Suara.com - Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco mengkritisi rencana renovasi rumah dinas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mencapai Rp 2,4 miliar.
Basri menilai renovasi rumah dinas Anies yang mencapai angka miliaran menunjukkan gaya kepemimpinan kolonial.
Semestinya, kata Basri, Anies harusnya lebih memperhatikan dan prihatin akan persolan kehidupan warga Jakarta. Misalnya, masih ada beberapa warga pinggiran yang bahkan belum memiliki septic tank.
"Ini renovasi sampai Rp 2,4 miliar mau dibikin empat lantai atau gimana? Jangan menunjukkan gaya pejabat kolonial dan kemewahan di tengah keprihatinan orang banyak," kata Basri kepada wartawan Senin (7/10/2019).
Berkenaan dengan itu, Basri mengaku akan terlebih dahulu mengkaji secara detail anggaran renovasi rumah dinas Anies sebesar 2,4 miliar itu saat pembahasan dalam Badan Anggaran (Banggar) nanti.
Namun, Basri mengungkapkan bahwasanya rumah dinas itu merupakan cagar budaya yang tak perlu dilakukan renovasi secara besar-besaran.
"Yang namanya cagar budaya sebetulnya tidak boleh ada renovasi besar-besaran. Kalau rumah Rp 2,4 miliar itu renovasi besar-besaran namanya. Itu gede banget. Sedangkan cagar budaya ada aturannya. Paling yang berubah urusan taman dan interior," ungkapnya.
"Kalau Rp 2,4 miliar itu agak mencurigakan. Jangan-jangan ada apa-apanya nih," imbuhnya.
Sebelumnya, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata) DKI Jakarta berencana merehabilitasi rumah dinas Gubernur DKI Jakarta di Jalan Taman Suropati, Jakarta Pusat. Nilai anggaran pengerjaannya bahkan mencapai Rp 2,422 miliar.
Baca Juga: Anies ke Pimpinan DPRD Baru: Pemilihan Wagub DKI Harus Jadi Perioritas
Kepala Dinas Citata, Heru Hermawanto mengatakan prioritas utama pengerjaan rumah dinas Anies itu adalah pada bagian atapnya. Menurutnya atap rumah tinggal orang nomor satu di Jakarta itu sudah mulai keropos.
"Atap. Atapnya kan banyak yang mulai keropos. Interior-interior, banyak interior, atap plafon. Kalau lantai enggak karena lantainya bagus," ujar Heru saat dihubungi, Jumat (4/10) lalu.
Berita Terkait
-
Anies Renovasi Rumdin Rp 2,4 M, PDIP: Cukup Betulin Berapa Sekolah Tuh?
-
Beredar Isu Barter Kasus Lewat Foto Novel dan Anies, KPK: Hoaks!
-
Bantah Anggaran TGUPP Meningkat, Anies: Tidak Ada Perubahan
-
Sah! DPRD DKI Jakarta Punya Pimpinan Baru, PDIP Jadi 'Bos'
-
Anggota DPRD DKI Sering Telat Rapat, Uang Rakyat Hilang Rp 40 Juta Per Jam
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'