Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak melarang jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 untuk merangkap sebagai ketua umum partai politik ataupun pengurus partai.
Alasannya, kata Jokowi dari pengalamannya memimpin kabinet lama, para menterinya yang merangkap jabatan bisa membagi waktu antara bekerja di pemerintahan dan bertugas di partai politik.
"Dari pengalaman lima tahun kemarin, baik ketua maupun yang bukan ketua partai, saya melihat yang paling penting adalah bisa membagi waktu dan ternyata juga tidak ada masalah," ujar Jokowi usai melantik jajaran Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019).
Karena itu kata Jokowi, dirinya tak melarang jajaran kabinetnya yang menjadi pengurus partai untuk merangkap jabatan.
"Dari pengalaman itu lah, kita memutuskan bahwa baik ketua partai maupun yang ada di struktur partai bisa merangkap," ucap Jokowi.
Untuk diketahui, sejumlah menteri kabinet Jokowi merangkap jabatan sebagai pengurus partai.
Mereka adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (Ketua Umum Partai Gerindra), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato (Ketum Partai Golkar), dan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa (Plt Ketua Umum PPP),
Kemudian Menteri Komunikasi dan Informatika Jhonny G. Plate (Sekretaris Jenderal Partai Nasdem), Menteri Sosial Juliari Batubara (Wakil Bendahara Umum PDI Perjuangan), Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah (Wakil Ketua Umum PKB), 
Menteri Desa Abdul Halim Iskandar (Ketua DPW PKB Jawa Timur), dan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali (Ketua DPP Golkar).
Baca Juga: Tak Lagi Dipilih Jokowi, Wiranto: Gak Masalah, Saya 4 Kali Jabat Menteri
Berita Terkait
- 
            
              Tak Lagi Dipilih Jokowi, Wiranto: Gak Masalah, Saya 4 Kali Jabat Menteri
 - 
            
              Ucapan Perdana Prabowo Habis Dilantik jadi Menhan: Saya Belajar Dulu
 - 
            
              Jabatan Menhan Diambil Alih Prabowo, Ryamizard: Saya Ingin Nyangkul
 - 
            
              Kasih Selamat ke Menteri Baru Jokowi, JK: Kita Nilai Setelah 5 Tahun
 - 
            
              PKS soal Prabowo: Kemarin jadi Kompetitor, Sekarang Pembantu Jokowi
 
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
 - 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
 - 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
 - 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
 - 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
 
Pilihan
- 
            
              Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
 - 
            
              Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
 - 
            
              Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
 - 
            
              Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
 - 
            
              Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
 
Terkini
- 
            
              Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
 - 
            
              KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
 - 
            
              Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
 - 
            
              Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
 - 
            
              Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
 - 
            
              Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting
 - 
            
              BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Komitmen Pemerintah Dalam Program 10 Ribu Hunian Layak Bagi Pekerja
 - 
            
              PLN Resmikan Dua SPKLU Center Pertama di Jakarta untuk Dorong Ekosistem Kendaraan Listrik
 - 
            
              Koalisi Masyarakat Sipil Gugat UU TNI, Tolak Ekspansi Militer ke Ranah Sipil
 - 
            
              KPK Sita Uang Miliaran Rupiah dalam OTT Gubernur Riau Abdul Wahid