Suara.com - Partai Solidaritas Indonesia menilai, julukan ”gubernur rasa presiden” tak layak disematkan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Sebab, Juru Bicara DPW PSI DKI Jakarta Rian Ernest mengklaim, kinerja Anies belum terbukti. Bahkan, ia menuding kinerja Anies sementara ini justru masih setingkat wali kota.
”Ada 23 janji yang dibuat Anies saat kampanye pilkada. Tapi banyak program belum maksimal,” kata Rian Ernest, Rabu (16/10/2019).
Ia mencontohkan, Anies dulu mengampanyekan program rumah DP Rp 0 sebagai solusi agar warga Jakarta bisa memunyai tempat hunian laik.
Namun, Ernest mengklaim, program DP Rp 0 tersebut tak berhasil memenuhi kebutuhan warga. Sebab, hanya 1.790 warga yang sudah bisa memiliki rumah melalui program tersebut.
”Rumah DP Rp 0 ternyata terlampau mahal untuk langan warga kelas menengah ke bawah. Ada 1.790 warga yang bisa mendapatkan rumah dari program itu. Jumlah tersebut terlalu kecil. Ini bukan pencapaian tingkat gubernur, tapi wali kota,” kata Anies.
Selanjutnya, Rian mengungkap Anies berjanji membuka 40 ribu lapangan kerja setiap tahunnya. Namun, tidak ada data yang dilansir pemprov untuk menunjukkan jumlah pembukaan lapangan kerja tiap tahun selama kepemimpinan Anies.
"Kami berusaha mencoba melihat data di laman pktdev.jakarta.go.id, persisnya pada subkanal ‘berita’. Namun, kami tidak mendapatkan informasi yang pasti tentang hal tersebut," tuturnya.
Selain itu, Anies juga dinilai tidak merata dalam melakukan pembangunan di ibu kota. Ia mencontohkan kebijakan membangun trotoar.
Baca Juga: Disebut Gubernur Rasa Presiden, Anies: Dari Dulu Saya Fokusnya di Situ...
Sementara ini, pemprov hanya bisa membangun 134 kilometer trotoar. Padahal, total panjang trotoar yang ada sejak 2015 adalah 540 km.
"Bahkan beberapa jalanan belum difasilitasi trotoar yang layak, seperti Jalan Raya Munjul, Jakarta Timur. Karena Jakarta bukan hanya Jalan MH Thamrin dan Jalan Jenderal Sudirman," jelas Rian.
Narasi Anies soal memihak pada pejalan kaki juga dianggap Rian hanya ungkapan semu. Pejalan kaki justru dibenturkan dengan PKL yang diizinkan berjualan di trotoar.
Ia berharap, Anies baru bisa berbangga hati kalau bisa mendapatkan pencapaian yang lebih tinggi. Terlebih lagi, jumlah Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sudah jauh lebih banyak dibandingkan zaman gubernur sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
"Seharusnya dengan jumlah staf pembantu sebanyak itu, dapat menunjang kinerja lebih baik dibandingkan dengan yang tampak sekarang," kata dia.
Berita Terkait
-
Disebut Gubernur Rasa Presiden, Anies: Dari Dulu Saya Fokusnya di Situ...
-
Kenapa Anies Tak Sebar Info Kegiatan Lagi ke Wartawan?
-
Dua Tahun Menjabat Gubernur, Anies Sebut Baru 40 Persen Programnya Tuntas
-
Anies Sebut Penyebab Banjir di Jakarta karena Kontur Tanah
-
Rugikan Pengendara karena Lebarkan Trotoar, Anies: Mau Nyaman Naik Umum
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- Sunscreen Apa yang Bikin Glowing? Ini 7 Pilihan Terbaik sesuai Review dan Harga
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
Pilihan
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
-
Prabowo: Hukum Tak Boleh Dipakai untuk Balas Dendam Politik
Terkini
-
Ada Pihak Bantu Bupati Kuansing Saat OTT, KPK Sempat Kehilangan Jejak
-
Wamensos Tinjau Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen Kulon Progo, Progres Capai 91 Persen
-
Polri Diminta Kuasai KUHP-KUHAP Baru, Kepastian Hukum Jadi Taruhan
-
Korban Ledakan Kapal Aceh Hebat 2 Bertambah, 3 Taruna Meninggal Dunia
-
Diduga Didiskriminasi Sekolah, Pendidikan Siswa Disabilitas Psikososial Ini Terancam
-
Terdakwa TPPU Sebut Ada Permintaan Dana Pilpres Rp21,5 M, Nama Eks Pangdam Terseret
-
Label A-D Dinilai Membingungkan, BPOM Diminta Revisi Peraturan Nilai Gizi
-
Keras Koalisi Sipil di Hari Bhayangkara: Polisi Alat Rakyat, Bukan Partai Cokelat!
-
Parkir Ditutup Tenda Didirikan, PN Jaktim Antisipasi Massa Pendukung Sidang Perdana dr Tifa
-
Dari Pajero ke Land Cruiser, Bupati Kuansing Disebut 'Main' Jual Beli Jabatan Sejak 2021