Suara.com - Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Indonesia Memanggil mulai merusak kawat berduri yang membatasi Jalan Medan Merdeka Barat menuju Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2019). Mereka tampak menginjak-injak kawat berduri tersebut dengan kaki.
Pantauan SUARA.COM, beberapa massa aksi Gerakan Indonesia Memanggil tampak berdiri di depan kawat berduri yang membatasi Jalan Medan Merdeka Barat menuju Istana Merdeka. Mereka lantas merusak kawat tersebut secara perlahan dengan tangan yang dialasi dengan poster untuk menghindari luka.
Selanjutnya, setelah beberapa kawat berduri tersebut rusak mereka pun langsung menginjak-injak dengan kaki. Beberapa massa yang lain juga terlihat memukuli kawat dengan bambu hingga melempari dengan barrier.
Salah satu mahasiswa tampak berteriak kepada personel kepolisian yang bersiaga di balik kawat berduri tersebut. Mahasiswa tersebut berteriak bahwasanya mereka ingin menuju ke Istana Merdeka.
"Kami pengin aksi di Istana bukan di sini," ujarnya.
Sementara itu, personel kepolisian yang berjaga tampak merekam video ke arah sekelompok massa yang berusaha merusak kawat berduri.
"Videoin aja pak videon terus nanti ditangkap," ujar salah satu massa.
Kendati begitu, salah seorang orator tampak berusaha untuk menenangkan massa. Mereka meminta agar massa aksi Gerakan Indonesia Memanggil tetap menjaga kondusifitas.
"Harap tenang jaga kondusifitas," perintahnya.
Baca Juga: Ingin Mengenal Kantor Barunya, Alasan Mahfud MD Belum Bahas Perppu KPK
Diketahui, gelombang massa mahasiwa, buruh dan tani yang tergabung dalam Gerakan Indonesia Memanggil tiba dari arah Bundaran Hotel Indonesia menuju arah sekitar Patung Kuda. Mereka tampak kompak mengenakan pakaian berwarna merah.
Selain itu tampak pula beberapa atribut yang dibawa mereka. Salah satunya bendera hitam bertuliskan #ReformasiDikorupsi.
Dalam aksi tersebut setidaknya ada 7+1 tuntutan yang mereka sampaikan. Adapun '7+1 tuntutan Reformasi Dikorupsi yang di antaranya yakni mendesak Jokowi untuk menerbitkan Perppu KPK dan Batalkan Pimpinan KPK bermasalah pilihan DPR.
Berita Terkait
-
Tembak Mati Mahasiswa saat Demo di Kendari, 6 Polisi Dinyatakan Bersalah
-
Presiden BEM UI Lempar Almamater di Aksi Gerakan Indonesia Memanggil
-
Long March dari Bundaran HI, Massa Berkaos Merah Menyemut di Patung Kuda
-
Hari Sumpah Pemuda, Buruh dan Mahasiswa Geruduk Istana Merdeka
-
Bergerak ke Patung Kuda, Mahasiswa Teriaki Jokowi Fasis
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
Ivar Jenner Gabung Dewa United! Sudah Terbang ke Indonesia
-
3 Emiten Lolos Pemotongan Kuota Batu Bara, Analis Prediksi Peluang Untung
-
CV Joint Lepas L8 Patah saat Pengujian: 'Definisi Nama Adalah Doa'
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
Terkini
-
Di Balik Polemik: Mengapa Reformasi Polri di Bawah Presiden Dipilih Komisi III DPR?
-
Kemenag Pastikan Tunjangan Guru Lulusan PPG 2025 Cair Maret 2026 Jelang Lebaran
-
Bukan Sekadar Rusak! Misteri Galian Kabel Jadi Biang Kerok Jalan Margasatwa Raya Bolong Terus
-
Feri Amsari Curiga Banyak Kasus Korupsi Dimunculkan oleh Kekuasaan
-
Program Makan Bergizi Gratis Tuai Pujian UNICEF: Jangkau 60 Juta Orang, Sasar Masa Depan Papua
-
BPJS PBI Dinonaktifkan Sepihak, Pasien Gagal Ginjal Terkendala Cuci Darah: Ini Alasannya
-
Pakar Beberkan Alasan KPK Kehilangan Masa Keemasannya
-
Alarm Nasional! Siswa SMP Bom Molotov Sekolah, Komisi X Panggil Mendikdasmen Bahas Radikalisme
-
Amanah Bangsa Palestina di Balik Prabowo Boyong Indonesia ke BoP, Mengapa?
-
Kuasa Hukum Bupati Jember Beberkan Hak Finansial Wabup Capai Hampir Setengah Miliar