Pakai Baju Tahanan KPK dan Tangan Diborgol, Imam Nahrawi: Ini Takdir Saya

Suara.com - Eks Menpora Imam Nahrawi langsung ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah menjalani pemeriksaan sebaga tersangka kasus suap dana hibah Kemenpora Kepada KONI tahun 2018.

Imam keluar dari ruang pemeriksaan sudah menggunakan rompi oranye tahanan KPK dan tangan terborgol. Politikus PKB itu mengaku akan menghormati proses hukum yang dilakukan KPK.

"Sebagai warga negara tentu saya mengikuti proses hukum yang ada dan saya yakin hari ini takdir saya (ditahan), semua manusia akan menghadapi takdirnya," kata Imam di Lobi Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (27/9/2019).

Lebih lanjut, Imam telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah SWT. Imam pun juga meminta doa kepada orang-orang terdekatnya untuk dapat membuat dirinya tabah dalam menjalani proses hukum.

"Demi Allah, Allah itu maha baik dan takdirnya tidak pernah salah. Karenanya doakan saya, proses hukum yang sedang saya jalani. Semoga semuanya berjalan dengan baik, dan Indonesia tetap menjadi NKRI," tutup Imam sambil masuk mobil tahanan KPK.

Untuk diketahui, Imam ditahan KPK selama 20 hari pertama di Rutan Pomdam Jaya Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Dalam kasus ini Imam dan Asisten Pribadi Imam, Miftahul Ulum sudah ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya diduga sejak periode 2014 sampai 2018 meminta sejumlah uang mencapai Rp 14,7 miliar.

Setelah itu Imam diduga kembali meminta uang hingga mencapai Rp 11,8 miliar.

Baca Juga: Besok, KPK Periksa Imam Nahrawi Sebagai Tersangka Suap Dana Hibah KONI

"Sehingga total dugaan penerimaan Rp 26,5 miliar diduga merupakan commitment fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan oleh pihak KONI kepada Kemenpora tahun 2018," ujar Wakil Ketua KPK Alexander di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (18/9/2019).

Untuk tersangka Ulum sudah lebih dahulu dilakukan penahanan sejak Rabu (11/9/2019). Ulum ditahan selama 20 hari pertama di rutan KPK cabang K-4.

Ulum dan Imam Nahrawi disangkakan dengan pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 12 B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.