Suara.com - Politisi PPP Lena Maryana Mukti menilai Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) harus menjadi ujung tombak yang mencegah agar isu Papua tidak dibawa ke kancah Internasional. Sebab menurut Lena kekini isu Papua telah menjadi perhatian di beberapa media asing.
Hal itu dikatakan Lena dalam rapat kerja antara Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/9/2019). Lena mengungkapkan berdasar pengalamannya berkunjung ke luar negeri ternyata isu Papua telah menjadi perhatian media asing.
"Saya melihat bahwa Kemenlu harus menjadi ujung tombak untuk mencegah terjadinya internasionalisasi terhadap isu Papua. Karena kebetulan minggu lalu kami berada di luar negeri dan mengikuti perbincangan yang ditayangkan oleh Al Jazeera Stream, kemarin diangkat isu tentang Papua, dihadirkan di situ Benny Wenda dan berhadap-hadapan dengan Yenny Wahid," kata Lena.
Anggota Komisi I DPR RI itu pun menyayangkan langkah pemerintah yang melakukan pembatasan akses internet di Papua dan Papua Barat. Sebab, kata Lena, langkah pemerintah membatasi akses internet untuk menekan penyebaran berita bohong atau hoaks dan provokasi terkait isu Papua itu justru dipandang negatif oleh negara lain.
"Mengapa saya meminta bahwa Kemenlu harus berperan aktif untuk tidak diinternasionalisasinya isu West Papua ini karena tindakan yang dilakukan oleh pemerintah ini agak disayangkan dengan cara memblokir internet di Papua. Karena di luar negeri itu kemudian mjd isu yang sangat negatif. Dipakai untuk menghajar pemerintah Indonesia seolah-olah pemerintah Indonesia itu sangat otoritarian," ungkapnya.
Padahal, kata Lena, Indonesia merupakan negara yang demokratis. Bahkan, menurutnya demokrasi di Indonesia lebih maju dibandingkan di Amerika Serikat.
"Kita tahu kalau kita mengundang diplomat asing ke dalam negeri, Indonesia ini adalah negara demokrasi terbesar sekarang ini. Bahkan menurut saya, jauh lebih maju dibanding AS," tandasnya.
Berita Terkait
-
Pemimpin Kharismatik Pembebasan Papua Barat Buchtar Tabuni Ditangkap
-
Bangun Istana Negara di Papua Bisa Lebih Mahal 2 Kali Lipat dari Jakarta
-
Menteri PUPR Gelar Sayembara Desain Istana Negara di Papua
-
Sultan HB X Berharap Jokowi Segera Selesaikan Polemik Revisi UU KPK
-
Mendagri Cari Celah Hukum untuk Pemekaran Papua dan Papua Barat
Terpopuler
- 5 Produk Viva Cosmetics yang Ampuh Atasi Flek Hitam, Harga di Bawah Rp50 Ribu
- Denada Akhirnya Akui Ressa Anak Kandung, Bongkar Gaya Hidup Hedon di Banyuwangi
- 5 Rekomendasi HP Layar AMOLED 120Hz Termurah 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- KUIS: Kalau Hidupmu Jadi Lagu, Genre Apa yang Paling Cocok?
- 5 HP Murah Alternatif Redmi Note 15 5G, Spek Tinggi buat Multitasking
Pilihan
-
Tragis! Bocah 6 Tahun Tewas Jadi Korban Perampokan di Boyolali, Ibunya dalam Kondisi Kritis
-
Pasar Modal Bergejolak, OJK Imbau Investor Rasional di Tengah Mundurnya Dirut BEI
-
5 HP Memori 128 GB di Bawah Rp2 Juta Terbaik Awal 2026: Kapasitas Lega, Harga Ramah di Kantong!
-
5 HP Murah Mirip iPhone Terbaru: Gaya Mewah Boba 3 Mulai Rp900 Ribuan!
-
Rupiah Melemah ke Rp16.786, Tertekan Sentimen Negatif Pasar Saham
Terkini
-
Wamensos Agus Jabo Tekankan Adaptivitas Siswa Sekolah Rakyat Hadapi Perubahan Zaman
-
Belum Jadi Kader Resmi, Jokowi Disebut Sudah Ajak Relawannya untuk Masuk PSI
-
PDIP Sarankan Beberapa Langkah untuk Respons Merosotnya IHSG dan Mundurnya Pejabat BEI-OJK
-
Kunjungi SRMP 1 Deli Serdang, Gus Ipul Pastikan Sekolah Rakyat Ramah Disabilitas
-
Ahmad Muzani di Harlah NU: Bangsa Ini Berutang Jasa pada Kiai dan Santri
-
Sesuai Arahan Presiden, Gus Ipul Serahkan Santunan Ahli Waris Korban Banjir Deli Serdang
-
Satu Abad NU, Gus Yahya: Persatuan Menguat Usai Dinamika yang Hebat
-
Menhan Ungkap Pertemuan Prabowo dan Tokoh Oposisi: Apa yang Dibahas?
-
Risiko Matahari Kembar di Tubuh Polri, Mengapa Kapolri Pilih Mundur Ketimbang Jadi Menteri?
-
Aktivis 98 Kritik Pernyataan 'Titik Darah Penghabisan' Kapolri: Siapa yang Mau Dihadapi?