Suara.com - Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco mengkritisi rencana renovasi rumah dinas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mencapai Rp 2,4 miliar.
Basri menilai renovasi rumah dinas Anies yang mencapai angka miliaran menunjukkan gaya kepemimpinan kolonial.
Semestinya, kata Basri, Anies harusnya lebih memperhatikan dan prihatin akan persolan kehidupan warga Jakarta. Misalnya, masih ada beberapa warga pinggiran yang bahkan belum memiliki septic tank.
"Ini renovasi sampai Rp 2,4 miliar mau dibikin empat lantai atau gimana? Jangan menunjukkan gaya pejabat kolonial dan kemewahan di tengah keprihatinan orang banyak," kata Basri kepada wartawan Senin (7/10/2019).
Berkenaan dengan itu, Basri mengaku akan terlebih dahulu mengkaji secara detail anggaran renovasi rumah dinas Anies sebesar 2,4 miliar itu saat pembahasan dalam Badan Anggaran (Banggar) nanti.
Namun, Basri mengungkapkan bahwasanya rumah dinas itu merupakan cagar budaya yang tak perlu dilakukan renovasi secara besar-besaran.
"Yang namanya cagar budaya sebetulnya tidak boleh ada renovasi besar-besaran. Kalau rumah Rp 2,4 miliar itu renovasi besar-besaran namanya. Itu gede banget. Sedangkan cagar budaya ada aturannya. Paling yang berubah urusan taman dan interior," ungkapnya.
"Kalau Rp 2,4 miliar itu agak mencurigakan. Jangan-jangan ada apa-apanya nih," imbuhnya.
Sebelumnya, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata) DKI Jakarta berencana merehabilitasi rumah dinas Gubernur DKI Jakarta di Jalan Taman Suropati, Jakarta Pusat. Nilai anggaran pengerjaannya bahkan mencapai Rp 2,422 miliar.
Baca Juga: Anies ke Pimpinan DPRD Baru: Pemilihan Wagub DKI Harus Jadi Perioritas
Kepala Dinas Citata, Heru Hermawanto mengatakan prioritas utama pengerjaan rumah dinas Anies itu adalah pada bagian atapnya. Menurutnya atap rumah tinggal orang nomor satu di Jakarta itu sudah mulai keropos.
"Atap. Atapnya kan banyak yang mulai keropos. Interior-interior, banyak interior, atap plafon. Kalau lantai enggak karena lantainya bagus," ujar Heru saat dihubungi, Jumat (4/10) lalu.
Berita Terkait
-
Anies Renovasi Rumdin Rp 2,4 M, PDIP: Cukup Betulin Berapa Sekolah Tuh?
-
Beredar Isu Barter Kasus Lewat Foto Novel dan Anies, KPK: Hoaks!
-
Bantah Anggaran TGUPP Meningkat, Anies: Tidak Ada Perubahan
-
Sah! DPRD DKI Jakarta Punya Pimpinan Baru, PDIP Jadi 'Bos'
-
Anggota DPRD DKI Sering Telat Rapat, Uang Rakyat Hilang Rp 40 Juta Per Jam
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing