Suara.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk memberikan kartu kuning kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Desakan tersebut disampaikan, lantaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dituding tidak transparan dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.
Kartu kuning sendiri memiliki arti peringatan bagi yang menerimanya. Menurut Juru Bicara PSI Rian Ernest, soal transparansi anggaran harus menjadi perhatian serius Mendagri.
"PSI DKI Jakarta meminta Pak Mendagri, Pak Tito Karnavian agar segera memberikan kartu kuning kepada gubernur Anies Baswedan," ujar Rian di gedung DPRD DKI, Senin (28/10/2019).
Rian menjelaskan, sejak anggota DPRD DKI dilantik 26 Agustus lalu, pihaknya belum melihat KUA-PPAS ini. Bahkan, Rian mengaku pihaknya sudah melakukan tindakan dengan meminta agar rancangan anggaran segera dipublikasikan.
"Kita sudah pernah bersurat secara formal sejak awal Agustus meminta data rinci, data komponen. Sampai hari ini kita tidak disediakan juga," jelas Rian.
KUA-PPAS ini harus segera dibahas di DPRD untuk menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2020. Karena, akhir November DPRD harus mengetuk palu soal anggaran ini.
"Lebih mirisnya lagi, kita tahu tenggat waktu pembahasan APBD 2020 hanya tinggal satu bulan untuk membahas KUA-PPAS dan juga APBD. Di saat kita tahu idealnya untuk membahas ini bisa tiga sampai empat bulan," kata Rian.
Baca Juga: Belum Publikasi KUA-PPAS, Anies: Masih Sesuaikan Pengeluaran dan Pemasukan
Berita Terkait
-
Belum Publikasi KUA-PPAS, Anies: Masih Sesuaikan Pengeluaran dan Pemasukan
-
KUA-PPAS 2020 Disebut Tidak Transparan, Anies: Itu Giring Opini, Gak Sehat
-
Pemprov DKI Klaim Pembahasan KUA PPAS Tak Ditutup-tutupi
-
Ahok Publikasikan Pembahasan KUA-PPAS 2016 ke Jakarta.go.id
-
Pembahasan Revisi KUA-PPAS DKI Ditargetkan Kelar Medio Desember
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Jaminan Laga Seru! Ini Link Live Streaming Bayern Munchen vs Chelsea
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
-
Kursi Menteri BUMN Kosong, Siapa Pengganti Erick Thohir?
Terkini
-
Hitung Mundur Dimulai? Analis Sebut Kapolri Diganti Usai Hari TNI, Ini Sinyalnya
-
DPRD 'Geruduk' Parkir Ilegal di Jaktim, Dua Lokasi Disegel Paksa, Potensi Pajak Miliaran Bocor
-
'Keterangan Anda Berubah!' Detik-detik Saksi PT Poison Ditegur Hakim di Sidang Sengketa Tambang
-
Saatnya 'Perbarui' Aturan Main, DPR Genjot Revisi Tiga UU Kunci Politik
-
Noel Dikabarkan Mau Jadi Justice Collaborator, KPK: Belum Kami Terima
-
Jejak Korupsi Noel Melebar, KPK Bidik Jaringan Perusahaan PJK3 yang Terlibat Kasus K3
-
Anggotanya Disebut Brutal Hingga Pakai Gas Air Mata Kedaluarsa Saat Tangani Demo, Apa Kata Kapolri?
-
Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
-
Dikabarkan Hilang Usai Demo Ricuh, Bima Permana Ditemukan di Malang, Polisi: Dia Jualan Barongsai
-
Berawal dari Rumah Gus Yaqut, KPK Temukan Jejak Aliran Dana 'Janggal' ke Wasekjen Ansor