PAN Akan Berada di Luar Pemerintahan Jokowi Jika Tak Dapat Jatah Menteri

Suara.com - Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto, menyebut hingga saat ini belum ada kader partai yang diketuai Zulkifli Hasan mendapat undangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Istana Kepresidenan Jakarta. Diketahui, Jokowi tengah memanggil calon menteri di Kabinet Kerja Jilid II.

"Enggak ada. Sampai sekarang enggak ada. Enggak ada (yang dipanggil Jokowi)," kata Yandri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2019).

Yandri menilai pemilihan menteri sepenuhnya menjadi hak prerogatif Jokowi selaku presiden. Yandri juga mengklaim bahwasanya PAN sendiri tidak pernah meminta kursi menteri kepada Jokowi.

"Sekali lagi itu hak prerogatif Pak Jokowi lah. Kita tidak juga mengajukan nama, tidak lobi-lobi khusus, tidak," ujarnya.

Meski demikian, Yandri menyebut PAN bakal berada di luar pemerintahan Jokowi jika tidak dilibatkan ke dalam kabinet jilid II. Hanya, Yandri mengungkapkan bahwa PAN sendiri tidak menutup kemungkinan melakukan kerja sama dengan pemerintahan Jokowi.

"Ya otomatis kalau misalkan enggak ada menteri, atau setingkat menteri, itu otomatis di luar pemerintah. Apakah kami bekerja sama dengan Pak Jokowi? Iya, bekerja sama, bisa. Program-program Pak Jokowi yang bagus wajib kami dukung," ungkapnya.

Lebih lanjut, jika nantinya PAN berada di luar pemerintahan Jokowi, maka pihaknya tak segan mengkritik kebijakan Jokowi bila nantinya memang dinilai bertentangan. Hal itu dilakukan semata-mata sebagai bentuk kontrol terhadap pemerintah.

"Biar masyarakat melihat bahwa ada kontrol di luar pemerintah, khususnya kami-kami di parlemen," tandasnya.

Baca Juga: Foto Baru Jokowi Sempat Tak Terpasang, Wali Kota Jakut: Kemarin Saya Rapim