Suara.com - Pemprov DKI Jakarta sempat menganggarkan Rp 5 miliar untuk pengadaan jasa promosi atau influencer pariwisata di Ibu Kota. Namun anggaran itu saat ini telah dibatalkan.
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, Edy Junaedi mengatakan, anggaran tersebut sudah dialihkan untuk keperluan ajang balap mobil listrik, Formula E. Menurutnya penganggaran tersebut juga sudah dibatalkan sejak lama.
"Iya dah lama itu (anggaran dibatalkan). Oktober itu kan sudah kita geser itu ke Formula E," ujar Edy di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2019).
Selain itu, Edy menjelaskan pihaknya mengurungkan niat menggunakan influencer karena memiliki rencana lain yakni kolaborasi dan memaksimalkan sosial media. Menurutnya, dengan cara itu anggaran yang digunakan tidak terlalu banyak.
"Setelah kita lihat ternyata anggaran kita ada yang tidak cukup dan kita juga bisa kolaborasi tanpa harus mengeluarkan APBD yang sudah kita putuskan untuk dihapus," katanya.
Ia mengatakan, awalnya anggaran sebesar Rp 5 miliar itu tidak hanya untuk influencer, melainkan ada beberapa kegiatan lain. Contohnya, salah satu tujuannya adalah dengan mengundang blogger, vlogger, penulis dan membuat semacam lomba untuk mempromosikan pariwisata di Jakarta.
Nantinya influencer yang memberi pengaruh paling besar pada pariwisata Jakarta akan diberi hadiah. Namun rencana ini dibatalkan karena sudah ada metode yang lain.
Di dalam (anggaran) isinya itu. Tapi ternyata kita berpikir ada metode lain yang efisien. Makanya itu enggak kita gunakan," katanya.
Rincian soal anggaran untun influencer itu tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020. Tertulis di dokumen, anggaran itu bertujuan untuk mendatangkan lima influencer.
Baca Juga: Anies-FIA Sepakat Formula E Jadi Senjata Melawan Perubahan Iklim
Sesuai dokumen itu, program kegiatannya adalah penyelenggaraan aktivitas promosi pariwisata dan budaya melalui media sosial. Kegiatan ini memiliki sasaran jumlah influencer aktivitas promosi pariwisata dan budaya melalui media sosial.
Total rincian anggarannya adalah Rp 5.008.691.930. Jumlah tersebut lantas membuat heboh karena informasinya tersebar di media sosial.
Berita Terkait
-
KUA-PPAS DKI Disebut Tak Transparan, PSI Desak Tito Beri Anies Kartu Kuning
-
Eco Moving, Salah Satu Pesan PLN Menyambut Hari Listrik ke-74
-
Gubernur Anies Ajak Warga Kolaborasi Perbaiki Kualitas Udara Jakarta
-
Jadi Lokasi Santai Warga, Ini Sebaran Taman Kota di Jakarta
-
Angka Kekerasan Perempuan dan Anak Turun, Ini Sejumlah Upaya Pemprov DKI
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting