Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) optimis penanganan kasus penyiraman air keras ke wajah penyidik senior KPK Novel Baswedan yang masih menjadi misteri, bakal terungkap, meski Jenderal Tito Karnavian telah mengundurkan diri dari jabatan Kapolri.
Hal tersebut mengingat adanya instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah membentuk tim pencari fakta kasus Novel dengan tenggat waktu tiga bulan, terhitung mulai Agustus 2019.
"Kalau terkait dengan untuk penanganan perkara penyerangan terhadap Novel Baswedan, saya kira presiden kan sudah menyampaikan memberikan waktu tiga bulan ya pada saat itu dan nanti kami tunggu saja," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan pada Selasa (22/10/2019).
Febri menambahkan, KPK maupun publik masih tetap menunggu hasil instruksi Presiden Jokowi yang disampaikan kepada Polri. Febri mengemukakan, KPK membiarkan Polri yang nantinya mengumumkan hasil tim pencari fakta kasus Novel tersebut.
"Mungkin akhir bulan ini, ya atau nanti, kami lihat waktunya. Jangka waktu tiga bulan yang diberikan presiden kepada Polri sebenarnya secara institusional dan timnya kan. Kami dengar juga sudah dibentuk nanti kita tunggu hasilnya apa dari instruksi yang diberikan oleh presiden itu," tutur Febri.
Diketahui, tim teknis ini merupakan lanjutan dari temuan tim pencari fakta. Kabareskrim Polri Komjen Pol Idham Azis ditugaskan sebagai penanggung jawab tim teknis dan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Nico Afinta ditunjuk sebagai ketua tim teknis.
Tim tersebut bekerja mulai dari 1 Agustus 2019 hingga 31 Oktober 2019, sesuai perintah Presiden RI Joko Widodo yang memberikan tenggat waktu tiga bulan kepada tim teknis. Meski begitu, Mabes Polri mengatakan tidak menutup kemungkinan bila masa tugas tim teknis diperpanjang lagi.
Sementara itu diberitakan, Tito Karnavian disebut-sebut masuk dalam jajaran Kabinet Jokowi-Maruf Amin. Seperti diketahui, Tito sudah mendatangi Istana Kepresidenan memenuhi undangan Presiden Jokowi pada Senin (21/10/2019).
Baca Juga: DPR Setujui Pemberhentian Tito Karnavian Sebagai Kapolri
Berita Terkait
-
DPR Setujui Pemberhentian Tito Karnavian Sebagai Kapolri
-
LIPI: Jokowi Tagih Dulu Utang Tito soal Penyerang Novel Baswedan
-
Jenderal Tito Karnavian Mundur, Ari Dono Ditunjuk Jadi Plt Kapolri
-
Nama Tito Santer jadi Menteri, Polri: Besok Diumumkan Presiden
-
Resmi! Presiden Jokowi Berhentikan Kapolri Jenderal Tito Karnavian
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Mardiono Tanggapi Munculnya Calon Ketum Eksternal: PPP Punya Mekanisme dan Konstitusi Baku
-
Dirut BPR Jepara Artha Dkk Dapat Duit hingga Biaya Umrah dalam Kasus Kredit Fiktif
-
Muncul ke Publik Usai Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Eko Purnomo: Maaf Bikin Khawatir
-
KPK Wanti-wanti Kemenkeu soal Potensi Korupsi dalam Pencairan Rp 200 Triliun ke 5 Bank
-
Mendagri Jelaskan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta Dalam Pembangunan Daerah
-
Dukungan Mengalir Maju Calon Ketum PPP, Mardiono: Saya Siap Berjuang Lagi! Kembali PPP ke Parlemen!
-
KPK Beberkan Konstruksi Perkara Kredit Fiktif yang Seret Dirut BPR Jepara Artha
-
Peran Satpol PP dan Satlinmas Dukung Ketertiban Umum dan Kebersihan Lingkungan Diharapkan Mendagri
-
Jadilah Satpol PP yang Humanis, Mendagri Ingatkan Pentingnya Membangun Kepercayaan Publik
-
Sempat Copot Kepsek SMPN 1, Wali Kota Prabumulih Akui Tak Bisa Kontrol Diri