Suara.com - Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, mantan Pangliman TNI yang kekinian menjabat sebagai Kepala Staf Presiden, masuk bursa kandidat Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan RI pada masa kepemimpinan kedua Jokowi, 2019 - 2024.
Moeldoko merupakan tokoh militer Indonesia kelahiran Desa Pesing, Kecamatan Purwoasri, Kota Kediri, Jawa Timur pada 8 Juli 1957.
Ia adalah anak bungsu dari 12 bersaudara buah pernikahan pasangan Moestaman dan Masfuah.
Semasa kecil, Moeldoko terbiasa hidup serba kekurangan, dengan ayah yang mencari nafkah dari berdagang palawija, sedangkan ibunya adalah ibu rumah tangga.
Dia mengaku pernah hidup terlunta-lunta setelah menamatkan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Jombang, Jawa Timur.
"Saya bosan miskin, sudah tidak tahan lagi saat itu. Alhamdulillah semua berubah karena saya sekolah," ujar Moeldolko di hadapan ratusan mahasiswa Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) di Jakarta, Selasa.
Dia menambahkan, kalau tidak sekolah, mungkin saat ini bekerja sebagai pengembala kambing. Namun karena ia pantang menyerah, nasibnya pun berubah menjadi lebih baik.
Moeldoko merupakan alumni Akabri 1981 dan meraih Bintang Adhi Makayasa. Sejumlah penghargaan diraih dan pada 2014 Moeldoko juga meraih gelar doktor dari Universitas Indonesia.
Moeldoko mengaku yakin pendidikan merupakan satu-satunya cara baginya untuk keluar dari lingkar kemiskinan. Oleh karenanya, Moeldoko berusaha untuk terus sekolah.
Baca Juga: Bilang Buzzer Jokowi Tak Lagi Diperlukan, Moeldoko: Mereka Merugikan
"Anda tidak akan bisa maju tanpa bekerja keras. Untuk itu harus terus bekerja keras dan pantang menyerah," pesan Moeldoko yang pernah menjabat sebagai Panglima TNI itu.
Untuk diketahui, pada tahun 1981, Moeldoko berhasil meraih pencapaian sebagai lulusan terbaik Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri), dan memperoleh penghargaan Adhi Makayasa & Tri Sakti Wiratama.
Prestasi tersebut ikut mengantarkannya ke kursi Panglima TNI 32 tahun kemudian. Melalui Sidang Paripurna DPR-RI pada Agustus 2013, sang Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), yang menjalani masa jabatan hanya tiga bulan, diangkat sebagai Panglima TNI ke-8, menggantikan Laksamana Agus Suhartono.
Setelah dua tahun menduduki posisi Panglima TNI, ia mengakhiri masa dinasnya pada 2015.
Pada 2016, Masjid Dr H Moeldoko, masjid megah yang ia dirikan dalam kompleks Islamic Center, di perbatasan kota Jombang dan Kediri, diresmikan.
Kemudian tiga tahun setelah melepas tugas kemiliteran, sang purnawirawan jenderal bintang empat diangkat sebagai Kepala Staf Kepresidenan pada Januari 2018, di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Berita Terkait
-
Selesai Susun Nama Menteri, Ini Waktu Pengumuman Kabinet Jokowi
-
LIVE : Sandiaga Uno Kembali ke Gerindra Hingga Isu Akan Jadi Menteri
-
HNW: Jokowi Cukup Puyeng Pikirkan Porsi Menteri untuk Partai Pendukung
-
Pelantikan Jokowi Banyak Tamu VVIP, Paspampres Dikerahkan Kekuatan Penuh
-
Moeldoko: Tanggal 19, KSP Sudah Off Semuanya
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional