Pemekaran Papua dan Papua Barat
Terpopuler
- Aliansi BEM Bersatu: Mobil Fortuner Tiyo Ardianto Tercatat Milik Adik Letjen Purn Setyo Sularso
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- 6 Sepatu Adidas Samba Lagi Diskon 50 Persen di Website Resmi, Kesempatan Langka Separuh Harga
- Struktur Kuno Muncul Kembali di Sendang Kamulyan Trenggalek
- 7 Sunscreen Flek Hitam untuk Usia 50 Tahun ke Atas sesuai Review dan Harga
Pilihan
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
-
Ketegangan Memuncak di Hotel Sultan: Eksekusi Lahan Jadi Arena Perlawanan
-
'Sempurna Hanya Milik Allah!' Massa Gelar Aksi Damai Minta MBG Lanjut dan Sikat Koruptornya!
-
Link Live Streaming Portugal vs Kongo: Panggung Sesungguhnya CR7?
Terkini
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Harga Minyak Dunia Turun, Pemerintah Jelaskan Alasan Pertamax Belum Ikut Murah
-
Sony Sonjaya Ungkap Peran Nanik S Deyang Dalam Perkara Dugaan Korupsi MBG
-
Sony Sonjaya 'Bernyanyi', Dugaan Pengadaan CCTV Rp300 Miliar Muncul di Kasus MBG
-
Jadi Korban Hanania Grup, Uang Muka Haji Plus Davina Karamoy 10.000 USD Terancam Hangus
-
Kursi Dirut PLN Digoyang Isu Reshuffle, Danantara Beri Sinyal RUPSLB Digelar!
-
Hotel Sultan Dieksekusi, Dasco Minta Kemensetneg Akomodir Nasib Para Karyawan
-
KPK Tegaskan Tak Hentikan Penyelidikan Kasus MBG Meski Kejagung Sudah Tetapkan Tersangka
-
Usai 10 Jam Diperiksa, Sony Sonjaya Keluar dengan Kepala Tegak Tanpa Sepatah Kata
-
Direksi Baru BEI Langsung Temui DPR, Reformasi Pasar Modal dan Integritas Jadi Prioritas