Suara.com - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Bergerak (Ampera) menggelar aksi demonstrasi di depan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2019).
Aksi tersebut digelar salah satunya menuntut agar pemerintah tidak menggunakan pendekatan militerisme dalam menangani persolan di tanah Papua.
Pantauan SUARA.COM di lokasi setidaknya ada sekitar puluhan mahasiswa yang ikut dalam aksi tersebut. Mereka tampak membawa sejumlah atribut berupa bendera Merah Putih dan sepanduk bertuliskan 'Galang Persatuan Pemuda Bersama Rakyat Lawan Segala Kebijakan Fasis Jokowi - Ma'ruf'.
Dalam aksi tersebut mereka pun sempat menyanyikan yel-yel. Salah satunya terdengar ucapan yang menyebut 'Jokowi fasis'.
"Jokowi fasis, Jokowi fasis, Jokowi fasis," teriak mahasiswa.
Bayu Sangkala salah satu orator mengatakan alasan pihaknya menyebut Presiden Joko Widodo alias Jokowi fasis. Sebab, menurut Bayu pemerintahan Jokowi kekinian merupakan rezim pengabdi imperialisme dan cenderung melakukan penindasan terhadap rakyat.
"Rezim Jokowi, merupakan rezim pengabdi setia imperialisme. Kemudian yang terjadi di Indonesia, berbagai skema penghisapan rakyat," tutur Bayu.
Di sisi lain, Bayu juga mengungkapkan bahwa pemerintahan Jokowi kekinian lebih menggunakan pendekatan militerisme dalam menangani persoalan di tanah Papua. Hal itu dinilai bertentangan dengan sistem demokrasi di Indonesia.
"Kondisi kekerasan yang terjadi di Wamena hingga saat ini belum menemui kejelasan dihadapan publik, arus telekomunikasi yang dicabut di tanah Papua merupakan bentuk anti demokrasi terhadap rakyat Papua," tandasnya.
Baca Juga: AHY Ditolak Jokowi Jadi Menteri? Demokrat: Kami Tak Pernah Ajukan
Berikut 10 tuntutan mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana:
- Jalankan Reforma Agraria Sejati.
- Hentikan bencana asap yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan serta berikan pengobatan gratis terhadap korban asap.
- Tolak RUU Pertanahan.
- Tolak UU KPK.
- Tolak RUU Ketenagakerjaan.
- Tarik Mundur Militer dari tanah Papua dan hentikan operasi militer di Papua.
- Berikan hak demokratis bagi rakyat Papua.
- Berikan akses seluas-luanya bagi rakyat untuk menempuh pendidikan. terkhusus anak klaa buruh di perkotaan dan anak kaum tani di pedesaan.
- Tolak kenaikan iuran BPJS.
- Berikan lapangan pekerjaan yang pasti bagi tenaga produktif.
Berita Terkait
-
Projo Batal Ngambek usai Dapat Jabatan Wamen, Respons Menohok Seknas Jokowi
-
Water Cannon dan Barracuda Disiagakan Jelang Aksi Mahasiswa di Depan Istana
-
Mahasiwa akan Demo di Depan Istana Hari Ini, Polisi Siagakan 9.000 Personel
-
Sehari Dilantik, Jokowi Sudah Didemo Mahasiswa dari BEM Seluruh Indonesia
-
Mahasiswa Bergerak Lagi Usai Jokowi Dilantik, Hari Ini Bakal Geruduk Istana
Terpopuler
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
Terkini
-
Bobol BPJS Rp21,7 Miliar Pakai Klaim Fiktif, Kejati DKI Tangkap Tersangka berinisial RAS
-
Mengapa Penanganan Banjir Sumatra Lambat? Menelisik Efek Pemotongan Anggaran
-
Atasi Krisis Air, Brimob Polri Targetkan 100 Titik Sumur Bor untuk Warga Aceh Tamiang
-
Mendikdasmen Pastikan Guru Korban Bencana di Sumatra Dapat Bantuan Rp2 Juta
-
Masalah Lingkungan Jadi PR, Pemerintah Segera Tertibkan Izin Kawasan Hutan hingga Pertambangan
-
Dua Hari Berturut-turut, KPK Dikabarkan Kembali Tangkap Jaksa Lewat OTT
-
LPSK Tangani 5.162 Permohonan Restitusi, Kasus Anak Meroket Tajam
-
Upaya Roy Suryo cs Mentah di Polda Metro Jaya, Status Tersangka Ijazah Jokowi Final?
-
Jurus 'Sapu Jagat' Omnibus Law Disiapkan untuk Atur Jabatan Polisi di Kementerian
-
Dakwaan Jaksa: Dana Hibah Pariwisata Sleman Diduga Jadi 'Bensin' Politik Dinasti Sri Purnomo