Suara.com - Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Arteria Dahlan membantah pernyataan KontraS yang menyebut Presiden Joko Widodo alias Jokowi gagal dalam menuntaskan kasus pelangggaran HAM berat masa lalu di periode pertama kepemimpinannya.
Dia justru mengkalim bahwa Jokowi memiliki komitmen yang besar dalam menuntaskan kasus pelangggaran HAM.
Arteria juga menyebut, kasus pelangggaran HAM masa lalu tidak terjadi di era kepemimpinan Jokowi. Sehingga, dia menganggap konsekuensinya Jokowi tidak bisa begitu cepat dan responsif untuk menuntaskan kasus tersebut lantaran perlu pencermatan dan kehati-hatian.
"Jadi bukannya Pak Jokowi tidak bekerja, kalau di lihat dari rekam jejaknya bagiamana upaya itu untuk selalu dihadirkan dalam konteks penyelesaian kan sudah terbukti. Tapi memang kalau ditanya hasilnya harus ada tangkapan harus ada yang diusut, nah ini yang kita katakan masih belum pas perspektifnya," kata Arteria saat dihubungi SUARA.COM, Selasa (22/10/2019).
Menurut Arteria, kekinian yang terpenting ialah melihat bahwa adanya keinginan politik Jokowi dalam menuntaskan kasus pelangggaran HAM berat masa lalu. Sebab, kata dia, dalam menyelesaikan kasus pelangggaran HAM berat masa lalu bukanlah perkara mudah.
"Kami lebih berpendapat, ini kan bukan barang yang mudah, ini juga permasalahan yang harus dilakukan dengan penuh pencermatan. Penilaiannya dari sikap dan keinginan politik presiden yang begitu kuat. Mudah-mudahan juga terlihat dari jaksa agung yang dihadirkan kemudian," ujarnya.
Arteria juga menilai untuk melihat komitmen Jokowi dalam menyelesaikan kasus pelangggaran HAM berat di masa lalu dapat dilihat dari siapa figur yang dipilih Jokowi sebagai Jaksa Agung nantinya.
"Jadi teman teman gampang sekali melihat political will Presiden itu dengan cara menempatkan orang-orang yang diharapkan bisa menerobos sekat, kemudian menghancurkan barrier, dan bisa juga mencari kebenaran substantif melalui penegakkan hukum progresif," tuturnya.
"Mudah-mudahan kalau jawaban atas HAM itu kan jawabannya itu siapa Jaksa Agung yang baru, ya mudah-mudahan itu kan bisa terjawab," Arteria menambahkan.
Baca Juga: Diduga Terkait Pelangggaran HAM, Syarikat 98 Minta Jokowi Tak Pilih Prabowo
Berita Terkait
-
2 Hari Dilantik, Tak Ada Foto Jokowi-Maruf di Pemkot dan DPRD Kota Bekasi
-
Ditunjuk jadi Menteri, Syahrul Yasin Limpo Diminta Jokowi Pegang Pertanian
-
Jokowi Beri 2 Pos Menteri ke Prabowo, Begini Respons PDIP
-
KontraS ke Jokowi: Jangan Pilih Menkopolhukam dari Militer Orba
-
PKS soal Prabowo: Kemarin jadi Kompetitor, Sekarang Pembantu Jokowi
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan