Suara.com - Politikus Partai Golkar Meutya Hafid dipercaya untuk menahkodai Komisi I DPR RI. Meytya resmi ditunjuk dan dilantik menjadi Ketua Komisi bidang Pertahanan, Intelejen, dan Informatika.
Dengan menjadi Ketua Komisi I tersebut, otomatimis mereka akan bermitra dengan Kementerian Pertahanan di mana Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan.
Terkait hal tersebut, Meutya berujar tidak akan memberi perlakuan istimewa kepada Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra dengan mitra kerja Komisi I lainnya.
“Jadi tentu kita tidak melihat lagi background beliau apa, tapi kita akan saling menghormati sebagai mitra kami sebagai Menteri Pertahanan. Jadi perlakuan akan sama dengan mitra-mitra lainnya, kritisi juga tetap akan sama pengawasan kami terhadap Kementerian Pertahanan juga akan tetap sama," kata kata Meutya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2019).
"Kami harapkan bisa bekerjasama dengan baik dengan Kementerian Pertahanan dalam hal ini Pak Prabowo,” Mutya menambahkan.
Meutya menuturkan, Komisi I bakal memanggil sejumlah menteri yang menjadi mitra kerjanya.
Pemanggilan tersebut ditujukan untuk mengetahui langsung apa yang menjadi rencana dan agenda setiap kementerian yang menjadi mitra, mulai dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikaai dan Informatika hingga Kementerian Luar Negeri.
“Kita akan coba panggil untuk mengetahui apa yang akan mereka lakukan rencana-rencana apa yang dilakukan oleh Kementerian-Kementerian yang cukup strategis yang berada di bawah ini Komisi I, termasuk tentu Kementerian Pertahanan. Kita ingin tahu pola ke depan dan juga program-program dari Kementerian Pertahanan kurang lebih seperti apa saja,” kata dia.
“Kementerian Komunikasi dan Informatika saya rasa juga karena menterinya baru, kita juga akan lihat apakah ada terobosan-terobosan baru yang akan di lakukan oleh menterinya,” Meutya menambahkan.
Baca Juga: Amien Rais Akan Mengawasi Kerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan
Berita Terkait
-
Tak Tahu Prabowo Boleh ke AS, Kemenlu: Tanya Lagi Pihak yang Beri Statement
-
Amien Rais Akan Mengawasi Kerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan
-
Restui jadi Pembantu Jokowi, Amien Rais Beri Syarat ke Prabowo
-
Berpelat Kemenhan, Wartawan Dilarang Dekati Mobil Pribadi Prabowo
-
Gerindra: Sejak Jadi Menhan, Prabowo Kini Bisa Berkunjung ke Amerika
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
Pilihan
-
Bertemu Ulama, Prabowo Nyatakan Siap Keluar dari Board of Peace, Jika...
-
Bareskrim Tetapkan 5 Tersangka Dugaan Manipulasi Saham, Rp674 Miliar Aset Efek Diblokir
-
Siswa SD di NTT Akhiri Hidup karena Tak Mampu Beli Buku, Mendikdasmen: Kita Selidiki
-
Kasus Saham Gorengan, Bareskrim Tetapkan 3 Tersangka Baru, Salah Satunya Eks Staf BEI!
-
Bareskrim Geledah Kantor Shinhan Sekuritas Terkait Kasus Saham Gorengan
Terkini
-
Sekjen PBNU Ungkap Alasan Prabowo Gabung Board of Peace: Demi Cegah Korban Lebih Banyak di Gaza
-
Hadiri Majelis Persaudaraan Manusia di Abu Dhabi, Megawati Duduk Bersebelahan dengan Ramos Horta
-
Tiket Kereta Lebaran 2026 Telah Terjual Lebih Dari 380 Ribu, Purwokerto Jadi Tujuan Paling Laris
-
Nekat Berangkat Saat Sakit, Tangis Pilu Nur Afni PMI Ilegal Minta Dipulangkan dari Arab Saudi
-
Kisah Epi, ASN Tuna Netra Kemensos yang Setia Ajarkan Alquran
-
KPK Masih Menyisir Biro Travel yang Ikut Bermain Jual-Beli Kuota Haji di Kemenag Periode 2023-2024
-
Pastikan Pengungsi Hidup Layak, Kasatgas Tito Tinjau Huntara di Aceh Tamiang
-
KPK Cecar 5 Bos Travel Terkait Kasus Kuota Haji, Telisik Aliran Duit Haram ke Oknum Kemenag
-
Soroti Siswa SD Bunuh Diri di Ngada, Ketua Komisi X DPR Desak Negara Hadir untuk Keluarga Miskin
-
Pengguna LRT Meningkat 26 Persen, Masyarakat Pindah dari Kendaraan Pribadi ke Transportasi Umum?