Suara.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk memberikan kartu kuning kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Desakan tersebut disampaikan, lantaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dituding tidak transparan dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.
Kartu kuning sendiri memiliki arti peringatan bagi yang menerimanya. Menurut Juru Bicara PSI Rian Ernest, soal transparansi anggaran harus menjadi perhatian serius Mendagri.
"PSI DKI Jakarta meminta Pak Mendagri, Pak Tito Karnavian agar segera memberikan kartu kuning kepada gubernur Anies Baswedan," ujar Rian di gedung DPRD DKI, Senin (28/10/2019).
Rian menjelaskan, sejak anggota DPRD DKI dilantik 26 Agustus lalu, pihaknya belum melihat KUA-PPAS ini. Bahkan, Rian mengaku pihaknya sudah melakukan tindakan dengan meminta agar rancangan anggaran segera dipublikasikan.
"Kita sudah pernah bersurat secara formal sejak awal Agustus meminta data rinci, data komponen. Sampai hari ini kita tidak disediakan juga," jelas Rian.
KUA-PPAS ini harus segera dibahas di DPRD untuk menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2020. Karena, akhir November DPRD harus mengetuk palu soal anggaran ini.
"Lebih mirisnya lagi, kita tahu tenggat waktu pembahasan APBD 2020 hanya tinggal satu bulan untuk membahas KUA-PPAS dan juga APBD. Di saat kita tahu idealnya untuk membahas ini bisa tiga sampai empat bulan," kata Rian.
Baca Juga: Belum Publikasi KUA-PPAS, Anies: Masih Sesuaikan Pengeluaran dan Pemasukan
Berita Terkait
-
Belum Publikasi KUA-PPAS, Anies: Masih Sesuaikan Pengeluaran dan Pemasukan
-
KUA-PPAS 2020 Disebut Tidak Transparan, Anies: Itu Giring Opini, Gak Sehat
-
Pemprov DKI Klaim Pembahasan KUA PPAS Tak Ditutup-tutupi
-
Ahok Publikasikan Pembahasan KUA-PPAS 2016 ke Jakarta.go.id
-
Pembahasan Revisi KUA-PPAS DKI Ditargetkan Kelar Medio Desember
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
KPK Segel Rumah Kajari Bekasi Meski Tak Ditetapkan sebagai Tersangka
-
Si Jago Merah Mengamuk di Kemanggisan, Warung Gado-Gado Ludes Terbakar
-
ODGJ Iseng Main Korek Gas, Panti Sosial di Cengkareng Terbakar
-
Diplomasi Tanpa Sekat 2025: Bagaimana Dasco Jadi 'Jembatan' Megawati hingga Abu Bakar Baasyir
-
Bobby Nasution Berikan Pelayanan ke Masyarakat Korban Bencana Hingga Dini Hari
-
Pramono Anung Beberkan PR Jakarta: Monorel Rasuna, Kali Jodo, hingga RS Sumber Waras
-
Hujan Ringan Guyur Hampir Seluruh Jakarta Akhir Pekan Ini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya