Suara.com - Politisi PPP Lena Maryana Mukti menilai Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) harus menjadi ujung tombak yang mencegah agar isu Papua tidak dibawa ke kancah Internasional. Sebab menurut Lena kekini isu Papua telah menjadi perhatian di beberapa media asing.
Hal itu dikatakan Lena dalam rapat kerja antara Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/9/2019). Lena mengungkapkan berdasar pengalamannya berkunjung ke luar negeri ternyata isu Papua telah menjadi perhatian media asing.
"Saya melihat bahwa Kemenlu harus menjadi ujung tombak untuk mencegah terjadinya internasionalisasi terhadap isu Papua. Karena kebetulan minggu lalu kami berada di luar negeri dan mengikuti perbincangan yang ditayangkan oleh Al Jazeera Stream, kemarin diangkat isu tentang Papua, dihadirkan di situ Benny Wenda dan berhadap-hadapan dengan Yenny Wahid," kata Lena.
Anggota Komisi I DPR RI itu pun menyayangkan langkah pemerintah yang melakukan pembatasan akses internet di Papua dan Papua Barat. Sebab, kata Lena, langkah pemerintah membatasi akses internet untuk menekan penyebaran berita bohong atau hoaks dan provokasi terkait isu Papua itu justru dipandang negatif oleh negara lain.
"Mengapa saya meminta bahwa Kemenlu harus berperan aktif untuk tidak diinternasionalisasinya isu West Papua ini karena tindakan yang dilakukan oleh pemerintah ini agak disayangkan dengan cara memblokir internet di Papua. Karena di luar negeri itu kemudian mjd isu yang sangat negatif. Dipakai untuk menghajar pemerintah Indonesia seolah-olah pemerintah Indonesia itu sangat otoritarian," ungkapnya.
Padahal, kata Lena, Indonesia merupakan negara yang demokratis. Bahkan, menurutnya demokrasi di Indonesia lebih maju dibandingkan di Amerika Serikat.
"Kita tahu kalau kita mengundang diplomat asing ke dalam negeri, Indonesia ini adalah negara demokrasi terbesar sekarang ini. Bahkan menurut saya, jauh lebih maju dibanding AS," tandasnya.
Berita Terkait
-
Pemimpin Kharismatik Pembebasan Papua Barat Buchtar Tabuni Ditangkap
-
Bangun Istana Negara di Papua Bisa Lebih Mahal 2 Kali Lipat dari Jakarta
-
Menteri PUPR Gelar Sayembara Desain Istana Negara di Papua
-
Sultan HB X Berharap Jokowi Segera Selesaikan Polemik Revisi UU KPK
-
Mendagri Cari Celah Hukum untuk Pemekaran Papua dan Papua Barat
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Motor Bekas di Bawah 10 Juta Buat Anak Sekolah: Pilih yang Irit atau Keren?
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- 5 Mobil Bekas 3 Baris Harga 50 Jutaan, Angkutan Keluarga yang Nyaman dan Efisien
- Harga Mepet Agya, Intip Mobil Bekas Ignis Matic: City Car Irit dan Stylish untuk Penggunaan Harian
- 10 Mobil Bekas Rp75 Jutaan yang Serba Bisa untuk Harian, Kerja, dan Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
Terkini
-
Kasus Bupati Lampung Tengah, KPK: Bukti Lemahnya Rekrutmen Parpol
-
Era Baru Pengiriman MBG: Mobil Wajib di Luar Pagar, Sopir Tak Boleh Sembarangan
-
BGN Atur Ulang Jam Kerja Pengawasan MBG, Mobil Logistik Dilarang Masuk Halaman Sekolah
-
BGN Memperketat Syarat Sopir MBG Pasca Insiden Cilincing, SPPG Tak Patuh Bisa Diberhentikan
-
Bupati Kini Jadi 'Dirigen' Program MBG, Punya Kuasa Tutup Dapur Nakal
-
Program MBG Bikin Ibu di Lumajang Kantongi Ratusan Ribu, Ekonomi Lokal Melesat
-
Babak Penentuan Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Polisi Gelar Perkara Khusus Senin Depan
-
Kebahagiaan Orangtua Siswa SMK di Nabire Berkat Program Pendidikan Gratis
-
Sosialisasi Program Pendidikan Gratis, SMK Negeri 2 Nabire Hadirkan Wali Murid
-
BMKG Rilis Peringatan Dini Cuaca Ekstrem di Sejumlah Kota, dari Pekanbaru Hingga Banten