Polisi ke Massa Aksi Gerakan Indonesia Memanggil: Hati-hati Ada Provokator

Suara.com - Sejumlah mahasiswa, buruh, dan tani yang tergabung dalam aksi Gerakan Indonesia Memanggil masih bertahan di sekitar Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2019) malam. Ada '7+1 tuntutan Reformasi Dikorupsi' yang disampaikan dalam aksi tersebut.

Pantauan Suara.com sekitar pukul 17.50 WIB, massa aksi masih bertahan. Beberapa massa pun sempat berusaha merusak kawat berduri yang membatasi akses Jalan Medan Merdeka Barat menuju Istana Merdeka.

Salah satu aparat kepolisian dari mobil komando sempat mengingatkan massa aksi Gerakan Indonesia Memanggil agar tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang hendak memprovokasi aksi yang sedianya berjalan damai.

"Hati-hati Provokator. Saya melihat ada pihak-pihak provokator bukan mahasiswa bukan buruh. Jangan sampai aksi kalian disusupi. Hati hati, siapkan border," ujar salah satu aparat kepolisian dari mobil komando.

Kekinian beberapa personel kepolisian pun tampak bersiaga guna mengantisipasi aksi berujung kericuhan. Setidaknya ada dua unit kendaraan taktis jenis water canon yang telah bersiaga dibalik kawat berduri yang sempat dirusak massa.

Sebelumnya, gelombang massa mahasiwa, buruh dan tani yang tergabung dalam Gerakan Indonesia Memanggil tiba dari arah Bundaran Hotel Indonesia menuju arah sekitar Patung Kuda. Mereka tampak kompak mengenakan pakaian berwarna merah.

Selain itu tampak pula beberapa atribut yang dibawa mereka. Salah satunya bendera hitam bertuliskan #ReformasiDikorupsi.

Dalam aksi tersebut setidaknya ada 7+1 tuntutan yang mereka sampaikan. Adapun '7+1 tuntutan Reformasi Dikorupsi' itu diantaranya;

Pertama: Cabut dan kaji ulang RKUHP, RUU Pertambangan Minerba, RUU Pertanahan, RUU Permasyarakatan, RUU Ketenagakerjaan, RUU SDA; Terbitkan Perppu KPK; dua Sahkan RUU PKS dan PRT

Baca Juga: Tak Percaya Polri, Mahasiswa Desak Jokowi Buat Tim Usut Kasus Randi - Yusuf

Kedua: Batalkan Pimpinan KPK bermasalah pilihan DPR

Ketiga: Tolak TNI-Polri menempati jabatan sipil

Keempat: Stop militerisme di Papua dan daerah lain, bebaskan tahanan politik Papua segera, serta membuka akses jurnalis di tanah Papua

Kelima: Hentikan kriminalisasi aktivis dan jurnalis

Keenam: Hentikan pembakaran hutan di Indonesia yang dilakukan oleh korporasi dan pidanakan korporasi pembakaran hutan serta cabut izinnya

Ketujuh: Tuntaskan pelangggaran HAM dan adili penjahat HAM termasuk yang duduk di lingkaran kekuasaan, pulihkan hak-hak korban segera

+1: Pemerintah harus bertanggungjawab atas korban luka dan meninggal terhadap massa aksi pada tanggal 23-30 September 2019 dan aktivis pro demokrasi yang dikriminalisasi dengan membentuk tim penyelidikan independen di bawah naungan Komnas HAM.