Suara.com - Ma'ruf Amin masih tak menyangka akan dilantik sebagai wakil presiden pada 20 Oktober 2019 mendatang. Bahkan, dia mengaku deg-deg menanti acara pelantikan bersama Joko Widodo sebagai Presiden terpilih 2019-2024.
"Hari-hari ini tentu saya agak kaget-kaget juga seperti apa nanti pelantikan itu," kata Ma'ruf di kediamannya di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/10/2019) malam.
Dia mengungkapkan perasaan itu karena pelantikan sebagai pimpinan negara ini merupakan pengalaman paling perdana. Ma'ruf mengaku tidak memiliki persiapan khusus untuk menjalani pelantikannya sebagai wakil presiden.
"Kita doakan dan kita dukung pelantikan ini supaya berjalan dengan baik tanpa adanya hal hal yang kurang kita harapkan, dan kita bisa menunjukkan bahwa bangsa ini bangsa yang telah dewasa dan punya cara berpikir ke depan yang jauh walaupun ada perbedaan, ada ketidaksamaan dalam berbagai hal menyikapi masalah," kata dia.
Diketahui, pengamanan pelantikan Joko Widodo dan Maruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden periode 2019 - 2024 bakal dijaga ketat aparat keamanan. Selain untuk Jokowi - Ma'ruf, pengamanan juga dilakukan untuk tamu negara yang hadir.
Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan pengamanan khusus untuk Jokowi - Ma'ruf akan dilakukan mulai dari keberangkatan keduanya. Politikus yang akrab disapa Bamsoet itu bahkan menjamin presiden dan wakil presiden terpilih sekaligus Wakil Presiden Jusuf Kalla bakal sampai di Gedung DPR MPR, Senayan dengan selamat tanpa gangguan apapun.
“Mulai dari titik keberangkatan presiden ke DPR hingga DPR ke istana sudah diantispasi dengan kekuatan penuh, dengan alat dan kelengkapan yang ada yang sudah disiapkan tni dan polri,” kata Bamsoet di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa siang.
Perlakuan yang sama juga diberlakukan untuk para tamu undangan dari negara-negara sahabat.
Perwakilan dari negara tersebut bakal mendapat pengamanan mulai dari sesampainya mereka di Indonesia, baik melalui Bandara Soekarno Hatta hingga Bandara Halim Perdana Kusuma.
Baca Juga: Zulkifli Sebut Pelantikan Presiden Jokowi Menabrak UUD 1945 Hasil Amandemen
“Kemudian juga penjemputan tamu-tamu negara dan penginapan. Ada yang menginap di beberapa hotel di Jakarta yang keamanannya akan ketat hingga ke Senayan untuk mengikuti pelantikan,” kata Bamsoet.
Sementara untuk anggota DPR yang membutuhkan pengawalan kata Bamsoet, nantinya juga bisa disediakan.
“Pun dengan anggota DPR diberikan pengawalan jika diperlukan agar bisa sampai ke Senayan dengan selamat,” kata dia.
Adapun tamu-tamu negara yang diundang dan dikonfirmasi hadir terdiri dari 2 kepala negara, 4 kepala pemerintahan, 9 utusan khusus dan 157 lebih duta besar.
Berita Terkait
-
Ingin Tetap Independen, Alasan Jokowi Tak Libatkan KPK Seleksi Menteri
-
Bakal Dilantik Wapres, Maruf Amin: Saya Tetap Ketua MUI Non Aktif
-
Ditanya soal Gerindra Gabung ke Pemerintah, Airlangga: Itu Domain Presiden
-
Zulkifli Sebut Pelantikan Presiden Jokowi Menabrak UUD 1945 Hasil Amandemen
-
Luhut Tak Menyoal Jika Gerindra Ingin Merapat ke Jokowi
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Pramono Anung Kukuhkan 1.005 Pelajar Jadi Duta Ketertiban: Jadi Mitra Satpol PP
-
Hormati Putusan MK, Polri Siapkan Langkah Operasional Penataan Jabatan Eksternal
-
Istana Pastikan Patuhi Putusan MK, Polisi Aktif di Jabatan Sipil Wajib Mundur
-
Polemik Internal Gerindra: Dasco Sebut Penolakan Budi Arie Dinamika Politik Biasa
-
KPK Usut Korupsi Kuota Haji Langsung ke Arab Saudi, Apa yang Sebenarnya Dicari?
-
Boni Hargens: Putusan MK Benar, Polri Adalah Alat Negara
-
Prabowo Disebut 'Dewa Penolong', Guru Abdul Muis Menangis Haru Usai Nama Baiknya Dipulihkan
-
Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, Sektor Energi hingga Kebebasan Sipil Disorot: Haruskah Reshuffle?
-
Hendra Kurniawan Batal Dipecat Polri, Istrinya Pernah Bersyukur 'Lepas' dari Kepolisian
-
400 Tersangka 'Terlantar': Jerat Hukum Gantung Ratusan Warga, Termasuk Eks Jenderal!