Suara.com - DPR RI telah menetapkan anggota panitia khusus atau pansus terkait rencana pemerintah pusat untuk memindahkan ibu kota daru Jakarta ke Kalimantan Timur. Penetapan itu secara sah disepakati anggota dewan dalam Rapat Paripurna hari ini, Senin (16/9/2019).
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah yang memimpin jalannya sidang mengatakan, pembentukan pansus memang sengaja dilakukan DPR RI dalam menanggapi surat pemindahan ibu kota yang telah dikirim oleh Presiden Joko Widodo.
"Sedikit penjelasan ini ada surat masuk dari presiden maka DPR harus membuat respons terhadap surat presiden yang melampirkan semacam studi pemindahan ibu kota, lalu mekanismenya apa agar semua fraksi terlibat maka mekanismenya dibentuklah Pansus. Pansus apa namanya itu, karena ada slotnya di dalam UU MD3 maka inilah pansus untuk menanggapi surat-surat presiden tersebut," kata Fahri.
Fahri kemudian bertanya kepada anggota dewan dalam rapat paripurna ihwal persetujuan terkait penetapan 30 anggota pansus pemindahan ibu kota.
"Bisa kita sepakati ya?" ujar Fahri.
Setelah itu wakil rakyat di Senayan yang hadir sepakat menjawab setuju.
Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali menjelaskan pansus yang akan ditetapkan terkait pemindahan ibu kota baru mengenai pengkajian. Hal itu menyusul diterimanaya surat presiden ke DPR RI ihwal rencana pindah ibu kota.
"Jadi yang mau ditetapkan adalah pansus pengkajian, jadi belum UU. Kan pemerintah, presiden mengirimkan surat ke DPR beserta lampiran kajiannya, DPR meresponnya dengan membentuk pansus. Jadi besok itu adalah pansus tentang apa yang disampaikan oleh pemerintah," kata Amali kepada wartawan.
Amali menegaskan bahwa pansus hanya seputar pengkajian rencana pindah ibu kota. Kendati begitu, ia menyampaikan jika nama-nama anggota pansus sudah masuk dan akan segera dirapatkan. Adapun anggota pansus pindah ibu kota berjumlah 30 orang yang terdiri dari lintas komisi dan fraksi di DPR RI.
Baca Juga: Menjadi Lokasi Ibu Kota Baru Indonesia, Ini 5 Fakta Kalimantan Timur
Berikut susunan anggota Pansus pemindahan ibu kota yang terdiri dari lintas fraksi dan komisi di DPR RI. Namun diketahui tak ada perwakilan dari Fraksi Demokrat yang ikut dalam Pansus.
Fraksi PDIP
1. Charles honoris
2. Ihsan yunus
3. Adisatrya Suryo Sulisto
4. Indah kurnia
5. Vanda sarundajang
6. Arteria dahlan
Fraksi Golkar
7. Zainudin amali
8. Dadang Muchtar
9. Adies kadir
10. Muhidin muhammad said
11. Sarmuji
Fraksi Gerindra
12. Rahayu Djojohadikusumo
13. Bambang Haryo
14. Nizar Zahri
15. Supratman Andi Agtas
Fraksi Demokrat
(kosong)
Fraksi PAN
16. Yandri Susanto
17. A Bakri
18. Jon Erizal
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Terbaik untuk Anak Muda 2025: Irit Bensin, Stylish Dibawa Nongkrong
- 7 Rekomendasi Lipstik Mengandung SPF untuk Menutupi Bibir Hitam, Cocok Dipakai Sehari-hari
- Gibran Hadiri Acara Mancing Gratis di Bekasi, Netizen Heboh: Akhirnya Ketemu Jobdesk yang Pas!
- 7 Lipstik Halal dan Wudhu Friendly yang Aman Dipakai Sehari-hari, Harga Mulai Rp20 Ribuan
Pilihan
-
Jeje Koar-koar dan Bicara Omong Kosong, Eliano Reijnders Akhirnya Buka Suara
-
Saham TOBA Milik Opung Luhut Kebakaran, Aksi Jual Investor Marak
-
Isuzu Kenalkan Mesin yang Bisa Telan Beragam Bahan Bakar Terbarukan di JMS 2025
-
Pabrik Sepatu Merek Nike di Tangerang PHK 2.804 Karyawan
-
4 HP Baterai Jumbo Paling Murah mulai Rp 1 Jutaan, Cocok untuk Ojol!
Terkini
-
Mengapa Jakarta Selatan Kembali Terendam? Ini Penyebab 27 RT Alami Banjir Parah
-
Korupsi Pertamina Makin Panas: Pejabat Internal Hingga Direktur Perusahaan Jepang Diinterogasi
-
Mengapa Kemensos Gelontorkan Rp4 Miliar ke Semarang? Ini Penjelasan Gus Ipul soal Banjir Besar
-
Soal Progres Mobil Nasional, Istana: Sabar Dulu, Biar Ada Kejutan
-
Kenapa Pohon Tua di Jakarta Masih Jadi Ancaman Nyawa Saat Musim Hujan?
-
Tiba di Korea Selatan, Ini Agenda Presiden Prabowo di KTT APEC 2025
-
Wakapolri Ungkap Langkah Pembenahan Polri: Aktifkan Pamapta dan Modernisasi Pelayanan SPKT
-
Pernah Jadi Korban, Pramono Anung Desak Perbaikan Mesin Tap Transjakarta Bermasalah
-
Skandal Whoosh Memanas: KPK Konfirmasi Penyelidikan Korupsi, Petinggi KCIC akan Dipanggil
-
Formappi Nilai Proses Etik Lima Anggota DPR Nonaktif Jadi Ujian Independensi MKD