Suara.com - Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Arteria Dahlan membantah pernyataan KontraS yang menyebut Presiden Joko Widodo alias Jokowi gagal dalam menuntaskan kasus pelangggaran HAM berat masa lalu di periode pertama kepemimpinannya.
Dia justru mengkalim bahwa Jokowi memiliki komitmen yang besar dalam menuntaskan kasus pelangggaran HAM.
Arteria juga menyebut, kasus pelangggaran HAM masa lalu tidak terjadi di era kepemimpinan Jokowi. Sehingga, dia menganggap konsekuensinya Jokowi tidak bisa begitu cepat dan responsif untuk menuntaskan kasus tersebut lantaran perlu pencermatan dan kehati-hatian.
"Jadi bukannya Pak Jokowi tidak bekerja, kalau di lihat dari rekam jejaknya bagiamana upaya itu untuk selalu dihadirkan dalam konteks penyelesaian kan sudah terbukti. Tapi memang kalau ditanya hasilnya harus ada tangkapan harus ada yang diusut, nah ini yang kita katakan masih belum pas perspektifnya," kata Arteria saat dihubungi SUARA.COM, Selasa (22/10/2019).
Menurut Arteria, kekinian yang terpenting ialah melihat bahwa adanya keinginan politik Jokowi dalam menuntaskan kasus pelangggaran HAM berat masa lalu. Sebab, kata dia, dalam menyelesaikan kasus pelangggaran HAM berat masa lalu bukanlah perkara mudah.
"Kami lebih berpendapat, ini kan bukan barang yang mudah, ini juga permasalahan yang harus dilakukan dengan penuh pencermatan. Penilaiannya dari sikap dan keinginan politik presiden yang begitu kuat. Mudah-mudahan juga terlihat dari jaksa agung yang dihadirkan kemudian," ujarnya.
Arteria juga menilai untuk melihat komitmen Jokowi dalam menyelesaikan kasus pelangggaran HAM berat di masa lalu dapat dilihat dari siapa figur yang dipilih Jokowi sebagai Jaksa Agung nantinya.
"Jadi teman teman gampang sekali melihat political will Presiden itu dengan cara menempatkan orang-orang yang diharapkan bisa menerobos sekat, kemudian menghancurkan barrier, dan bisa juga mencari kebenaran substantif melalui penegakkan hukum progresif," tuturnya.
"Mudah-mudahan kalau jawaban atas HAM itu kan jawabannya itu siapa Jaksa Agung yang baru, ya mudah-mudahan itu kan bisa terjawab," Arteria menambahkan.
Baca Juga: Diduga Terkait Pelangggaran HAM, Syarikat 98 Minta Jokowi Tak Pilih Prabowo
Berita Terkait
-
2 Hari Dilantik, Tak Ada Foto Jokowi-Maruf di Pemkot dan DPRD Kota Bekasi
-
Ditunjuk jadi Menteri, Syahrul Yasin Limpo Diminta Jokowi Pegang Pertanian
-
Jokowi Beri 2 Pos Menteri ke Prabowo, Begini Respons PDIP
-
KontraS ke Jokowi: Jangan Pilih Menkopolhukam dari Militer Orba
-
PKS soal Prabowo: Kemarin jadi Kompetitor, Sekarang Pembantu Jokowi
Terpopuler
- KPK: Perusahaan Biro Travel Jual 20.000 Kuota Haji Tambahan, Duit Mengalir Sampai...
- Selamat Datang Elkan Baggott Gantikan Mees Hilgers Bela Timnas Indonesia, Peluangnya Sangat Besar
- Jangan Ketinggalan Tren! Begini Cara Cepat Ubah Foto Jadi Miniatur AI yang Lagi Viral
- Hari Pelanggan Nasional 2025: Nikmati Promo Spesial BRI, Diskon Sampai 25%
- Maki-Maki Prabowo dan Ingin Anies Baswedan Jadi Presiden, Ibu Jilbab Pink Viral Disebut Korban AI
Pilihan
-
Media Lokal: AS Trencin Dapat Berlian, Marselino Ferdinan Bikin Eksposur Liga Slovakia Meledak
-
Rieke Diah Pitaloka Bela Uya Kuya dan Eko Patrio: 'Konyol Sih, tapi Mereka Tulus!'
-
Dari Anak Ajaib Jadi Pesakitan: Ironi Perjalanan Karier Nadiem Makarim Sebelum Terjerat Korupsi
-
Nonaktif Hanya Akal-akalan, Tokoh Pergerakan Solo Desak Ahmad Sahroni hingga Eko Patrio Dipecat
-
Paspor Sehari Jadi: Jurus Sat-set untuk yang Kepepet, tapi Siap-siap Dompet Kaget!
Terkini
-
Sejarah Panjang Gudang Garam yang Kini Dihantam Isu PHK Massal Pekerja
-
Pengamat Intelijen: Kinerja Listyo Sigit Bagus tapi Tetap Harus Diganti, Ini Alasannya
-
Terungkap! Rontgen Gigi Hingga Tato Bantu Identifikasi WNA Korban Helikopter Kalsel
-
Misteri Dosen UPI Hilang Terpecahkan: Ditemukan di Lembang dengan Kondisi Memprihatinkan
-
Dugaan Badai PHK Gudang Garam, Benarkah Tanda-tanda Keruntuhan Industri Kretek?
-
Israel Bunuh 15 Jurnalis Palestina Sepanjang Agustus 2025, PJS Ungkap Deretan Pelanggaran Berat
-
Mengenal Tuntutan 17+8 yang Sukses Bikin DPR Pangkas Fasilitas Mewah
-
IPI: Desakan Pencopotan Kapolri Tak Relevan, Prabowo Butuh Listyo Sigit Jaga Stabilitas
-
Arie Total Politik Jengkel Lihat Ulah Jerome Polin saat Demo: Jangan Nyari Heroiknya Doang!
-
Sekarang 'Cuma' Dapat Rp65,5 Juta Per Bulan, Berapa Perbandingan Gaji DPR yang Dulu?