Suara.com - Yasonna Laoly masih dipercaya Presiden Joko Widodo untuk menjabat Menteri Hukum dan HAM untuk periode 2019-2024.
Terkait pelantikannya itu, Yasonna mengaku belum ada pembahasan soal rencana penerbitan Perppu KPK yang diinstruksikan oleh Presiden Jokowi.
"Saya belum sampai ke situ ya (Perppu KPK)," kata Yasonna di Gedung Kemenkumham, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2019).
Diketahui, Jokowi sempat berencana akan menerbitkan Perppu pengganti UU KPK hasil revisi yang mulai diberlakukan pada 17 Oktober 2019 lalu.
Selain UU KPK, bahwa DPR RI bersama pemerintah turut tengah membahas sejumlah revisi seperti RKUHP. Meski begitu, Yasonna menyebut itu masih dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di DPR RI.
"Nanti kami lihat dulu, itu kan harus masuk Prolegnas dulu kan, nanti kita lihat Prolegnas, kami bahas nanti," tutup Yasonna.
Sebelumnya, mahasiswa dan pelajar beberapa waktu lalu melakukan aksi unjuk rasa untuk merespons adanya pengesahan revisi UU KPK. Gelombang protes itu pun meluas ke wilayah di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta.
Alasan demonstrasi itu dilakukan lantaran UU KPK hasil revisi di DPR RI itu dianggap telah melemahkan kewenangan KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi.
Baca Juga: Prabowo Rangkap Jabatan, Gerindra: Jokowi Tak Melarang Asal Bagi Waktu
Berita Terkait
-
Berharap Jokowi Terbitkan Perppu KPK, Pukat UGM Siap Bantu Landasan Hukum
-
Kirim Gugatan ke MK, BEM Uinsa: Tak Perlu Desak Jokowi Keluarkan Perppu KPK
-
Jokowi Belum Keluarkan Perppu KPK, Istana: Mari Debat sampai Berbusa di MK
-
Desak Perppu KPK, Perempuan Indonesia Kirim Surat ke Jokowi
-
Ketimbang Perppu KPK, Jokowi Disarankan Ajukan Legislative Review
Terpopuler
- 18 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 September: Klaim Pemain 108-112 dan Hujan Gems
- Thom Haye Akui Kesusahan Adaptasi di Persib Bandung, Kenapa?
- Rekam Jejak Brigjen Helfi Assegaf, Kapolda Lampung Baru Gantikan Helmy Santika
- Saham DADA Terbang 2.000 Persen, Analis Beberkan Proyeksi Harga
- Ahmad Sahroni Ternyata Ada di Rumah Saat Penjarahan, Terjebak 7 Jam di Toilet
Pilihan
-
Profil Agus Suparmanto: Ketum PPP versi Aklamasi, Punya Kekayaan Rp 1,65 Triliun
-
Harga Emas Pegadaian Naik Beruntun: Hari Ini 1 Gram Emas Nyaris Rp 2,3 Juta
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
Terkini
-
Indef Sebut Tantangan Perbankan Ada di Daya Beli, Bukan Soal Likuiditas
-
5 Fakta Kartu Liputan Wartawan Dicabut Gara-gara Tanya MBG ke Prabowo
-
Kronologi WNI Ditangkap Polisi Jepang Karena Pencurian Tas Seharga Hampir 1 Miliar
-
Aktivis Jogja 'Diculik' Aparat, YLBHI: Ini Penangkapan Ilegal dan Sewenang-wenang!
-
Tak Mau PPP Terbelah, Agus Suparmanto Sebut Klaim Mardiono Cuma Dinamika Biasa
-
Zulhas Umumkan 6 Jurus Atasi Keracunan Massal MBG, Dapur Tak Bersertifikat Wajib Tutup!
-
Boni Hargens: Tim Transformasi Polri Bukan Tandingan, Tapi Bukti Inklusivitas Reformasi
-
Lama Bungkam, Istri Arya Daru Pangayunan Akhirnya Buka Suara: Jangan Framing Negatif
-
Karlip Wartawan CNN Dicabut Istana, Forum Pemred-PWI: Ancaman Penjara Bagi Pembungkam Jurnalis!
-
AJI Jakarta, LBH Pers hingga Dewan Pers Kecam Pencabutan Kartu Liputan Jurnalis CNN oleh Istana