Suara.com - Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menilai semua partai berhak menentukan posisinya untuk menjadi oposisi atau berkoalisi dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Sebab, memberikan kontribusi terhadap bangsa bisa di dalam atau di luar pemerintahan.
Hal itu dikatakan Riza merespons pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang mengaku siap keluar dari koalisi Jokowi - Ma'ruf Amin jika tidak ada partai politik yang menjadi oposisi.
Terkait pernyataan itu, Riza pun menilai apapun keputusan Nasdem sepenuhnya menjadi hak Surya Paloh sebagai ketua partai.
"Itu hak semua partai mau di dalam, mau di luar ya. Memberikan kontribusi pada bangsa itu bisa di dalam bisa di luar," kata Riza di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2019).
Terkait hal itu, Riza mengungkapkan bahwa Partai Gerindra selama 10 tahun tetap memberikan konstruksi yang positif terhadap pemerintah meski berada di luar pemerintahan. Adapun, jika kekinian Partai Gerindra berada di dalam pemerintahan Jokowi, Riza memastikan akan tetap memberikan saran yang konstruktif bagi pembangunan bangsa.
"Partai Gerindra 10 tahun berada di luar memberikan konstruksi yang baik pada bangsa. Kalau hari ini kami berada di dalam, kami tetap memberikan masukan dan konstruksi bagi pembanguan bangsa yang konstruktif," ujarnya.
Sebagaiman diketahui, Surya Paloh menilai peluang Partai Gerindra bergabung ke dalam pemerintahan Jokowi akan semakin membuat koalisi pemerintah semakin gemuk.
Menurutnya, jika tidak ada oposisi maka pemerintahan Jokowi pun bisa berpeluang ke arah sistem otoritarian.
"Tidak baik kalau tidak ada check and balances, tak lagi oposisi, demokrasi selesai. Negara cenderung akan otoriter dan monarki," kata Surya Paloh usai pelantikan Jokowi - Ma'ruf Amin, Minggu (20/10).
Baca Juga: Posisi Menhan Disebut Jatuhkan Marwah, Gerindra: Itu Kebesaran Hati Prabowo
Bahkan, Surya Paloh pun menyampaikan, jika nantinya tidak ada lagi partai penyeimbang, NasDem tak masalah untuk keluar dari koalisi pemerintahan Jokowi-Maruf.
"Kalau tidak ada yang mau jadi oposisi, Nasdem saja jadi oposisi," katanya.
Berita Terkait
-
Nasdem Siap Jadi Oposisi, Pengamat: Itu Menandakan Kekecewaan
-
Setelah Gerindra Hijrah ke Kabinet, Hidayat Sebut PKS Tidak Akan Sendirian
-
Gerindra DKI Sebut Sandiaga Uno Masih Berhasrat Kembali Jadi Wagub Jakarta
-
Nasdem Tak Masalah Prabowo Diminta Jokowi Jadi Menteri Bidang Pertahanan
-
Surya Paloh: Kalau Tak Ada yang Mau Jadi Oposisi, Biar Nasdem Saja
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Dicopot
- Mahfud MD Terkejut dengan Pencopotan BG dalam Reshuffle Kabinet Prabowo
- Prabowo Disebut Reshuffle Kabinet Sore Ini! Ganti 4 Menteri, Menhan Rangkap Menkopolhukam
Pilihan
-
3 Kontroversi Purbaya Yudhi Sadewa di Tengah Jabatan Baru sebagai Menteri
-
Indonesia di Ujung Tanduk, Negara Keturunan Jawa Malah Berpeluang Lolos ke Piala Dunia 2026
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan Memori 256 GB, Terbaru September 2025
-
IHSG Jeblok Hingga 1 Persen di Sesi I Perdagangan Selasa Setelah Sertijab Menteri Keuangan
-
19 Tewas di Aksi Demo Anti Korupsi, Eks Persija Jakarta: Pemerintah Pembunuh!
Terkini
-
Tolak Janji Seremonial, Mahasiswa di DPR Desak Tuntutan 17+8 Dipenuhi Substantif
-
'Pikirannya Duit Melulu!' Sindiran Felix Siauw saat Pejabat Remehkan Tuntutan Rakyat 18+7
-
TAUD Rilis Data Mengejutkan: 108 Pelanggaran Hak Digital, Anak-anak Turut Jadi Korban
-
Melalui MPPDN, Mendagri Tegaskan Dukungan Terhadap Perizinan Tenaga Medis dan Kesehatan
-
Karma Instan! Viral Momen Mobil Dinas Terjebak di Jalan Rusak, Warga Cuek: Biar Merasakan
-
Sjafrie Sjamsoeddin Klaim Akan Menjabat Beberapa Bulan sebagai Menkopolkam
-
Nama Puteri Komarudin Hingga Raffi Ahmad Mencuat Isi Kursi Menpora, Ini Jawaban Bahlil
-
Sri Mulyani Nangis saat Pamit, Warganet: Enggak Perlu Kasihan, Dosanya Banyak!
-
Gibran Sambangi SBY di Cikeas, AHY: Sampaikan Selamat Ulang Tahun ke-76
-
RUU Perampasan Aset Jadi Inisiatif DPR, Menkum: Hasil Konsensus Prabowo dan Ketum Parpol