Suara.com - Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra, dimungkinkan menjadi Presiden RI, kalau dirinya menjadi menteri di bidang pertahanan dalam kabinet Jokowi - Maruf Amin periode 2019 - 2024.
Syamsuddin Haris, peneliti senior Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), mengatakan hal itu sesuai dengan jenjang penggantian presiden seperti diamanatkan konstitusi.
Karenanya, Syamsuddin mengakui terheran-heran Jokowi yang memberikan posisi menteri bidang pertahanan kepada Prabowo.
"Kenapa saya merisaukan itu? Sebab menhan itu satu dari tiga menteri yang disebut dalam konstitusi, Pasal 8 Ayat 3 UUD 1945," kata Syamsuddin dalam diskusi bertajuk 'Mencermati Kabinet Jokowi Jilid II' di kawasan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2019).
Dalam Pasal 8 Ayat 3 UUD 1945 dijelaskan, jika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, maka pelaksanaan tugas kepresidenan adalah menteri luar negeri, menteri dalam negeri dan menteri pertahanan secara bersama-sama.
"Apakah Jokowi tidak menyadari ini? Saya enggak tahu. Tapi menhan itu posisi yang sangat strategis," ujarnya.
Karenanya, Syamsuddin menjelaskan pentingnya seluruh elemen masyarakat mengawasi kabinet Jokowi jilid II.
Hal itu lantaran penampakan pemerintahan saat ini yang cenderung semakin kuat ketimbang oposisi mengingat baru PKS yang tetap memilih berada di luar pemerintahan.
"Kita itu siapa? Ya masyarakat sipil, LSM, harus betul-betul punya energi dan stamina cukup untuk mengingatkan pemerintah, supaya betul-betul berada di jalan yang lurus," pintanya.
Baca Juga: KontraS Tolak Prabowo Masuk Kabinet, PDIP: Yang Penting Jokowi Nyaman
Tag
Berita Terkait
-
Satu per Satu Tokoh Partai Dipanggil Jokowi, Ibas: Demokrat Menonton Saja
-
Dari Menhan Prabowo Disebut Bisa Gantikan Presiden, LIPI: Jokowi Sadar Gak?
-
KontraS Tolak Prabowo Masuk Kabinet, PDIP: Yang Penting Jokowi Nyaman
-
Airlangga Berpeluang Jadi Menko Perekonomian, Begini Kata Pengamat
-
Kelakar PAN soal Prabowo jadi Menteri: Nanti Rapat di DPR Kami Salah Sebut
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
Pilihan
-
Mauro Zijlstra Resmi Gabung Persija
-
KPK Bakal Panggil Pihak Terkait Kasus Bank BJB, Termasuk Aura Kasih?
-
Jakarta Diguyur Hujan Deras Lagi: Puluhan RT di Jaksel Kembali Terendam, Petogogan Paling Parah
-
Dugaan Skandal PT Minna Padi Asset Manajemen dan Saham PADI, Kini Diperiksa Polisi
-
Epstein Gigih Dekati Vladimir Putin Selama Satu Dekade, Tawarkan Informasi 'Rahasia AS'
Terkini
-
Terduga Pelaku Bom Molotov di SMPN 3 Sungai Raya Diamankan Polisi
-
Arief Hidayat ke Adies Kadir: Kita Harus Pertanggungjawabkan Kepada Tuhan, Tidak Bisa Seenaknya
-
Dapat Teror Karangan Bunga Berisi Intimidasi, Dokter Oky Pratama Lapor Polda Metro Jaya
-
KPK Gelar OTT Senyap di Kalsel, Siapa yang Terjaring di KPP Banjarmasin?
-
Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB: Jabatan Bergilir atau Prestasi Diplomatik?
-
Bursa Calon Ketua OJK Memanas: Misbakhun Buka Suara Soal Isu Gantikan Mahendra Siregar
-
Gayus Lumbuun Bongkar Jalur Hukum Ijazah Jokowi: Harus ke PTUN, Bukan Ranah Pidana
-
Geger! Bom Molotov Dilempar ke Sekolah di Kubu Raya
-
Prabowo 'Hardik' Negara Besar Soal Pembantaian, Pakar UMY Ungkap Target Spesifik di Baliknya!
-
Mahfud MD Soroti Kekerasan Aparat: Reformasi Polri Diserukan, Brutalitas Masih Terjadi