Suara.com - Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Arteria Dahlan membantah pernyataan KontraS yang menyebut Presiden Joko Widodo alias Jokowi gagal dalam menuntaskan kasus pelangggaran HAM berat masa lalu di periode pertama kepemimpinannya.
Dia justru mengkalim bahwa Jokowi memiliki komitmen yang besar dalam menuntaskan kasus pelangggaran HAM.
Arteria juga menyebut, kasus pelangggaran HAM masa lalu tidak terjadi di era kepemimpinan Jokowi. Sehingga, dia menganggap konsekuensinya Jokowi tidak bisa begitu cepat dan responsif untuk menuntaskan kasus tersebut lantaran perlu pencermatan dan kehati-hatian.
"Jadi bukannya Pak Jokowi tidak bekerja, kalau di lihat dari rekam jejaknya bagiamana upaya itu untuk selalu dihadirkan dalam konteks penyelesaian kan sudah terbukti. Tapi memang kalau ditanya hasilnya harus ada tangkapan harus ada yang diusut, nah ini yang kita katakan masih belum pas perspektifnya," kata Arteria saat dihubungi SUARA.COM, Selasa (22/10/2019).
Menurut Arteria, kekinian yang terpenting ialah melihat bahwa adanya keinginan politik Jokowi dalam menuntaskan kasus pelangggaran HAM berat masa lalu. Sebab, kata dia, dalam menyelesaikan kasus pelangggaran HAM berat masa lalu bukanlah perkara mudah.
"Kami lebih berpendapat, ini kan bukan barang yang mudah, ini juga permasalahan yang harus dilakukan dengan penuh pencermatan. Penilaiannya dari sikap dan keinginan politik presiden yang begitu kuat. Mudah-mudahan juga terlihat dari jaksa agung yang dihadirkan kemudian," ujarnya.
Arteria juga menilai untuk melihat komitmen Jokowi dalam menyelesaikan kasus pelangggaran HAM berat di masa lalu dapat dilihat dari siapa figur yang dipilih Jokowi sebagai Jaksa Agung nantinya.
"Jadi teman teman gampang sekali melihat political will Presiden itu dengan cara menempatkan orang-orang yang diharapkan bisa menerobos sekat, kemudian menghancurkan barrier, dan bisa juga mencari kebenaran substantif melalui penegakkan hukum progresif," tuturnya.
"Mudah-mudahan kalau jawaban atas HAM itu kan jawabannya itu siapa Jaksa Agung yang baru, ya mudah-mudahan itu kan bisa terjawab," Arteria menambahkan.
Baca Juga: Diduga Terkait Pelangggaran HAM, Syarikat 98 Minta Jokowi Tak Pilih Prabowo
Berita Terkait
-
2 Hari Dilantik, Tak Ada Foto Jokowi-Maruf di Pemkot dan DPRD Kota Bekasi
-
Ditunjuk jadi Menteri, Syahrul Yasin Limpo Diminta Jokowi Pegang Pertanian
-
Jokowi Beri 2 Pos Menteri ke Prabowo, Begini Respons PDIP
-
KontraS ke Jokowi: Jangan Pilih Menkopolhukam dari Militer Orba
-
PKS soal Prabowo: Kemarin jadi Kompetitor, Sekarang Pembantu Jokowi
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Kata Pengamat Soal Rupiah Melemah: Jangan Panik, Tak Bakal Ganggu Daya Beli
-
Kemensos Siapkan Skema Transisi Dapur Mandiri Siswa Sekolah Rakyat
-
Gus Ipul Pastikan Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat Transparan
-
Tutup Program Magang Kemendagri Wamendagri Bima Arya Tekankan Pentingnya Penguatan Karakter
-
Evaluasi Rekrutmen Polri: Hapus Kuota Khusus, Libatkan Multi-aktor
-
Revitalisasi 71.744 Sekolah Tahun 2026, Mendikdasmen Siapkan Dana Rp14 Triliun
-
Peneliti Temukan Cara Ubah Kulit Kayu Eukaliptus Jadi Penangkap Polusi, Seberapa Efektif?
-
Wamendagri Bima: Tantangan Perubahan Iklim Bukan Lagi Regulasi, Tetapi Eksekusi di Daerah
-
BGN Bantah Siswa SD di Pemalang Dikeluarkan Gara-gara Kritik MBG: Itu Tidak Benar
-
LHKPN Prabowo dan 38 Pejabat Lainnya Dipertanyakan ICW, KPK: Tunggu Verifikasi