Suara.com - Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, mantan Pangliman TNI yang kekinian menjabat sebagai Kepala Staf Presiden, masuk bursa kandidat Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan RI pada masa kepemimpinan kedua Jokowi, 2019 - 2024.
Moeldoko merupakan tokoh militer Indonesia kelahiran Desa Pesing, Kecamatan Purwoasri, Kota Kediri, Jawa Timur pada 8 Juli 1957.
Ia adalah anak bungsu dari 12 bersaudara buah pernikahan pasangan Moestaman dan Masfuah.
Semasa kecil, Moeldoko terbiasa hidup serba kekurangan, dengan ayah yang mencari nafkah dari berdagang palawija, sedangkan ibunya adalah ibu rumah tangga.
Dia mengaku pernah hidup terlunta-lunta setelah menamatkan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Jombang, Jawa Timur.
"Saya bosan miskin, sudah tidak tahan lagi saat itu. Alhamdulillah semua berubah karena saya sekolah," ujar Moeldolko di hadapan ratusan mahasiswa Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) di Jakarta, Selasa.
Dia menambahkan, kalau tidak sekolah, mungkin saat ini bekerja sebagai pengembala kambing. Namun karena ia pantang menyerah, nasibnya pun berubah menjadi lebih baik.
Moeldoko merupakan alumni Akabri 1981 dan meraih Bintang Adhi Makayasa. Sejumlah penghargaan diraih dan pada 2014 Moeldoko juga meraih gelar doktor dari Universitas Indonesia.
Moeldoko mengaku yakin pendidikan merupakan satu-satunya cara baginya untuk keluar dari lingkar kemiskinan. Oleh karenanya, Moeldoko berusaha untuk terus sekolah.
Baca Juga: Bilang Buzzer Jokowi Tak Lagi Diperlukan, Moeldoko: Mereka Merugikan
"Anda tidak akan bisa maju tanpa bekerja keras. Untuk itu harus terus bekerja keras dan pantang menyerah," pesan Moeldoko yang pernah menjabat sebagai Panglima TNI itu.
Untuk diketahui, pada tahun 1981, Moeldoko berhasil meraih pencapaian sebagai lulusan terbaik Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri), dan memperoleh penghargaan Adhi Makayasa & Tri Sakti Wiratama.
Prestasi tersebut ikut mengantarkannya ke kursi Panglima TNI 32 tahun kemudian. Melalui Sidang Paripurna DPR-RI pada Agustus 2013, sang Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), yang menjalani masa jabatan hanya tiga bulan, diangkat sebagai Panglima TNI ke-8, menggantikan Laksamana Agus Suhartono.
Setelah dua tahun menduduki posisi Panglima TNI, ia mengakhiri masa dinasnya pada 2015.
Pada 2016, Masjid Dr H Moeldoko, masjid megah yang ia dirikan dalam kompleks Islamic Center, di perbatasan kota Jombang dan Kediri, diresmikan.
Kemudian tiga tahun setelah melepas tugas kemiliteran, sang purnawirawan jenderal bintang empat diangkat sebagai Kepala Staf Kepresidenan pada Januari 2018, di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Berita Terkait
-
Selesai Susun Nama Menteri, Ini Waktu Pengumuman Kabinet Jokowi
-
LIVE : Sandiaga Uno Kembali ke Gerindra Hingga Isu Akan Jadi Menteri
-
HNW: Jokowi Cukup Puyeng Pikirkan Porsi Menteri untuk Partai Pendukung
-
Pelantikan Jokowi Banyak Tamu VVIP, Paspampres Dikerahkan Kekuatan Penuh
-
Moeldoko: Tanggal 19, KSP Sudah Off Semuanya
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
-
Hasil Drawing Play Off Piala Dunia 2026: Timnas Italia Ditantang Irlandia Utara!
Terkini
-
Gibran Wakilkan Pidato Presiden di KTT G20, Ini Alasan Prabowo Tak Pergi ke Afrika Selatan
-
Profil Irjen Argo Yuwono: Jenderal Kepercayaan Kapolri Ditarik dari Kementerian Buntut Putusan MK
-
Hadiri KTT G20 di Afsel, Gibran akan Berpidato di Depan Pemimpin Dunia
-
KPK Buka-bukaan Asal Duit Rp300 M di Kasus Taspen: Bukan Pinjam Bank, Tapi dari Rekening Penampungan
-
Harapan Driver Ojol Selepas Nasib Mereka Dibahas Prabowo dan Dasco di Istana
-
Analis: Masa Depan Politik Budi Arie Suram Usai Ditolak Gerindra dan PSI
-
Soal Anggota Polri Aktif di Kementan, Menteri Amran: Justru Sangat Membantu
-
Pigai Ajak Publik Gugat UU KUHAP ke MK Jika Khawatir dengan Isinya: Kami Dukung, Saya Tidak Takut!
-
KPK Ungkap Alasan Bobby Nasution Belum Dihadirkan di Sidang Korupsi Jalan Sumut
-
Tak Bayar Utang Pajak Rp25,4 Miliar, DJP Sandera Pengusaha Semarang: Ini Efek Jera!