Suara.com - Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menganggap pimpinan KPK 2014-2019 sudah tidak ada lagi karena sudah menyerahkan mandat pengelolaan KPK kepada Presiden.
Pernyataan Masinton itu merujuk kepada ketiga pimpinan KPK, yakni Agus Rahardjo, Saut Situmorang, dan Laode Syarif.
"Bagi saya tiga pimpinan KPK ini sudah tidak ada karena juga sudah menyerahkan mandat," kata Masinton seperti dikutip Antara, Jumat (20/9/2019).
Menurut Masinton, saat ini ada kekosongan kepemimpinan di KPK.
Terkait hal itu, Masinton berharap Presiden Jokowi agar segera melantik Pimpinan KPK 2019-2023 yang sudah dipilih oleh DPR.
"Ini agar agenda pemberantasan korupsi di KPK tidak terhambat," katanya.
Dia mengatakn, aksi penyerahan mandat Agus, Saut dan Laode bukan saja di luar ketentuan perundang-undangan, tetapi juga menghambat agenda KPK dalam pemberantasan korupsi.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah juga menyampaikan pendapat bahwa Presiden Jokowi sebaiknya segera melantik Pimpinan KPK 2019-2023 tanpa harus menunggu masa jabatan Pimpinan KPK 2015-2019 berakhir pada Desember mendatang.
Menurut Fahri, pelantikan pimpinan KPK lebih awal tersebut tidak melanggar undang-undang.
Baca Juga: RKUHP Ditunda, Gerindra Klaim Lebih Dulu Bersikap Ketimbang Jokowi
"Pimpinan KPK baru yang telah terpilih bisa sekaligus dilantik lima-limanya. Tidak ada masalah. Secara UU itu tidak masalah. Sebab Keppres hanya mengatur kapan dia mulai," ujar Fahri.
Berita Terkait
-
Desak Agus Rahardjo Cs Angkat Koper, Pendemo Aksi Fogging Gedung KPK
-
Ricuh! Massa Aksi Demonstrasi Paksa Masuk Gedung KPK
-
Setelah Dapat Masukan PDIP, Jokowi Putuskan Tunda RKUHP
-
Pengamat: Penyerahan Mandat KPK ke Presiden Tidak Berlaku Secara Hukum
-
Sudah Serahkan Mandat ke Jokowi, Ketua KPK Masih Lantik Pejabat
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'
-
Menkeu Purbaya hingga Dirut Pertamina Mendadak Dipanggil Prabowo ke Istana, Ada Apa?