News / nasional
Agung Sandy Lesmana | Muhammad Yasir
Presiden Joko Widodo mengucapkan sumpah saat dilantik menjadi presiden periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10). [ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay]

Suara.com - Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Arteria Dahlan membantah pernyataan KontraS yang menyebut Presiden Joko Widodo alias Jokowi gagal dalam menuntaskan kasus pelangggaran HAM berat masa lalu di periode pertama kepemimpinannya.

Dia justru mengkalim bahwa Jokowi memiliki komitmen yang besar dalam menuntaskan kasus pelangggaran HAM.

Arteria juga menyebut, kasus pelangggaran HAM masa lalu tidak terjadi di era kepemimpinan Jokowi. Sehingga, dia menganggap konsekuensinya Jokowi tidak bisa begitu cepat dan responsif untuk menuntaskan kasus tersebut lantaran perlu pencermatan dan kehati-hatian.

"Jadi bukannya Pak Jokowi tidak bekerja, kalau di lihat dari rekam jejaknya bagiamana upaya itu untuk selalu dihadirkan dalam konteks penyelesaian kan sudah terbukti. Tapi memang kalau ditanya hasilnya harus ada tangkapan harus ada yang diusut, nah ini yang kita katakan masih belum pas perspektifnya," kata Arteria saat dihubungi SUARA.COM, Selasa (22/10/2019).

Baca Juga: Diduga Terkait Pelangggaran HAM, Syarikat 98 Minta Jokowi Tak Pilih Prabowo

Menurut Arteria, kekinian yang terpenting ialah melihat bahwa adanya keinginan politik Jokowi dalam menuntaskan kasus pelangggaran HAM berat masa lalu. Sebab, kata dia, dalam menyelesaikan kasus pelangggaran HAM berat masa lalu bukanlah perkara mudah.

"Kami lebih berpendapat, ini kan bukan barang yang mudah, ini juga permasalahan yang harus dilakukan dengan penuh pencermatan. Penilaiannya dari sikap dan keinginan politik presiden yang begitu kuat. Mudah-mudahan juga terlihat dari jaksa agung yang dihadirkan kemudian," ujarnya.

Arteria juga menilai untuk melihat komitmen Jokowi dalam menyelesaikan kasus pelangggaran HAM berat di masa lalu dapat dilihat dari siapa figur yang dipilih Jokowi sebagai Jaksa Agung nantinya.

"Jadi teman teman gampang sekali melihat political will Presiden itu dengan cara menempatkan orang-orang yang diharapkan bisa menerobos sekat, kemudian menghancurkan barrier, dan bisa juga mencari kebenaran substantif melalui penegakkan hukum progresif," tuturnya.

"Mudah-mudahan kalau jawaban atas HAM itu kan jawabannya itu siapa Jaksa Agung yang baru, ya mudah-mudahan itu kan bisa terjawab," Arteria menambahkan.

Baca Juga: Prabowo Siap Jadi Menhan, KontraS: Semakin Runyam Masa Depan HAM

Komentar