Suara.com - Politisi PPP Lena Maryana Mukti menilai Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) harus menjadi ujung tombak yang mencegah agar isu Papua tidak dibawa ke kancah Internasional. Sebab menurut Lena kekini isu Papua telah menjadi perhatian di beberapa media asing.
Hal itu dikatakan Lena dalam rapat kerja antara Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/9/2019). Lena mengungkapkan berdasar pengalamannya berkunjung ke luar negeri ternyata isu Papua telah menjadi perhatian media asing.
"Saya melihat bahwa Kemenlu harus menjadi ujung tombak untuk mencegah terjadinya internasionalisasi terhadap isu Papua. Karena kebetulan minggu lalu kami berada di luar negeri dan mengikuti perbincangan yang ditayangkan oleh Al Jazeera Stream, kemarin diangkat isu tentang Papua, dihadirkan di situ Benny Wenda dan berhadap-hadapan dengan Yenny Wahid," kata Lena.
Anggota Komisi I DPR RI itu pun menyayangkan langkah pemerintah yang melakukan pembatasan akses internet di Papua dan Papua Barat. Sebab, kata Lena, langkah pemerintah membatasi akses internet untuk menekan penyebaran berita bohong atau hoaks dan provokasi terkait isu Papua itu justru dipandang negatif oleh negara lain.
"Mengapa saya meminta bahwa Kemenlu harus berperan aktif untuk tidak diinternasionalisasinya isu West Papua ini karena tindakan yang dilakukan oleh pemerintah ini agak disayangkan dengan cara memblokir internet di Papua. Karena di luar negeri itu kemudian mjd isu yang sangat negatif. Dipakai untuk menghajar pemerintah Indonesia seolah-olah pemerintah Indonesia itu sangat otoritarian," ungkapnya.
Padahal, kata Lena, Indonesia merupakan negara yang demokratis. Bahkan, menurutnya demokrasi di Indonesia lebih maju dibandingkan di Amerika Serikat.
"Kita tahu kalau kita mengundang diplomat asing ke dalam negeri, Indonesia ini adalah negara demokrasi terbesar sekarang ini. Bahkan menurut saya, jauh lebih maju dibanding AS," tandasnya.
Berita Terkait
-
Pemimpin Kharismatik Pembebasan Papua Barat Buchtar Tabuni Ditangkap
-
Bangun Istana Negara di Papua Bisa Lebih Mahal 2 Kali Lipat dari Jakarta
-
Menteri PUPR Gelar Sayembara Desain Istana Negara di Papua
-
Sultan HB X Berharap Jokowi Segera Selesaikan Polemik Revisi UU KPK
-
Mendagri Cari Celah Hukum untuk Pemekaran Papua dan Papua Barat
Terpopuler
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Pemain Keturunan Rp 20,86 Miliar Hubungi Patrick Kluivert, Bersedia Bela Timnas Oktober Nanti
- Ameena Akhirnya Pindah Sekolah Gegara Aurel Hermanyah Dibentak Satpam
- Cara Edit Foto yang Lagi Viral: Ubah Fotomu Jadi Miniatur AI Keren Pakai Gemini
- Ramai Reshuffle Kabinet Prabowo, Anies Baswedan Bikin Heboh Curhat: Gak Kebagian...
Pilihan
-
Emil Audero Jadi Tembok Kokoh Indonesia, Media Italia Sanjung Setinggi Langit
-
KPK Bongkar Peringkat Koruptor: Eselon dan DPR Kejar-kejaran, Swasta Nomor Berapa?
-
Dugaan Korupsi BJB Ridwan Kamil: Lisa Mariana Ngaku Terima Duit, Sekalian Buat Modal Pilgub Jakarta?
-
Awas Boncos! 5 Trik Penipuan Online Ini Bikin Dompet Anak Muda Ludes Sekejap
-
Menkeu Purbaya Sebut Mulai Besok Dana Jumbo Rp200 Triliun Masuk ke Enam Bank
Terkini
-
Penyidik Kejaksaan Agung Ikut Sita Aset Milik Megawati dalam Kasus Korupsi PT Sritex
-
Penyangkalan Pemerkosaan Massal 1998 Berbuntut Panjang, Fadli Zon Digugat ke Pengadilan
-
Waspada Hujan Petir! BMKG Rilis Peringatan Cuaca 12 September 2025 di Bandung hingga Pontianak
-
Prabowo Berkali-kali Nyatakan Komitmen Supremasi Sipil
-
Ada Kejanggalan, Anggota Keluarga Arya Daru Ajukan Perlindungan LPSK
-
Kronologi Penumpang Wings Air Tuding Pramugari Kuras Emas dan Dollar di Pesawat
-
Detik-detik Penumpang 'Ngamuk', Tuding Pramugari Curi Emas & Dollar di Pesawat Wings Air
-
Ada Sinyal Rahasia? Gerak-Gerik Dua Pria di Belakang Charlie Kirk Disebut Mencurigakan
-
Prabowo Setuju Bentuk Komisi Reformasi Polisi dan Tim Investigasi Independen Demo Ricuh
-
Usai Diperiksa KPK, Deputi Gubernur BI Jelaskan Aturan Dana CSR