Suara.com - Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta menerbitkan aturan mengenai pemberian keringanan biaya balik nama kendaraan. Kebijakan ini diterapkan untuk mendorong masyarakat melakukan pembayaran pajak.
Kebijakan tersebut tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2019 Tentang Pemberian Keringanan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atas Penyerahan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Kedua dan Seterusnya.
Dalam Pergub tersebut, dijelaskan warga Jakarta yang ingin melakukan balik nama kendaraan bermotor akan diberikan potongan biaya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sebesar 50 persen dari tarif yang harus dikeluarkan. Besaran tarif menyesuaikan aturan penetapan harga balik nama tiap kendaraan.
Kepala BPRD Faisal Syafruddin mengatakan, potongan harga tersebut diberikan kepada pemilik kedua dan seterusnya yang ingin melakukan balik nama kendaraan bermotor.
"Pelayanan kebijakan ini diberikan di Kantor Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB (Samsat) di lima wilayah DKI Jakarta," ujar Faisal di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (16/9/2019).
Melalui Pergub yang tekah diteken oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, program ini akan mulai berlaku pada 16 September sampai 30 Desember 2019.
Faisal menyebut para wajib pajak kerap menunda pembayaran pajak, salah satunya kendaraan bermotor. Hal ini disebutnya menambah piutang pajak DKI yang sudah menumpuk.
"Keringanan Pajak Daerah diharapkan akan meringankan beban masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang tertunda," kata Faisal.
Baca Juga: Mudah, Ini Hitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Sepatu Adidas Diskon 60 Persen di Sports Station, Ada Adidas Stan Smith
- Kronologi Lengkap Petugas KAI Diduga Dipecat Gara-Gara Tumbler Penumpang Hilang
- 5 Moisturizer dengan Alpha Arbutin untuk Memudarkan Flek Hitam, Cocok Dipakai Usia 40-an
- 7 Sabun Muka Mengandung Kolagen untuk Usia 50-an, Bikin Kulit Tetap Kencang
- 15 Merek Ban Mobil Terbaik 2025 Sesuai Kategori Dompet Karyawan hingga Pejabat
Pilihan
-
Polemik RS dr AK Gani 7 Lantai di BKB, Ahli Cagar Budaya: Pembangunan Bisa Saja Dihentikan
-
KGPH Mangkubumi Akui Minta Maaf ke Tedjowulan Soal Pengukuhan PB XIV Sebelum 40 Hari
-
Haruskan Kasus Tumbler Hilang Berakhir dengan Pemecatan Pegawai?
-
BRI Sabet Penghargaan Bergengsi di BI Awards 2025
-
Viral Tumbler Tuku di Jagat Maya, Berapa Sebenarnya Harganya? Ini Daftar Lengkapnya
Terkini
-
Antrean Bansos Mengular, Gus Ipul 'Semprot' PT Pos: Lansia-Disabilitas Jangan Ikut Berdesakan
-
Prabowo Jawab Desakan Status Bencana Nasional: Kita Monitor Terus, Bantuan Tak Akan Putus
-
Rajiv Desak Polisi Bongkar Dalang Perusakan Kebun Teh Pangalengan: Jangan Cuma Pelaku Lapangan
-
KPK Akui Lakukan Eksekusi Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi Sesaat Sebelum Dibebaskan
-
Dongkrak Pengembangan UMKM, Kebijakan Memakai Sarung Batik di Pemprov Jateng Menuai Apresiasi
-
Gerak Cepat Athari Gauthi Ardi Terobos Banjir Sumbar, Ribuan Bantuan Disiapkan
-
Prabowo Murka Lihat Siswa Seberangi Sungai, Bentuk Satgas Darurat dan Colek Menkeu
-
Krisis Air Bersih di Pesisir Jakarta, Benarkah Pipa PAM Jaya Jadi Solusi?
-
Panas Kisruh Elite PBNU, Benarkah Soal Bohir Tambang?
-
Gus Ipul Bantah Siap Jadi Plh Ketum PBNU, Sebut Banyak yang Lebih Layak