Sudah Terima, Ketua MK Siap Sidangkan Gugatan UU KPK

Suara.com - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menyebutkan bahwa sudah ada gugatan uji materi yang diajukan ke MK terkait dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK hasil revisi Tahun 2019.

Sebagai orang nomor satu di MK, Anwar menyebutkan lembaganya akan selalu siap untuk memproses seluruh gugatan yang masuk termasuk dengan gugatan uji materi UU KPK.

Anwar mengatakan bahwa ia mendengar bahwa sudah ada gugatan tentang UU KPK yang didaftarkan ke MK. Meski demikian ia mesti memastikan langsung untuk meyakinkan sudah ada gugatan yang masuk.

"Tadi katanya sudah ada, saya dengar sepintas sudah ada memang, cuma nanti saya cek di kantor," kata Anwar di Gedung Mahkamah Agung, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (19/9/2019).

Terkait dengan adanya prediksi banjirnya pengajuan gugatan uji materi atau judicial review untuk UU KPK has revisi Tahun 2019, Anwar menyebutkan MK akan menjalankan sesuai dengan mekanisme yang ada.

"Setiap permohonan pengajuan undang-undang apapun pasti diterima dan pasti akan disidangkan dan diputuskan oleh MK, mengenai isi putusan atau apa, pasal berapa, kita lihat nanti," tandasnya.

Mayoritas para aktivis anti korupsi mulai merencanakan untuk menggugat UU KPK hasil revisi Tahun 2019 ke MK karena dianggap banyak pasal yang malah melemahkan penindakan korupsi.

Seperti yang akan dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil. Pihak tersebut berencana untuk mengajukan mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Rencana itu akan dilaksanakan usai UU KPK telah disahkan DPR dan pemerintah.

Bentuk kekecewaan masyarakat telah disalurkan melalui pengangkatan poster bernada penolakan UU KPK di depan Gedung DPR RI. Indonesia Corruption Watch Lalola Easter mengatakan langkah lanjutan yang mulai dipikirkan oleh elemen masyarakat ialah mengajukan uji materi ke KPK.

Baca Juga: Pernah Korupsi, Menpora Era SBY No Comment soal Kasus Imam Nahrawi

"Secara formil yg paling mungkin adalah judicial review atau pengujian materi ke Mahkamah Konstitusi itu langkah yang sejauh ini masih memungkinkan dilakukan," kata Easter di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (17/9/2019).

Akan tetapi, dia menyebutkan bahwa rencana itu masih harus dibahas karena UU KPK sendiri masih hangat disahkan oleh DPR dan pemerintah. Salah satu poin yang dalam revisi UU KPK ialah adanya Dewan Pengawas KPK.

Easter mengungkapkan bahwa kehadiran Dewan Pengawas justru malah melemahkan kinerja KPK. Adanya poin yakni meminta izin penyadapan kepada Dewan Pengawas misalnya, dia mengungkapkan bahwa hal tersebut dipandang malah memperlambat efektivitas KPK dalam menuntaskan kasus korupsi.

"Mereka punya kewenangan untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan penyadapan dilakukan misalnya terus mengizinkan penyitaan atau tidak melakukan penyitaan jadi upaya-upaya paksa hukum itu di internal KPK sendiri harus melalui mekanisme dewan pengawas," katanya.