Puan Pegang DPR, Jokowi Bebas Kritik? Istana: Enggak Ngaruh!

Suara.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebut kritik terhadap pemerintah tetap datang bertubi-tubi meski politikus PDI Perjuangan Puan Maharani resmi memegang jabatan baru sebagai Ketua DPR RI. 

"Dalam kehidupan demokrasi, kritik itu akan datang bertubi-tubi, mau ketua DPR PDI Perjuangan atau apa, enggak ngaruh. Dan sekarang ini masyarakat memiliki kebebasan memberi kritik, kemarin juga ketua DPR dari Golkar, sama aja. Toh bagian dari Koalisi," ujar Pramono di Sekretariat Kabinet, Jakarta, Rabu (2/10/2019).

Pernyataan Pramono menyusul adanya kekhawatiran tidak adanya kritikan dari DPR karena Ketua DPR periode 2019-2024 adalah Puan Maharani yang merupakan PDI Perjuangan.

Politisi PDI Perjuangan itu pun meminta kepada masyarakat untuk memberi kepercayaan kepada anggota DPR periode 2019-2024 yang baru dilantik. Kendati demikian, tetap harus tetap mengkritik wakil rakyat tersebut.

Kata dia, sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia membebaskan siapapun untuk mengkritik. Namun ia meminta media untuk adil memberi ruang.

"Sehingga yang perlu dijaga adalah agar DPR baru sebelum bekerja, boleh dikritisi, tapi juga harus diberi kepercayaan melakukan perbaikan diri. Memang tidak gampang dalam sistem demokrasi yang sangat terbuka, semua orang bisa kritik apa saja," katanya.

"Tapi tentunya mass media juga harus secara adil memberi ruang untuk itu karena kemarin misalnya RUU KUHP, yang beredar kan lebih banyak hoax nya. Mereka belum baca substansi nya," imbuhnya.

Tak hanya itu, Pramono menuturkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sudah meminta kepada DPR untuk menunda pengesahan RKUHP.

"Tapi Presiden sudah meminta untuk penundaan dan bicara secara mendalam kepada tokoh-tokoh masyarakat mahasiswa dan perguruan tinggi, agar tidak timbul kecurigaan kembali. Pasal-pasal yang menimbulkan kontroversi lebih baik dikeluarkan. Bagaimana pun jangan ada pasal yang multi tafsir dalam pelaksanaan seperti UU ITE yang bisa multitafsir dan ini menimbulkan keresahan di masyarakat," katanya.

Baca Juga: Puan Jabat Ketua DPR, Setnov: Remisi Napi Koruptor Layak Dipertimbangkan